Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  Legal Article  
Language
English | Indonesia
You're in : Legal Article
Di Balik Penetapan Tersangka Pimpinan KPK
October 20th 2009
 

Banyak pendapat spekulatif kemudian bermunculan untuk membangun situasi “kegentingan memaksa” tersebut, dari jumlah pimpinan yang harus utuh karena adanya kata “bekerja secara kolektif” (penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU No. 30/2002 tentang KPK), sehingga harus ada lima orang pimpinan; dua pimpinan yang tersisa tidak akan dapat mengambil keputusan secara kuorum; dan sebagainya. Dalam Perppu itu sendiri (Perppu No. 4/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) disebutkan bahwa “terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

 

Jadi intinya, tanpa adanya Perppu penunjukan Plt sementara, maka KPK tidak dapat menjalankan tugasnya lagi. Dengan kata lain, keberadaan Perppu dimaksudkan untuk menyelamatkan KPK. Titik. Tapi benarkah duduk masalahnya sesederhana itu?  

 

Benar, bahwa permasalahan mendasar dari ditetapkannya Perppu tersebut, adalah adanya kekosongan pimpinan KPK. Dan tidak salah apabila dikatakan bahwa kekosongan ini terjadi akibat berkurangnya pimpinan KPK, akibat penetapan status tersangka oleh pihak Kepolisian (lihat juga opini Adnan Topan Husodo, “Memperalat Penegakan Hukum, Jawa Pos, 30 September 2009). Justru di sini pokok persoalannya. Pemerintah (Presiden) sebenarnya tidak cukup hanya menjelaskan ada/tidaknya “kegentingan memaksa” itu saja. Namun, pemerintah juga harus dapat menjelaskan hubungan situasi tersebut dengan penetapan tersangka dua pimpinan KPK (CMH dan BSR) yang terjadi hanya dalam waktu hitungan hari.

 

Apakah benar penetapan Perppu merupakan akibat dari penetapan tersangka? Atau justru sebaliknya? Yaitu, bahwa penetapan tersangka merupakan akibat dari penetapan Perppu yang sebenarnya telah direncanakan sebelumnya. Praduga tersebut wajar saja muncul, apabila pemerintah tidak dapat menjelaskan dengan gamblang alasan penggantian (sementara) CMH dan BSR. Atau dengan kata lain, apabila pihak Kepolisian tidak dapat menjelaskan mengapa kedua pimpinan tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

 

Apabila dasar hukum yang digunakan pihak Kepolisian lemah, maka tidak mengherankan apabila terus timbul kecurigaan bahwa penetapan tersangka – meskipun secara kronologis lebih dulu terjadi, adalah akibat dari penetapan Perppu dan bukan sebaliknya. Artinya, memang sudah ada rencana untuk menyingkirkan CMH dan BSR, bagaimanapun caranya. Terlebih lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah mengeluarkan komitmen untuk tidak mencampuri proses yang masih bergulir di Kepolisian, pada hari penetapan tersangka ternyata justru datang langsung ke Mabes Polri. Bukankah kunjungan itu dapat memicu sebuah tanda tanya besar – bahkan kontras dengan komitmen yang dibuat oleh SBY sendiri untuk tidak mencampuri proses tersebut?      

 

Sangkaan Polisi Terhadap CMH dan BSR

Sudah cukup kuatkah sangkaan yang dituduhkan kepada dua Pimpinan KPK, CMH dan BSR? Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa “[T]ersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Sehingga cukup jelas, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus ada bukti permulaan yang menunjukkan pihak bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana. Artinya, harus jelas tindak pidana apa yang telah terjadi.

 

Kalau ditengok dari penjelasan resmi dari pihak Kepolisian sendiri, tindak pidana yang dipersangkakan kepada dua pimpinan KPK adalah menyangkut penetapan dan pencabutan larangan bepergian ke luar negeri (pencegahan) kepada Djoko Tjandra dan Anggoro Widjaya (“Ini Jawaban Kapolri Soal Bibit dan Chandra”, Vivanews, 16 September 2009). Belum jelas fakta-fakta apa dari (perintah) pencegahan tersebut yang dipermasalahkan oleh pihak Kepolisian. Masalahnya, sementara fakta-fakta itu sendiri belum jelas, proses penyelidikan telah mengarah ke terjadinya penyalahgunaan wewenang.

