Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  Legal Article  
Language
English | Indonesia
You're in : Legal Article
HASIL SURVEY PwC, UU MINERBA PERBURUK IKLIM INVESTASI TAMBANG
October 15th 2009
 

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) memperburuk iklim investasi. UU tersebut hanya memadai investasi berskala kecil. Bahkan, sejumlah ketentuan tidak memberikan kepastian hukum untuk proyek pertambangan berskala besar yang padat modal.

Demikian hasil survei tahunan konsultan independen PricewaterhouseCoopers (PwC) terhadap sektor pertambangan Indonesia. Hasil itu disampaikan Technical Advisor PwC bidang pertambangan Sacha Winzenried di Jakarta, Kamis (26/2).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) Arif Siregar, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono turut menghadiri acara tersebut.
“UU Minerba merupakan kemunduran dibandingkan sistem Kontrak Karya (KK) yang lebih memberikan perlindungan hukum jangka panjang untuk investasi skala besar,” kata Winzenried.

Survei menyebutkan, 12 masalah yang menghambat perkembangan sektor pertambangan di Indonesia. Beberapa di antara masalah tersebut meliputi konflik antara peraturan pertambangan dan peraturan kehutanan, duplikasi dan kontradiksi antara peraturan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Selain itu, ketidakadilan divestasi kepemilkan asing dan penutupan tambang dinilai merugikan pebisnis.  “Sektor pertambangan nasional benar-benar berada dalam keadaan mengkhawatirkan,” tandas dia.

Winzenried menjelaskan, setelah mengalami masa keemasan seiring lonjakan harga komoditas, tahun ini banyak pengusaha pertambangan terpaksa gigit jari. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia menyebabkan investasi yang telah direncanakan tahun ini mendadak ditunda. Ironisnya, di tengah anjloknya harga komoditas dan rendahnya permintaan pasar gobal, Indonesia justru menerbitkan UU Minerba baru, sehingga investasi menjadi tidak pasti.

Dia mengakui, banyak proyek dan rencana investasi pertambangan yang dijadwalkan mulai tahun ini tertunda, akibat sistem KK diganti. Kendati industri pertambangan mencatat hasil keuangan yang bagus ketika lonjakan harga komoditas pada 2007 dan 2008, pengeluaran eksplorasi untuk proyek baru sangat rendah.

Pemerintah bahkan gagal menarik investasi baru pada masa keemasan harga komoditas. Sebab, masalah yang menghambat investasi baru sulit diselesaikan. Investor pertambangan nasional lebih memilih untuk mengeluarkan biaya, tapi tidak bersedia menanamkan modal. “Belum ada jaminan, sebagian besar masalah yang menghambat pertambangan dapat diselesaikan melalui penerapan UU Minerba,” jelas dia.

Pemerintah Optimistis

Mengomentari hasil riset tersebut, Purnomo Yusgiantoro mengakui, banyak pihak meragukan keberadaan UU Minerba. Namun, pemerintah optimistis,  pemberlakuan UU baru ini dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Pasalnya, salah satu kelemahan mendasar dari sistem KK adalah minimnya eksplorasi dan investasi. Hal tersebut terjadi, karena wilayah pertambangan yang potensial sebagian besar dikuasai perusahaan tambang skala besar.

Namun, perusahaan tambang tidak memperluas wilayah eksplorasi dan investasi. Padahal, banyak pengusaha yang ingin berinvestasi di wilayah tersebut. “Jika, tidak segera dieksplorasi, pemerintah siap mengambil lagi wilayah pertambangan,” kata dia.
Purnomo menambahkan, UU baru ini justru memperbaiki posisi pemerintah sebagai regulator, tapi bukan berarti selalu memihak investor. Kebijakan itu memberikan peluang perbaikan citra kinerja pemerintah yang selama ini bertindak sekaligus sebagai pembuat kebijakan dan pihak yang berkontrak.

Bambang Setiawan menambahkan, salah satu ketakutan investor adalah pemutusan kontrak yang sedang berlaku. Padahal, pemerintah sama sekali tidak memutuskan kontrak yang ada. Kontrak harus dihormati hingga masa berlaku berakhir. Namun, perusahaan yang bersangkutan wajib menyesuaikan ketentuan kontrak dengan UU Minerba.  “Peraturan Pemerintah (PP) paling lambat terbit pada Oktober mendatang,” tambah dia.

