Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  Legal Article  
Language
English | Indonesia
You're in : Legal Article
Ragam Isu Baru Dalam UU Kesehatan 2009
October 15th 2009
 

Pada 14 September 2009 lalu, DPR periode 2004-2009 dipengujung masa kerjanya mengesahkan satu Undang-Undang (UU) yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak yakni UU Kesehatan.

UU ini akan menggantikan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika  masyarakat dan dunia kesehatan kontemporer. Beberapa isu baru yang berhasil dimasukkan dalam UU Kesehatan, diantaranya isu rokok/tembakau sebagai zat adiktif, masalah aborsi, isu kesehatan gigi serta pengalokasian anggaran kesehatan pusat dan daerah.
Isu rokok baru kali berhasil masuk ke dalam UU Kesehatan. Pada UU Kesehatan yang lama (UU No. 23/1992), pasal-pasal yang mengatur tentang tembakau tidak berhasil masuk dalam naskah UU Kesehatan karena kuatnya lobi dari kelompok industri rokok sehingga yang bisa dimasukkan hanya isu yang menyangkut psikotropika.
Meski isu rokok dan tembakau berhasil dimasukkan dalam UU Kesehatan 2009, namun draft RUU Perlindungan Dampak Tembakau atau biasa pula disebut RUU Pengendalian Tembakau tidak berhasil dibahas di DPR dan masih tersimpan di Badan Legislasi (Baleg) DPR karena pengaruh kuat dari kalangan industriawan rokok.
Pencantuman Isu

Meski berhasil dimasukkan ke dalam UU Kesehatan 2009, aksi para pihak yang terancam dirugikan kepentingannya dengan pencantuman isu rokok/tembakau  tidak berhenti sampai disitu. Pada Pasal 113 yang semula terdiri dari 3 ayat setelah pembahasan final dari DPR kemudian dikorupsi menjadi 2 ayat ketika draft final tersebut berada di Sekretariat Negara.

Pasal 113 Ayat 2 UU Kesehatan 2009 yang dihilangkan semula berbunyi, "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya".

Praktik kriminal tersebut berhasil terbongkar setelah ditelisik ulang oleh TCSC (Tobacco Control Support Center), YLKI, ICW,   dan Komnas Perlindungan Anak ternyata dalam bagian Penjelasan UU tersebut, Pasal 113 masih tetap memiliki 3 ayat penjelasan pasal.
Berkat temuan kejahatan tersebut, keempat lembaga tersebut menuntut pada Presiden  untuk tidak menandatangani UU Kesehatan 2009 dan mengembalikan ayat yang dihilangkan sebagaimana aslinya seperti yang telah disahkan pada rapat paripurna DPR 14 September 2009.

Bila permintaan keempat lembaga ini tidak mendapat respon positif dari Presiden SBY, maka akan ditempuh upaya litigasi berupa laporan pidana ke polisi, gugatan ke pengadilan atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sementara bila Presiden tetap mengesahkan UU Kesehatan 2009 yang berisi Pasal 113 dengan hanya dua ayat dan  sah menjadi Lembaran Negara, sedangkan hasil sidang paripurna sebagai keputusan tertinggi DPR terdiri dari dari tiga ayat, maka produk UU Kesehatan yang baru dapat disebut sebagai cacat hukum.

Mendapat Rekomendasi Isu baru lainnya dalam UU Kesehatan 2009 adalah masalah aborsi pada Pasal 74-75. Pasal tersebut berprinsip bahwa masalah aborsi ada pengecualian. Pada Pasal 85 tentang sahnya aborsi sebelum kehamilan berusia enam minggu, dihitung dari hari pertama setelah menstruasi terakhir.
Ada dua fraksi di DPR yang mempermasalahkan aborsi sehingga menjadi perdebatan alot dalam pembahasan RUU Kesehatan yakni Fraksi Partai Bintang Reformasi dan Fraksi Partai Damai Sejahtera.

 Fraksi PBR  menyatakan penolakan terhadap aborsi, demikian juga dengan Fraksi PDS, meski hasil akhirnya menyatakan persetujuan dengan catatan bahwa aborsi diperbolehkan kepada ibu hamil yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi saat melahirkan dan wanita korban dalam kondisi kedaruratan medis seperti pemerkosaan. Khusus wanita korban perkosaan harus mendapatkan rekomendasi dari konseling sebelum diperbolehkan aborsi.
Di luar gedung DPR berlangsung pula protes dari kalangan LSM perempuan tentang aborsi yang bertolak belakang dengan suara dari kalangan agamawan. Protes dari kalangan LSM Perempuan terletak pada pasal yang membatasi kebebasan perempuan atas dirinya dalam melakukan aborsi.

Pada Bab VIII Pasal 75, seorang perempuan yang harus melakukan aborsi harus mendapatkan izin dari suami, inilah yang menganggap perempuan merasa tidak bebas. Sedang protes kalangan agamawan pada intinya menolak legalisasi aborsi dalam UU. Bagi pelaku aborsi di luar dari kedaruratan medis di luar ketentuan UU Kesehatan 2009, maka berlaku Pasal 194 dengan hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 10 miliar.
Proses Panjang

Kesehatan gigi berhasil dimasukkan sebagai salah satu kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan dan tercantum pada bagian khusus dalam UU tersebut.
Masuknya isu kesehatan gigi dalam UU Kesehatan melalui proses panjang sejak penyusunan RUU Kesehatan dari tahun 2002 hingga 2006.

