Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Wednesday, January 23rd 2019  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
TELAAH TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM)
February 27rd 2008
 

TELAAH TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM)
PADA DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DIKAITKAN DENGAN KEABSAHAN PROSES PENGESAHAN SUATU AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

I.

PROSEDUR PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

 

 

 

 

1.

Hakekat melakukan pengesahan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk memberikan status badan hukum terhadap Perseroan Terbatas.

 

 

Selama ini pengesahan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

 

2.

Dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang tersebut hanya terdapat suatu ketentuan yang menyatakan bagaimana suatu perseroan mendapat status badan hukum, yakni setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri (d.h.i adalah Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk)

 

3.

Mengenai "bagaimana cara" mengesahkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 sama sekali tidak terdapat satu pasalpun yang mengaturnya.

 

4.

Ketentuan mengenai "Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas" diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996, namun dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut hanya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa "permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan dapat diterima apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), dan tidak mengatur mengenai bagaimana bentuk pengesahan tersebut harus dilakukan, misalnya apakah tanda tangan pejabat yang berwenang mengesahkan harus dilakukan atau harus berupa tanda tangan basah ataukah dapat dilakukan secara Elektronik. Mengingat sistem yang digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut masih manual, maka selama ini proses pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas juga masih dilakukan secara manual termasuk tanda tangan pejabat yang mengesahkan juga masih tanda tangan basah.

 

 

 

II.

HAMBATAN DALAM PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.

 

 

 

 

Proses pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan secara manual berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996, berdasarkan pengalaman selama ini, sulit untuk diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, yakni dalam waktu paling lama 60 hari (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Hambatan terjadi antara lain karena:

 

a.

Permohonan yang masuk setiap hari jumlahnya sangat banyak (mencapai ratus document).

 

b.

Rumitnya atau banyaknya unsur-unsur dari persyaratan permohonan yang harus dikoreksi secara manual oleh para petugas yang jumlahnya relatif tidak seimbang dibanding dengan jumlah permohonan yang diterima. Keadaan yang demikian mendorong Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mencari solusinya yakni dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (sarana elektronik) sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

 

 

 

II.

KEMAJUAN TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN EFISIENSI DALAM PEMROSESAN ATAUPUN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN TINGKAT KEABSAHAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN.

 

 

 

 

1.

Dengan makin pesatnya tingkat perkembangan teknologi telah memungkinkan untuk melakukan berbagai transaksi, pembuatan, atau penerimaan dokumen dengan sarana elektronik. Guna memberikan landasan dan kepastian hukum mengenai status dari dokumen yang dihasilkan melalui sarana elektronik, maka pada Tahun 1997 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan ini memberikan landasan hukum atas solusi dalam menerapkan efisiensi baik pembuatan, penerimaan, maupun dalam pengelolaan suatu dokumen perusahaan.

 

2.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menentukan pengertian "Dokumen Perusahaan" adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 ini dapat diketahui bahwa yang menjadi dokumen perusahaan tidak saja data, catatan, atau keterangan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, tetapi juga data, catatan, atau keterangan yang diterima perusahaan yang bersangkutan.

 

3.

Ketentuan Pasal 2 bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 serta penjelasannya, secara jelas disebutkan bahwa "dokumen lainnya" antara lain adalah Akta Pendirian Perusahaan. Sebagai suatu perusahaan yang berstatus badan hukum, tentunya "Akta Pendirian Perusahaan" tersebut adalah Akta Pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk.

 

4.

Lebih lanjut Pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam microfilm atau media lainnya, sedangkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang tersebut menentukan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Jadi, dokumen dari suatu perseroan (antara lain Akta Pendirian) yang dihasilkan dengan menggunakan sarana elektronik menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan secara tegas disebutkan merupakan alat bukti yang sah.

 

 

 

IV.

TINGKAT KEABSAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN TATA CARA YANG DIATUR DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01-HT.01.01 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS.

 

 

 

 

1.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.01.01 Tahun 2001 tersebut merupakan pengganti dari keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.08.01 Tahun 1996 yang berdasarkan ketentuan Pasal 9 dari Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.01.01 Tahun 2001, kedua Keputusan Menteri tersebut telah dinyatakan tidak berlaku.

 

2.

Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.01.01 Tahun 2001, menegaskan bahwa pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dilakukan secara elektronis, demikian juga mengenai pengajuan permohonannya (ketentuanP Pasal 8 ayat (2). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal4, dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997, maka Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronis secara hukum adalah sah. Demikian pula dokumen tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor Tahun 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, 12 Maret 2001

 

 

 

 

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us