Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  Legal Article  
Language
English | Indonesia
You're in : Legal Article
Liberalisasi Undang-Undang Listrik
October 15th 2009
 

SEPERTI diduga sebelumnya, DPR akhirnya mengesahkan revisi UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan pada 8 September lalu. Saat itu, 25 anggota DPR yang hadir kompak menyatakan setuju atas RUU Ketenagalistrikan. Dengan demikian, UU No 15 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi. (JP, 9/9/2009).

Sebelumnya, pemerintah pernah mengesahkan UU Ketenagalistrikan No 20 Tahun 2002. Tetapi, UU itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Desember 2004. Sembilan hakim konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa UU No 20 Tahun 2002 secara keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena paradigma yang mendasari bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta penjelasan pasal 33.

Dasar hukum itulah yang membuat segala hal terkait kebijakan perundang-undangan atau kebijakan di bawahnya, jika menyangkut usaha untuk melanjutkan semangat untuk meliberalisasi, memprivatisasi, atau mengomersialisasi sektor ketenagalistrikan, harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Namun, yang disahkan DPR saat ini tak jauh berbeda. Tengok beberapa pasal di dalamnya, seperti pasal 10, 11, 12, dan 13 yang menyangkut pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan, yang jauh dari tujuan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan energi bagi warga negaranya.

Bukan hanya itu. Pengesahan UU Kelistrikan tersebut juga makin memuluskan jalan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Bagaimana tidak, pemerintah sudah berancang-ancang untuk menjual pembangkit listrik Jawa Bali (PJB) kepada pihak asing. Jika itu terjadi, TDL akan naik sampai lima kali lipat. Belum lagi penarikan subsidi listrik oleh pemerintah. Jika pembangkit listrik dijual kepada asing, otomatis subsidi yang saat ini diterima masyarakat, yang hanya membayar Rp 650 per KwH (kilowatt per jam) dari biaya produksi listrik Rp 2.600 per KwH tak bisa lagi dinikmati. Pihak investor dipastikan menjualnya sesuai mekanisme pasar yang berada di atas biaya produksi.

Masalah Besar

Dilihat dari substansi revisi, ada dua hal yang bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Pertama, soal regionalisasi tarif listrik. Jangan heran jika pada tahun mendatang tarif listrik di satu daerah dengan yang lain bisa berbeda. Undang-Undang Ketenagalistrikan yang disahkan DPR memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah (pemda) menetapkan harga listrik.

Sekalipun prosedur yang ditetapkan mengharuskan pemda meminta restu terlebih dahulu kepada DPR dan tarif listrik yang diputuskan juga harus mengacu pada tarif yang ditetapkan pemerintah pusat, tak ada jaminan model tersebut bakal menjadi lebih baik.

Jauh sebelum RUU Ketenagalistrikan disahkan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan, jika model regionalisasi tarif ditetapkan, daerah masih membutuhkan subsidi dari pusat.

Regionalisasi tarif listrik hanya bisa diimplementasikan di daerah-daerah berbasis industri dan kebanyakan warganya masuk kelas menegah atas. Misalnya, Kalimantan Timur, Batam, dan Kepulauan Riau. Sebab, pelanggan mesti membayar lebih mahal.

Kedua, liberalisasi ketengalistrikan. UU Ketenagalistrikan (UUK) yang baru membolehkan swasta menguasai pembangkit sekaligus jaringan distribusi listrik untuk kepentingan umum. Itu berarti, UU Ketenagalistrikan yang baru menghapus monopoli PLN alias liberalisasi listrik. Dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa perubahan UUK didasari adanya ketidaksesuaian Undang-Undang No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan kehidupan masyarakat.

Jika menggunakan logika berpikir yang selama ini dianut pemerintah, sangat mudah memahami bahwa yang dimaksud adalah tuntutan untuk melaksanakan agenda-agenda liberalisasi ekonomi sesuai dengan arahan lembaga-lembaga keuangan internasional pemberi utang (IMF, World Bank, ADB), perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dengan WTO, dan perjanjian perdagangan bebas kawasan (free trade agreement).

Liberalisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia berpotensi merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem unbundling vertikal yang tercantum dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 RUUK yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan merupakan upaya privatisasi pengusahaan tenaga listrik dan telah menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati listrik.

Demikian halnya dengan agenda unbundling horizontal yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) diberlakukan dengan pemberian kewenangan pengelolaan kelistrikan kepada pemda. Dalam jangka panjang, pemda dapat dipastikan akan menuai kesulitan dalam pengelolaan kelistrikan. Terkecuali bagi sebagian kecil pemda yang mampu.

Dengan disahkannya UU Ketenagalistrikan, sekali lagi, kepentingan negara dikalahkan kepentingan pemodal dan dikte lembaga keungan internasional. Dan, sayangnya, para pengurus negara justru turut menjadi pelayan praktik penjajahan ekonomi di negeri ini.

Paranoid berlebihan kepada lembaga keuangan asing yang kerap dipertontonkan pengurus negeri ini nyaris tanpa alasan. Presiden Venezuela Hugo Chavez setidaknya telah membuktikan hal itu. Segera setelah berkuasa pada 1999, Chavez telah membayar seluruh utang Venezuela kepada IMF. Belum lama ini Venezuela juga telah melunasi utangnya kepada Bank Dunia lima tahun lebih cepat daripada jadwal. Menyuntikkan dana tak berbunga kepada Argentina dan Bolivia melalui lembaga yang disebut Compensatory Fund for Structural Convergence.

Karena itu, bila pemerintah RI kesulitan mengelola PLN secara mandiri, ada baiknya merapat ke Venezuela, meminta dukungan dana tak berbunga, untuk kemudian melepaskan diri dari cengkeraman ADB, IMF, dan Bank Dunia, daripada menyerahkan pengusahaan listrik negara kepada mekanisme pasar.
 
Posted By : Administrator
 
 
  Total : 44 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
10/22/2009   TANGGUNG JAWAB KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI
10/22/2009   Membangun Rumah di Kota Hijau
10/20/2009   Di Balik Penetapan Tersangka Pimpinan KPK
10/16/2009   Undang-Undang Penerbangan dan Pengaruhnya pada Maskapai Penerbangan di Indonesia
10/15/2009   Liberalisasi Undang-Undang Listrik
10/15/2009   UU Minerba: Politisasi Sumber Daya Alam
10/15/2009   HASIL SURVEY PwC, UU MINERBA PERBURUK IKLIM INVESTASI TAMBANG
10/15/2009   Ragam Isu Baru Dalam UU Kesehatan 2009
10/08/2009   ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: CATATAN KRITIS
10/08/2009   CATATAN KRITIS PERUBAHAN UU
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us