Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Friday, September 21st 2018  
  Legal Article  
Language
English | Indonesia
You're in : Legal Article
Resume Singkat dari Beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Tentang Telekomunikasi
September 12st 2007
 

SUMBER:

1.      Kompilasi Hukum Telematika karangan Edmon Makarim, S.H., S.Kom;

2.      Undang-undang Nomor. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

3.      Peraturan Pemerintah Nomor.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

4.      Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

5.      Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;

6.      Peraturan Menteri Perhubungan nomor. KM. 10 tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

7.      Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 / Per/M.KOMINFO/02/2006.

 

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya (Pasal 1 angka (1) Undang-undang No.3 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi / UU 3 / 99).

 

Telekomunikasi sendiri berasal dari kata “tele” yang berarti jauh, dan “komunikasi” yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi.

 

Teknisnya, proses bertelekomunikasi dilakukan dengan memancarkan suatu pesan atau data dengan signal elektronik dari suatu tempat si pengirim dan ke suatu tempat si penerima informasi, baik melalui jalur gelombang radio, ataupun signal radio.

 

Asas dan tujuan dari telekomunikasi adalah berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Lingkup yang meliputi hukum telekomunikasi adalah prinsip universalitas.

 

Oleh penggunanya, telekomunikasi dituntut untuk disediakan jasa yang beragam, baik dan handal dengan tarif yang bersaing dan diselenggarakan bebas dari batasan monopoli. Pada tahun 1997, negara-negara dunia menandatangani World Trade Organization Agreement on Basic Telecomunications yang bermaksud untuk meliberalisasikan pasar jasa telekomunikasi dasar. Akibatnya, pasar telekomunikasi yang semula tertutup berubah menjadi terbuka.

 

Sebagai salah satu negara peserta yang ikut menandatangani perjanjian ini, maka Indonesia juga akan membuka pasar telekomunikasi ke pasar bebas. Dalam additional commitment, Indonesia telah menyesuaikan peraturan kita dengan WTO reference paper yang merupakan suatu perangkat pengaturan yang menjamin kompetisi yang sehat yang meliputi keharusan negara anggota untuk memasukkan dalam regulasi nasional hal-hal sebagai berikut:

a.       Pencegahan praktek anti-kompetisi dalam telekomunikasi;

b.      Interkoneksi;

c.       Pelayanan Universal;

d.      Kriteria pemberian lisensi yang harus diumumkan;

e.       Regulator independen;

f.        Alokasi dan pemakaian sumber daya (resources) yang langka.

 

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 11 / PER / M.KOMINFO / 04 / 2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Komunikasi, yang dimaksud dengan Kewajiban Pelayanan Universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau  oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi (Pasal 1 angka (9)).

 

Kewajiban penyelenggara telekomunikasi berdasarkan Pasal 2 Permen No. 11 / PER / M.KOMINFO/ 04 / 2007 adalah:

(1)         Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi wajib dikenakan KPU telekomunikasi.

(2)         KPU telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KKPU dalam bentuk prosentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi setiap tahun.

(3)         KKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(4)         Ketentuan mengenai besaran penyetoran, dan tata cara penarikan KKPU diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Catatan:

KPU    =          Kewajiban Pelayanan Universal

KKPU =          Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal

BTIP    =          Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

 

Pasal 4 ayat (1) Permen aquo mengatur bahwa dalam kewajiban pelayanan universal telekomunikasi, maka pelayanan telekomunikasi harus dapat memberikan layanan jasa teleponi dasar dan selanjutnya harus dapat dikembangkan ke tahap penyediaan layanan jasa multimedia dan layanan telekomunikasi berbasis informasi lainnya. Yang merupakan  penyediaan layanan telekomunikasi berbayar dan berbasis komunal.

 

Menteri Komunikasi dan Informatika juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah pelayanan universal telekomunikasi (Pasal 5 ayat (1), yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dan / atau mempertimbangkan masukan masyarakat, di mana wilayah ini dapat dibagi berdasarkan wilayah geografis.

 

Dalam usaha menyediakan kewajiban universal telekomunikasi ini, maka akan dilakukan lelang dengan peserta penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi (Pasal 7).

 

Parameter penilaian dalam pelaksanaan lelang umum penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi adalah :

a.       biaya penyediaan layanan;

b.      pengoperasian dan pemeliharaan;

c.       tarif layanan;

d.      penyediaan interkoneksi layanan;

e.       jenis layanan minimal;

f.        penggunaan produk dalam negeri.

 

Di mana ketentuan teknis parameter penilaian akan diatur lebih lanjut dalam dokumen pelelangan umum.