 

Kalau kita ikuti pemberitaan di media beberapa hari terakhir ini, maka sangkaan polisi mengerucut ke sangkaan adanya tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor 1999) atau Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 12 huruf e UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor 2001) atau Pasal 423 KUHP. Dalam pemberitaan selama ini memang pasal-pasal tersebut sering dikutip tumpang tindih tidak jelas, bahkan bukan tidak mungkin ketidakjelasan ini bersumber dari pihak Kepolisian sendiri yang kebingungan (setelah sebelumnya juga menyoroti kewenangan penyadapan KPK tanpa menghasilkan suatu sangkaan yang riil). Bahkan, sementara masalah dugaan pemaksaan itu sendiri belum begitu jelas, sangkaan polisi malah kemudian mengarah ke praduga penyuapan yang secara luas telah dibantah oleh beberapa nama yang disebutkan ( “Yang Menuduh, Yang Menyangkal”, detik.com, 28 September 2009).  

 

Penyalahgunaan Berupa Pemaksaan

Pertama-tama perlu untuk diketahui, bahwa Pasal 23 UU Tipikor 1999 merupakan pengaturan (kembali) sanksi atas perbuatan yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 421 KUHP, sedangkan Pasal 12 huruf e UU Tipikor 2001 merupakan wadah baru dari Pasal 423 KUHP (lihat juga penegasan dalam Pasal 43B UU Tipikor 2001).

 

Inti dari kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut: (1) tindak pidana  pemaksaan melakukan/tidak melakukan/membiarkan sesuatu (di Indonesia lebih populer dengan istilah ‘perbuatan tidak menyenangkan’) oleh seorang pejabat dengan menyalahgunakan wewenangnya – yang awalnya diatur di dalam Pasal 421 KUHP; dan (2) tindak pidana pemaksaan memberikan sesuatu/membayar/menerima pembayaran dengan potongan/mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri oleh pejabat dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan dirinya secara melawan hukum – yang awalnya diatur dalam Pasal 423 KUHP. Perbedaan di antara keduanya adalah bentuk ‘prestasi’ yang diharapkan dari pihak yang dipaksa: (1) berupa perbuatan (termasuk untuk tidak berbuat/membiarkan) atau (2) berupa sesuatu yang memiliki nilai materiil (barang/uang/pekerjaan).

 

Saat ini pihak Kepolisian telah mulai menelusuri penyalahgunaan yang dimaksud itu seperti apa, berdasarkan laporan AA – mantan Ketua KPK yang telah mendekam di tahanan. Penyelidikan dilakukan, antara lain, dengan mempermasalahkan teken pada surat permohonan pencegahan. Tindakan-tindakan pemerintah (Presiden) yang kemudian mengikuti, seolah-olah telah membenarkan bahwa memang telah ada dugaan adanya pemaksaan yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang.

 

Padahal, sebelum kita bicara tentang bentuk penyalahgunaan wewenang itu sendiri – serta menguji kebenaran praduga itu, seharusnya diperjelas dulu ‘prestasi’ apa yang didapat oleh tersangka (perbuatan atau barang/uang/pekerjaan apa?). Sementara untuk mengetahui hal tersebut, mau tidak mau kita juga harus tahu: siapa pihak yang dalam hal ini dipaksa untuk memberikan ‘prestasi’ dimaksud.

 

Siapa Yang Dipaksa?

Dari wawancara dengan BSR, nampak jelas arah penyelidik untuk menelusuri pemaksaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap pihak Keimigrasian (“Kami Dituduh Memaksa Keimigrasian Cekal Anggoro”, Vivanews, 16 September 2009). Meskipun demikian, pihak Keimigrasian sendiri telah menyangkal adanya pemaksaan tersebut (“KPK Tak Pernah Paksa Imigrasi”, Republika Online, 19 September 2009). Taruhlah pihak Keimigrasian merasa dipaksa oleh KPK, masuk akalkah menggunakan Pasal 23 atau Pasal 12 huruf e tersebut di atas?

 

Pertama-tama harus diperhatikan bahwa KPK menurut undang-undang memang memiliki kewenangan tersebut (lihat Pasal 12 ayat 1 huruf b UU No. 30/2002 tentang KPK).  Melihat konstruksinya bahwa KPK “memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri”, sebenarnya cukup jelas bahwa – KPK berwenang untuk memberikan perintah kepada instansi terkait. Bagaimana kalau instansi terkait tidak setuju?