Dalam kurun waktu itu, isu kesehatan gigi sama sekali belum dicantumkan dalam naskah RUU Kesehatan sebagai usul inisiatif DPR hingga November 2006, termasuk pada masa tanggapan pemerintah dalam bentuk DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Melalui lobi PB PDGI, maka Komisi IX DPR mengundang sebanyak dua kali di hadapan sidang untuk menerima usulan PDGI pada pertengahan 2007 dan awal 2008. Salah satu pokok pikiran yang disampaikan PDGI adalah bahwa kesehatan gigi perlu dicantumkan dalam UU Kesehatan karena kesehatan gigi sebagai bagian integral dari kesehatan memiliki spesifikasi dalam disiplin ilmu maupun kegiatannya.

Keberhasilan lobi PDGI terlihat dari pencantuman kesehatan gigi dalam Pasal 48 sebagai salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan. Kemudian pada Bab VI bagian kedua belas, seluruh bagian tersebut yang terdiri dari 2 pasal (Pasal 93 dan Pasal 94) secara khusus mengupas isu kesehatan gigi. Tentunya hal ini sebagai kemajuan dari UU Kesehatan 2009 karena pada UU Kesehatan yang lama (Pasal 11 UU No. 23/1992),   kesehatan gigi tidak tercantum didalam UU dari 15 jenis kegiatan kesehatan.

Pemenuhan Kesehatan Isu yang tak kalah pentingnya adalah pemenuhan hak atas kesehatan yang tercermin dalam alokasi anggaran negara (APBN/APBD), seperti halnya UU Sisdiknas yang mengharuskan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN. Maka dalam UU Kesehatan 2009, diatur secara konkrit pemenuhan alokasi anggaran kesehatan: untuk pusat (APBN) sebesar lima persen dan daerah (APBD) menyiapkan 10 persen dari total anggaran setiap tahunnya, di luar gaji pegawai.

Besaran anggaran negara untuk pemenuhan kesehatan bagi masyarakat untuk mendukung perluasan dan pembesaran proporsi anggaran dalam program asuransi kesehatan sosial yang termaktub dalam Bab XV Pasal 171 UU Kesehatan 2009. Asumsi para perumus UU ini, dengan membebaskan biaya kesehatan bagi masyarakat, maka sebagian masalah yang berkenaan dengan kesehatan rakyat telah diambil alih oleh negara.
Dalam hal pemenuhan anggaran kesehatan baik di pusat maupun di daerah dibutuhkan organisasi masyarakat sipil yang aktif mengadvokasi dan mengontrol DPR/DPRD agar pemenuhan anggaran kesehatan dapat sesuai dengan UU Kesehatan 2009.
Istilah/konsep yang relatif  baru dalam UU Kesehatan 2009 adalah konsep/istilah  Kesehatan Matra yang mencakup Kesehatan Lapangan, Kesehatan Kelautan dan Bawah Air serta  Kesehatan Kedirgantaan.

Dalam penjelasan Pasal 87, Kesehatan Lapangan adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan di darat yang temporer dan serba berubah; sedang Kesehatan Kelautan dan Bawah Air adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan di laut dan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi (hiperbarik) dengan sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional  dan pembinaan kesehatan setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengoperasian peralatan laut dan dibawah; terakhir Kesehatan Kedirgantaraan berkenaan dengan kesehatan matra udara yang mencakup ruang lingkup kesehatan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah (hipobarik) dengan mempunyai sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan terhadap setiap orang secara langsung atau tidak langsung.

Akhirnya, tampaknya suasana kebatinan para perumus UU Kesehatan 2009 diliputi kepedulian yang tinggi terhadap isu pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan. Beberapa rumusan peraturan bernuansa pemenuhan hak rakyat (terutama rakyat miskin) terhadap kesehatan sehingga diharapkan kasus-kasus  rumah sakit yang menolak pasien miskin tidak terulang kembali.
 
Posted By : Administrator
 
 
  Total : 44 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
10/22/2009   TANGGUNG JAWAB KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI
10/22/2009   Membangun Rumah di Kota Hijau
10/20/2009   Di Balik Penetapan Tersangka Pimpinan KPK
10/16/2009   Undang-Undang Penerbangan dan Pengaruhnya pada Maskapai Penerbangan di Indonesia
10/15/2009   Liberalisasi Undang-Undang Listrik
10/15/2009   UU Minerba: Politisasi Sumber Daya Alam
10/15/2009   HASIL SURVEY PwC, UU MINERBA PERBURUK IKLIM INVESTASI TAMBANG
10/15/2009   Ragam Isu Baru Dalam UU Kesehatan 2009
10/08/2009   ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: CATATAN KRITIS
10/08/2009   CATATAN KRITIS PERUBAHAN UU
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us