 

Kontrak penyediaan KPU telekomunikasi bersifat multiyears yang terdiri dari  kontrak induk dan kontrak anak. Kontrak induk merupakan  hubungan hukum antara pelaksana penyedia dengan BTIP dalam penyediaan KPU telekomunikasi untuk jangka waktu 5 tahun. Sedangkan kontrak anak merupakan bagian dari kontrak induk untuk menugaskan pelaksana penyedia dalam penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan mengevaluasi kinerja penyediaan akses dan layanan telekomunikasi. Kontrak induk dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

 

Hak penyedia kewajiban pelayanan universal telekomunikasi adalah:

a.       Pelaksana penyedia berhak mendapatkan akses interkoneksi dari penyelenggara jasa/jaringan telekomunikasi;

b.      Pelaksana penyedia dapat diberikan uang muka dalam penyediaan akses telekomunikasi;

c.       Pelaksana penyedia berhak mendapatkan biaya sewa atas  jasa penyediaan akses KPU telekomunikasi. Biaya sewa atas jasa penyediaan akses KPU telekomunikasi, diberikan berdasarkan kesiapan fungsi dan berbasis kinerja dari; proses penyediaan akses; layanan telekomunikasi;  pengoperasian; dan / atau pemeliharaan;

d.      Pelaksana berhak memperoleh seluruh pendapatan dari hasil penyediaan layanan KPU telekomunikasi.

 

Kewajiban pelaksana KPU adalah:

a.       Pelaksana penyedia wajib membangun, mengoperasikan dan memelihara serta mengembangkan akses dan layanan KPU telekomunikasi;

b.      Untuk kesinambungan layanan, pelaksana penyedia dapat melibatkan masyarakat atau badan usaha dalam penyediaan KPU telekomunikasi. Keterlibatan masyarakat atau badan usaha dilakukan berdasarkan kontrak atau kesepakatan;


c.       Pelaksana penyedia wajib memberlakukan tarif layanan jasa teleponi dasar maksimal sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal dominan. Pelaksana penyedia wajib menanggung resiko atas pendapatan dari penyediaan layanan KPU  telekomunikasi;

d.      Menjamin interoperability sistem yang dibangun dengan sistem milik penyelenggara telekomunikasi lainnya;

e.       Menggunakan sistem penomoran yang telah dialokasikan;

f.        Mengikuti ketentuan dalam Rencana Dasar  Teknis yang ditetapkan oleh Menteri;

g.       Melaksanakan pencatatan atas pendapatan dari hasil penyediaan KPU telekomunikasi dan dilaporkan secara berkala kepada BTIP;

h.       Menyediakan akses dan menyampaikan data pengoperasian kepada BTIP;

i.         Penyediaan KPU wajib beroperasi setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam;

j.        Pelaksana penyedia wajib melaksanakan penyediaan KPU telekomunikasi berdasarkan tingkat kualitas layanan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.

 

 

TELEKOMUNIKASI PADA UMUMNYA

 

Menurut Pasal 7 UU 36 / 99, penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:

a.       Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;

b.      Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;

c.       Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

 

Berdasarkan Pasal 8 UU 36 / 99, penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh:

a.       Badan Usaha Milik Negara;

b.      Badan Usaha Milik Daerah;

c.       Badan Usaha Swasta;

d.      Koperasi.

 


Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh:

a.       perseorangan;

b.      instansi pemerintah;

c.       badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan / atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

 

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi (Pasal 10 ayat (1)), sedangkan larangan tersebut sesuai dengan Undang-undang tentang Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan / atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomuniasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah. Juga dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan / atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

 

Pasal 16 UU 36 / 99 mempertegas kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.

 

Hak dan kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah:

a.       Wajib mencatat / merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi;

b.      Wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi;

c.       Memberikan prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut: keamanan negara; keselamatan jiwa manusia, bencana alam, marabahaya, dan wabah penyakit;

d.      Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi (diatur oleh Peraturan Pemerintah);

e.       Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya (diatur oleh Peraturan Pemerintah);

f.        Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan / atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan (diatur oleh Peraturan Pemerintah);

 

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1), perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan / atau digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana persyaratan teknis perangkat telekomunikasi ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun pengecualian diberikan kepada perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke wilayah perairan Indonesia, serta yang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara Indonesia.

 

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi. Dengan catatan informasi yang dikirim tersebut dirahasiakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

 

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomuniksi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: permintaan jaksa agung atau kepala kepolisian Republik Indonesia, dan permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini tidak melanggar ketentuan bahwa setiap orang tidak boleh menyadap jaringan telekomunikasi.