 

Kalau ada penolakan dari instansi yang diminta untuk melakukan pencegahan, maka pada saat itu juga instansi bersangkutan dapat melakukan penolakan dengan mengajukan penolakan/keberatan kepada KPK, serta mengabaikan perintah KPK, dengan tidak mengeluarkan surat pencegahan. Apa masalahnya? Karena bagaimanapun juga, menurut Pasal 11 UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian, pejabat pelaksana urusan Keimigrasian berwenang untuk melakukan pencegahan (melarang seseorang bepergian ke luar negeri). Secara a contrario ketentuan ini dapat berarti bahwa pejabat pelaksana urusan Keimigrasian juga berwenang untuk tidak melakukan pencegahan.

 

Sehingga, cukup jelas bahwa instansi terkait (dalam hal ini pihak Keimigrasian sebagai pejabat pelaksana Keimigrasian), sebagai lembaga pemegang kewenangan bagaimanapun juga dapat mengeluarkan/tidak mengeluarkan surat pencegahan.  Bisakah kewenangan tersebut disalahgunakan untuk memaksa pihak yang sebenarnya juga berwenang? Bisakah pihak yang berwenang dipaksa?

 

Memang bukan tidak mungkin terjadi konflik kewenangan antar lembaga-lembaga pemerintahan. Namun, sekalipun terjadi sengketa kewenangan, hal ini akan menjadi sengketa kewenangan antar lembaga pemerintahan, bukan delik pidana yang dapat ditimpakan sebagai kesalahan perseorangan. Kalaupun sengketa kewenangan itu tidak (pernah) terjadi, dalam arti pihak Keimigrasian berdalih hanya sekedar menjalankan perintah KPK, maka tidak mungkin perna ada paksaan. Karena, mana mungkin ada pemaksaan terhadap pihak yang tidak menolak (keberatan terhadap) suatu permohonan dari pihak lain?

 

Memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, sungguh tidak masuk akal jikalau kemudian penyelidik mengatakan pihak Keimigrasian merasa dipaksa atau menjadi korban dari perbuatan dua pimpinan KPK terkait – yang mana telah dibantah sendiri oleh pihak Keimigrasian. 

 

Selain pihak Keimigrasian, dalam proses pemeriksaan juga mungkin untuk mengembangkan pemeriksaan adanya skenario bahwa AW (dan DT?) menjadi korban pemaksaan, karena dilarang bepergian ke luar negeri.

 

Seperti sudah dijelaskan pada kemungkinan pertama tadi, kewenangan pencegahan yang diberikan kepada KPK adalah kewenangan untuk memberikan perintah kepada instansi terkait dan bukan merupakan kewenangan untuk melakukan pelarangan (mengeluarkan surat pencegahan) yang dapat langsung berlaku efektif.

 

Sehingga, kalaupun kemudian AW menolak/keberatan atas pencegahan yang ditujukan terhadapnya, semestinya penolakan/keberatan itu diajukan kepada pihak yang mengeluarkan surat pencegahan. Bukankah tindakan (upaya) paksa oleh KPK tidak langsung berpengaruh terhadap AW? Lalu pemaksaan dalam bentuk apa yang terjadi? Apakah surat pencegahan itu yang dianggap memaksa AW untuk tidak pergi ke luar negeri? Kalaupun surat dari lembaga yang berwenang seperti itu dianggap sebagai sebuah bentuk pemaksaan oleh pihak yang berkepentingan, sebenarnya pihak tersebut tetap mempunyai pilihan untuk melawannya secara hukum pula. Untuk itu, AW dapat menempuh mekanisme tata usaha negara/gugatan terhadap lembaga pemerintahan yang bersifat konkrit, individual, dan final pada PTUN. Dalam hal ini gugatan ditujukan terhadap pihak Keimigrasian – yang notabene mengeluarkan surat pencegahan.

 

Memang tidak tertutup kemungkinan, apabila kemudian pihak Keimigrasian berdalih bahwa pihaknya hanya menjalankan perintah KPK (tidak menguji dan mempertimbangkannya lagi), sehingga pada akhirnya keputusan KPK itu yang harus diuji. Tetapi, kalaupun itu yang terjadi, AW dalam hal ini semestinya menempuh mekanisme tata usaha negara seperti tersebut di atas. Bedanya, gugatan tersebut ditujukan terhadap KPK.