Laba Turun 33%

Hasil PwC yang melibatkan 90% perusahaan tambang domestik juga menyebutkan, kenaikan laba bersih sektor pertambangan dari 2002-2007 lebih dipicu lonjakan harga komoditas dibandingkan  perluasan kegiatan operasional.
Laba bersih perusahaan publik turun 33% pada 2008 dibandingkan 2007. Tapi, pendapatan gabungan perusahaan meningkat 70%. Bahkan, perubahan drastis sangat terasa bagi perusahaan pertambangan mineral saat kemerosotan harga, khususnya nikel dan tembaga.

Nilai kapitalisasi pasar emiten pertambangan di Bursa Efek Indonesia melejit lebih dari 300% pada 2007 dibandingkan 2006. Tapi, menjelang akhir November 2008, kapitalisasi pasar terkikis 74%. Dari sisi pendapatan, pemerintah memperoleh US$ 4,8 miliar, rekor terbaru dalam dasawarsa terakhir. Pajak pendapatan dan royalti mengontribusi 72%.
Laporan PwC menyatakan, kontribusi terhadap ekonomi mencapai sekitar 4% dari produk domestik bruto (PDB)  Indonesia atau lebih 20% dari nilai ekspor. Industri menyumbang pembangunan daerah dan masyarakat, yakni Rp 1,7 triliun pada 2007, meningkat 70% dari tahun sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan produksi batubara dan  mineral pertambangan meningkat tahun ini. Produksi intan melambung 246% dan batubara naik tipis 0,36%. “Produksi batubara ditargetkan meningkat dari realisasi 2008 sebesar 229,18 juta ton menjadi 230 juta ton  tahun ini,” ujar Purnomo. Sedangkan target produksi sejumlah komoditas lainnya turut meningkat, antara lain tembaga dari realisasi 2008 597,07 ribu ton menjadi 826,37 ribu ton dan emas meningkat 68,5% atau tumbuh 99,34 ton tahun dari realisasi produksi  58,83 ton pada 2008.  Produksi perak melonjak dari 209 ton menjadi 238,61 ton. Timah bakal tumbuh sekitar 41,62% dari 71,61 ribu ton menjadi 105 ribu ton.

Menurut Winzenried, meskipun penuh tantangan, Indonesia tetap berpeluang besar mampu mendongrak produksi, investasi, dan penerimaan negara. Pasalnya, harga komoditas diperkirakan kembali bergairah pada 2010. Namun, hal tersebut sangat bergantung pada penerapan UU Minerba secara komprehensif dan jelas demi kepastian hukum.

Ketua IMA Arif Siregar mengatakan, usulan pemberian hak istimewa bagi BUMN tambang dianggap tidak adil. Sebab, tidak ada perbedaan antara perusahaan tambang asing dan domestik “Tidak adil. Kenapa pemerintah harus membedakan BUMN dan tidak BUMN, seharusnya semuanya mendapat perlakuan sama dan terbuka,” ujar Arif.

Menurut dia, IMA harus melihat dulu implementasi keistimewaan BUMN tambang, mengingat penyusunan PP-nya belum selesai. Sebelumnya, pemerintah berniat menerbitkan aturan hak istimewa bagi pertambangan BUMN dan akan dimasukkan dalam PP UU Minerba.

(investordaily)

 
Posted By : Administrator
 
 
  Total : 44 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
10/22/2009   TANGGUNG JAWAB KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI
10/22/2009   Membangun Rumah di Kota Hijau
10/20/2009   Di Balik Penetapan Tersangka Pimpinan KPK
10/16/2009   Undang-Undang Penerbangan dan Pengaruhnya pada Maskapai Penerbangan di Indonesia
10/15/2009   Liberalisasi Undang-Undang Listrik
10/15/2009   UU Minerba: Politisasi Sumber Daya Alam
10/15/2009   HASIL SURVEY PwC, UU MINERBA PERBURUK IKLIM INVESTASI TAMBANG
10/15/2009   Ragam Isu Baru Dalam UU Kesehatan 2009
10/08/2009   ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: CATATAN KRITIS
10/08/2009   CATATAN KRITIS PERUBAHAN UU
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us