 

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 52 Tahun 2000, penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki, dan disediakannya. Ayat (2) menyatakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggara jaringan yang sudah ada, dan pada Ayat (3) dinyatakan harus mendapat izin dari Menteri terkait.

 

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari; penyelenggaraan jaringan tetap (lokal, sambungan jarak jauh, sambungan internasional, tetap tertutup); jaringan bergerak (terestrial, seluler, satelit).

 

Pasal 10 mengatur bahwa penyelenggara jaringan tetap lokal atau penyelenggara jaringan bergerak seluler atau penyelenggara jaringan bergerak satelit harus menyelenggarakan jasa teleponi dasar. Pasal yang sama juga mengatur bahwa penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar, wajib menyelenggarakan jasa telepon umum, yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

 

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyelenggara luar negeri sesuai dengan izin penyelenggaraannya.

 

Pasal 14 menjelaskan bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi jasa terdiri dari; penyelenggaraan teleponi dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, dan penyelenggaraan jasa multimedia.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sendiri diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM. 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

 

Yang dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi sebagai badan hukum adalah: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta, dan Koperasi (Pasal 3 ayat (1).

 

Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi, yang dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis (Pasal 5).

 

Pasal 6 menjelaskan bahwa dalam hal tidak tersedia jaringan telekomunikasi, maka penyelenggara jasa dapat membangun jaringan telekomunikasi sendiri, yang tidak boleh disewakan kepada pihak lain.

 

Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa wajib mengikuti ketentuan dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan Menteri, serta memenuhi standar pelayanan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, alat atau perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa, wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan, dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal (Pasal 8 jo Pasal 9 jo Pasal 10).

 

Setiap penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib membayar biaya penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 12) dengan disertai kewajiban pelayanan universal (Pasal 13).

 

Pasal 14 menjelaskan bahwa penyelenggaraan jasa teleponi dasar dilakukan oleh: penyelenggara jaringan tetap lokal, penyelenggara jaringan tetap seluler, penyelenggara jaringan bergerak satelit, dan penyelenggara radio trunking.

 

Menurut Pasal 23, penyelenggara jasa teleponi dasar dapat menyelenggarakan fasilitas layanan tambahan, seperti; reverse charging, multi call address, abbreviated dialling, special dialling facilities, voice and text mail box, dan short message service (Pasal 24).

 

Berdasarkan Pasal 25, maka penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi terdiri dari: panggilan premium, kartu panggil, nomor telepon maya, rekaman telepon untuk umum, store and forward, serta pusat layanan informasi (call center).

 

Sementara berdasarkan Pasal 46, penyelenggaraan jasa multimedia sendiri terdiri atas: jasa televisi berbayar, jasa akses internet, jasa interkoneksi internet, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (memerlukan izin Dirjen), jasa wireless access protocol, jasa portal, jasa small office – home office, jasa transaksi online, dan jasa aplikasi packet – switched (tidak memerlukan izin Dirjen, hanya didaftarkan saja).

 

Berdasarkan Pasal 38 PP 25 Tahun 2000, maka penyelenggaraan telekomunikasi khusus dilakukan untuk keperluan: sendiri, pertahanan negara, dan penyiaran. Yang dapat menyelenggarakan telekomunikasi khusus sendiri adalah:perseorangan (radio amatir, dan komunikasi radio antar penduduk), instansi pemerintah, dinas khusus, dan badan hukum.

 

Dalam PP 25 Tahun 2000 juga diatur mengenai penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk penyiaran, namun mengingat sudah ada undang-undang sendiri mengenai penyiaran, maka bagian dari PP ini tidak lagi akan diulas.

 

Setiap alat atau perangkat telekomunikasi harus mendapatkan sertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. KM. 10 tahun 2005. Di mana pengujian alat dan perangkat telekomunikasi akan didasarkan kepada kesesuaian antara karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku. Definisi persyaratan teknis sendiri adalah parameter elektronis / elektris yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang dibuat oleh instansti teknis terkait.

 

Pasal 2 ayat (3) menyatakan pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi meliputi: pengujian dan penerbitan sertifikat.

 

Pasal 4 menjelaskan bahwa pengujian alat dan perangkat dilaksanakan melalui: pengukuran (terdiri dari uji laboratorium dan uji lapangan) oleh Lembaga Pengujian, dan uji dokumen oleh Lembaga Sertifikasi (berlaku dalam hal Mutual Recognation Arrangement).