 

Karena menyangkut hak yang sifatnya individual, semestinya pula pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu AW (dan DT?) mengajukan sendiri gugatan tersebut. Kalaupun mereka merasa berhalangan, maka gugatan dapat diajukan melalui kuasa hukumnya. Yang jelas, terlihat sangat janggal apabila pihak Kepolisian – yang notabene bukan pengacara partikulir, berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan pemulihan hak yang bersifat individual seperti itu. Apalagi, mengingat status pihak bersangkutan yang saat ini justru sedang melarikan diri dari proses hukum yang sedang berjalan. Bukankah, jika memang ingin memperjuangkan hak mereka, sebaiknya AW dan DT datang sendiri untuk menuntut haknya – untuk membuktikan bahwa hak tersebut nyata dilanggar KPK atau pihak Keimigrasian, kalau mereka sendiri masih percaya kepada hukum yang berlaku di Indonesia?

 

Pemaksaan Oleh Oknum Polisi?

Membahas mengenai pemaksaan oleh pejabat publik (penegak hukum), dalam kasus ini justru ada kemungkinan telah terjadi pemaksaan oleh polisi sendiri. Apabila kita ikuti pemberitaan mengenai sangkaan adanya penyuapan yang dibuka belakangan oleh pihak kepolisian, indikasi tersebut justru mulai terlihat. Beberapa berita mengenai penyangkalan yang muncul dari kuasa hukum beberapa nama yang disebutkan (AA dan AM) memperkuat indikasi ini.

 

Paling jelas adalah pernyataan dari pengacara AA yang telah tegas menyatakan bahwa “dasar pembuatan testimoni itu [yang kemudian dijadikan dasar untuk memperkarakan CMH dan BSR, red.] karena desakan pihak kepolisian” (“Dipaksa Polisi Buat Testimoni, Antasari Ralat Tanggal Pembuatan”, detik.com, 27 September 2009).

 

Sementara praduga adanya pemaksaan yang dipersangkakan polisi terhadap CMH dan BSR belum jelas, dalam hal ini justru telah ada fakta-fakta yang menunjukkan adanya pemaksaan oleh oknum-oknum kepolisian. Padahal, pemaksaan yang demikian sudah jelas melanggar Pasal 422 KUHP yang menyatakan bahwa “[s]eorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Bukankah dalam hal ini fakta-fakta yang dapat dijadikan dasar praduga tindak pemaksaan menurut Pasal 422 KUHP justru lebih jelas? Mengapa tidak ada tindak lanjut dari pihak Kepolisian?   

 

Kesalahan Interpretasi UU No. 9/1992?

Persoalan lain yang juga mungkin digunakan oleh pihak Kepolisian untuk menjerat ke dua pimpinan KPK yang mengeluarkan surat pencegahan adalah kesalahan interpretasi atas Pasal 12 ayat 1 huruf (b) UU KPK, sehubungan dengan frase “instansi yang terkait”. Dalam hal ini kita perlu menengok ke penjelasan mengenai kewenangan pencegahan yang diatur dalam Pasal 11 UU Keimigrasian.

 

Di sana disebutkan bahwa instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan adalah: (1) Menteri yang membawahi urusan keimigrasian; (2) Menteri Keuangan; (3) Jaksa Agung; dan (4) Panglima ABRI. Masing-masing instansi tersebut memiliki kewenangan masing-masing  yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut (lihat penjelasan Pasal 11 UU No. 9/1992): (a) berhubungan dengan urusan Keimigrasian untuk pihak (1); (b) berhubungan dengan piutang negara untuk pihak (2); (c) berhubungan dengan perkara pidana untuk pihak (3); dan (d) berhubungan dengan masalah pertahanan keamanan untuk pihak (4).

 

Khusus untuk urusan keimigrasian diuraikan hanya sebatas menyangkut: (1) WNI yang pernah dideportasi oleh negara lain; (2) WNI yang mencemarkan nama baik Indonesia di luar negeri; dan (3) WNA yang belum atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Negara atau Pemerintah Republik Indonesia.

 

Lalu dalam urusan apa perintah pencegahan yang dikeluarkan oleh KPK? Apabila kita cermati rumusan Pasal 12 ayat (1) UU KPK, kewenangan KPK diberikan sehubungan dengan pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sudah tepatkan tindakan KPK mengajukan permohonan pencegahan kepada pihak Keimigrasian? Dalam hal ini masih terbuka tiga tafsir berbeda.

 

Pertama, dapat saja ditafsirkan secara letterlijk bahwa permohonan KPK yang menyangkut suatu perkara pidana semestinya diajukan kepada Jaksa Agung, sebagaimana digariskan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU Keimigrasian jo. Pasal 32 huruf g UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Tafsir ini berangkat dari ketentuan bahwa pencegahan yang berhubungan dengan wewenang penanganan perkara pidana, merupakan kewenangan Jaksa Agung. Dengan catatan, sekalipun ini merupakan kewenangan Jaksa Agung, tetap perlu “dikoordinasikan” dengan pihak Keimigrasian (penjelasan Pasal 32 huruf g UU Kejaksaan). Pada intinya, dengan mengajukan surat permohonan pencegahan kepada pihak Keimigrasian, maka KPK dianggap telah melangkahi kewenangan Jaksa Agung.

 

Kedua, tidak tertutup kemungkinan untuk menafsirkan bahwa posisi KPK setara dengan Kejaksaan (cq. Jaksa Agung). Untuk itu bisa dilihat Pasal 6 huruf c UU No. 30/2003 yang menyebutkan bahwa tugas KPK adalah “melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”. Tugas tersebut diimbangi dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 12, antara lain kewenangan untuk memerintahkan pencegahan (huruf b). Konstruksi ini akan sebangun dengan isi Pasal 32 UU Kejaksaan yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung, antara lain tugas penanganan perkara pidana yang diimbangi dengan kewenangan pencegahan (huruf g).

 

Perlu dipahami bahwa ketika UU Keimigrasian diundangkan, belum ada UU KPK, serta tidak tertutup kemungkinan proses harmonisasi dan sinkronisasi antara kedua peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Sehingga, harmonisasi dan sinkronisasi UU Keimigrasian, untuk juga memperjelas kewenangan KPK menurut UU KPK, luput dari amatan pembuat undang-undang ketika itu.

 

Ketiga, kalau kita berangkat dari asumsi bahwa memang ada kelemahan dari pembuat undang-undang untuk mengatur hal tersebut secara sistematis, berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan (lex posterior derogat legi generali – peraturan yang lahir kemudian lebih tinggi dari peraturan serupa yang dibuat sebelumnya) dapat juga ditafsirkan bahwa ketentuan UU KPK telah memperluas kewenangan pihak Keimigrasian untuk mengeluarkan surat pencegahan menurut UU Keimigrasian. Hal ini disebabkan oleh adanya Pasal 12 ayat 1 huruf b UU KPK, bahwa KPK dapat memerintahkan instansi terkait (pihak Keimigrasian) untuk mengeluarkan surat pencegahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas KPK.

 

Bagaimanapun juga, jika memang permasalahan tafsir atas Pasal 11 UU Keimigrasian ini yang dianggap sebagai masalah, sehingga pimpinan KPK kemudian dipersalahkan telah “menyalahgunakan wewenangnya”, maka semestinya mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembagalah yang digunakan. Bukankah yang berkepentingan dalam hal ini adalah Jaksa Agung? Bagaimanapun juga, ini bukan masalah pidana yang menjadi urusan pihak Kepolisian seperti proses penetapan tersangka yang saat ini bergulir, sehingga kemudian berlanjut dengan penggantian sementara dua pimpinan KPK.

 

Bagaimana jika terdapat warga negara yang telah mengalami kerugian yang nyata akibat tindakan KPK? Apakah dengan begitu telah terjadi pemaksaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU Tipikor 1999 atau Pasal 421 KUHP dan Pasal 12 huruf e UU Tipikor 2001 atau Pasal 423 KUHP? Seperti sudah dibahas panjang lebar pada paragraf “Siapa Yang Dipaksa?” di atas, apabila kemudian terdapat warga negara yang merasa dirugikan haknya oleh berlaku efektifnya peraturan yang masih ada pada “area abu-abu” ini, maka dapat ditempuh mekanisme tata usaha negara – apalagi bila surat pencegahan yang menghambat pelaksanaan hak tersebut berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Keimigrasian.  Sehingga, sama sekali tidak ada relevansi digunakannya pasal-pasal mengenai pemaksaan tersebut.  Kecuali, memang ada maksud lain di balik diawalinya proses hukum yang lemah ini.  