 

Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan terdiri dari: Sertifikat A untuk pabrikan dan distributor, serta Sertifikat B untuk importir atau institusi, di mana alat yang telah mendapatkan sertifikat akan dilekatkan label. Pasal 13 mengatakan sertifikat berlaku selama tiga tahun dan wajib diperbaharui kecuali dalam hal alat tersebut tidak diperdagangkan lagi, ataupun tidak digunakan lagi untuk keperluan institusi. Pembaharuan ini wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.


Masalah interkoneksi diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 08 / Per / M.KOMINFO / 02 / 2006 tanggal 08 Februari 2006 tentang Interkoneksi.

 

Interkoneksi berdasarkan Pasal 1 angka (1) Permen a quo didefinisikan sebagai keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Kewajiban interkoneksi sendiri diberikan agar memberi jaminan kepada pengguna agar dapat mengakses jasa telekomunikasi (Pasal 2 ayat (1)).

 

Layanan dari interkoneksi dan ketersambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari: a. Layanan originasi, b. Layanan transit, dan c. Layanan terminasi.

 

Ad. a. Layanan originasi merupakan pembangkitan panggilan yang berasal dari satu penyelenggara kepada penyelenggara lain yang dapat berasal dari penyelenggara jaringan tetap lokal, jaringan penyelenggara jaringan bergerak seluler, dan penyelenggara jaringan bergerak satelit, yang dapat memberikan layanan originasi lokal, jarak jauh, internasional, bergerak seluler, dan bergerak satelit.

 

Ad. b. Layanan transit merupakan penyediaan jaringan atau elemen jaringan keperluan penyaluran panggilan interkoneksi, dari penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan panggilan interkoneksi. Layanan transit sendiri terdiri dari layanan lokal, dan jarak jauh.

 

Ad. c. Layanan terminasi merupakan pengakhiran panggilan interkoneksi dari penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan, yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal, bergerak satelit, dan bergerak seluler, yang dapat memberikan layanan terminasi lokal, jarak jauh, bergerak selular, dan bergerak satelit.

 

Jenis-jenis biaya yang timbul dari interkoneksi adalah: biaya originasi, biaya transit, dan biaya terminasi. Perhitungan biaya interkoneksi dilakukan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri, dan mengacu kepada: ketentuan metode pengalokasian biaya dan laporan finansial kepada regulator, serta buku panduan dan perangkat lunak formula perhitungan biaya interkoneksi.

 

Biaya interkoneksi dibebankan oleh penyelenggara tujuan panggilan kepada penyelenggara asal panggilan yang mempunyai tanggung jawab atas panggilan interkoneksi, namun dalam hal tanggung jawab panggilan interkoneksi dimiliki oleh penyelenggara tujuan atau penyelenggara jasa telekomunikasi, biaya interkoneksi dibebankan oleh penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan, tanggung jawab tersebut meliputi proses billing tarif pungut, penagihan kepada pengguna, dan piutang tidak tertagih. Dalam hal tanggung jawab dilaksanakan oleh penyelenggara jaringan yang menyalurkan trafik interkoneksi, maka dapat mengenakan biaya atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut yang ditetapkan berdasarkan ketetapan bersama

 

Pasal 18 mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyampaikan laporan kepada Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia, yang meliputi laporan finansial, dokumen perhitungan, dan alokasi biaya sebagaimana diatur dalam Metode Pengalokasian Biaya dan Laporan Finansial.

 

Berdasarkan Pasal 19, maka setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan dan mempublikasikan Dokumen Penawaran Interkoneksi  (DPI) adalah dokumen yang memuat aspek teknis, aspek operasional, dan aspek ekonomis dari penyediaan layanan interkoneksi yang ditawarkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi kepada penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa lainnya. DPI akan dievaluasi oleh Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia setiap tahun.

 

DPI milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha 25 % atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, wajib mendapatkan persetujuan Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia, demikian pula dengan setiap perubahan DPI harus mendapat persetujuan Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia.

 

 
Posted By : Administrator
 
 
  Total : 44 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
10/22/2009   TANGGUNG JAWAB KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI
10/22/2009   Membangun Rumah di Kota Hijau
10/20/2009   Di Balik Penetapan Tersangka Pimpinan KPK
10/16/2009   Undang-Undang Penerbangan dan Pengaruhnya pada Maskapai Penerbangan di Indonesia
10/15/2009   Liberalisasi Undang-Undang Listrik
10/15/2009   UU Minerba: Politisasi Sumber Daya Alam
10/15/2009   HASIL SURVEY PwC, UU MINERBA PERBURUK IKLIM INVESTASI TAMBANG
10/15/2009   Ragam Isu Baru Dalam UU Kesehatan 2009
10/08/2009   ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: CATATAN KRITIS
10/08/2009   CATATAN KRITIS PERUBAHAN UU
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us