 

Ada Udang Di Balik Batu?

Karena proses hukum itu sendiri lemah, maka tak heran bila kemudian persepsi publik terhadap integritas kepolisian memburuk;  dipicu pertanyaan-pertanyaan yang timbul akibat pernyataan dan sikap pihak kepolisian sendiri. Misalnya: apa yang membuat pihak Kepolisian berkepentingan dengan hak-hak individual AW?

 

Padahal, kalau kita mau mengamati, tahun inipun Kepolisian sendiri telah menerima teguran keras dari Amnesty International terkait penggunaan upaya paksa yang tidak proporsional dan mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan (“Police Abuse And Impunity In Indonesia Must End”, www.amnesty.org, 23 June 2009). Lalu apa yang membuat instansi ini begitu peduli dengan hak individual AW?

 

Dari paparan di atas cukup jelas adanya proses hukum yang begitu dipaksakan – kecuali pihak Kepolisian kemudian membantah pernyataannya sendiri tentang dasar hukum penetapan dua pimpinan KPK sebagai tersangka. Tetapi, apabila dasar hukum penetapan tersebut diubah, maka penetapan tersangka atas dua pimpinan KPK itupun harus dinyatakan batal demi hukum – karena tindak pidana yang menjadi dasarnya tidak tepat. Dengan batalnya penetapan tersebut, maka batal pula keputusan pemberhentian sementara dua pimpinan tersebut. Dengan kata lain, CMH dan BSR tidak pernah diberhentikan.   

 

Lepas dari kemungkinan di atas, melihat fakta-fakta dan permasalahan hukum yang dibahas dalam tulisan ini, tidak berlebihan apabila pemberhentian sementara pimpinan KPK dapat dianggap sebagai suatu permasalahan politik dan bukan permasalahan hukum. Benar bahwa terdapat (potensi) sengketa kewenangan antara Jaksa Agung dan KPK yang bersumber dari belum harmonisnya UU Keimigrasian dengan UU KPK. Juga tidak tertutup kemungkinan, ada pelanggaran hak dalam kasus pencegahan AW atau DT – meskipun saat ini keduanya diduga telah berada di luar negeri. Namun kenyataannya, bukan permasalahan-permasalahan itu yang dikedepankan. Tidak ada gugatan dari AW atau DT menyangkut surat pencegahan atas dirinya – kalau memang mereka ingin surat pencegahan mereka dicabut, sebagaimana tidak terdapat tuntutan dari Jaksa Agung yang secara spesifik mempermasalahkan kewenangan pencegahan ini – jika Jaksa Agung beranggapan KPK telah melangkahi kewenangannya.

 

Bagaimanapun juga, tindak pidana yang dipersangkakan – sekalipun dihubungkan dengan masalah pencegahan yang memang membuka potensi sengketa dan pelanggaran hak, ternyata tidak cukup menunjukkan adanya fakta-fakta terjadinya tindak pidana pemaksaan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Pertanyaannya kemudian: mengapa masalah pencegahan yang – berdasarkan keterangan pihak Kepolisian sendiri sampai saat ini, terlihat tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar pemidanaan dua pimpinan KPK, tetap hingga dua pimpinan KPK harus meletakkan jabatan mereka untuk sementara? Lalu apa motif sebenarnya?

 

(hukumonline)

 
Posted By : Administrator
 
 
  Total : 44 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
10/22/2009   TANGGUNG JAWAB KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI
10/22/2009   Membangun Rumah di Kota Hijau
10/20/2009   Di Balik Penetapan Tersangka Pimpinan KPK
10/16/2009   Undang-Undang Penerbangan dan Pengaruhnya pada Maskapai Penerbangan di Indonesia
10/15/2009   Liberalisasi Undang-Undang Listrik
10/15/2009   UU Minerba: Politisasi Sumber Daya Alam
10/15/2009   HASIL SURVEY PwC, UU MINERBA PERBURUK IKLIM INVESTASI TAMBANG
10/15/2009   Ragam Isu Baru Dalam UU Kesehatan 2009
10/08/2009   ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: CATATAN KRITIS
10/08/2009   CATATAN KRITIS PERUBAHAN UU
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us