Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Tuesday, March 26th 2019  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
MA Jatuhkan Sanksi kepada 18 Hakim Nakal
April 11th 2008
 

Komisi Yudisial mengusulkan 27 nama hakim yang mestinya dikenakan sanksi.

Laporan Tahunan 2007 Mahkamah Agung (MA) diumumkan ke publik. Ketua MA Bagir Manan langsung membacakan annual report itu di hadapan para undangan, Kamis (10/4) kemarin. Banyak hal yang dibeberkan dalam laporan. Salah satu yang menarik adalah langkah MA dalam mengawasi para hakim. “Selama periode tanggal 1 Januari 2007 sampai Maret 2008, telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap 53 personil termasuk diantaranya 18 orang hakim,” jelasnya di MA, Kamis (10/4).   

 

Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas menyambut baik diumumkannya delapan belas hakim bermasalah tersebut. Ia berharap mendapatkan nama kedelapan belas hakim yang ditindak MA. “Ini bagian dari transparansi,” tuturnya. 

 

Keinginan untuk mendapatkan identitas para hakim dan petugas pengadilan itu tampaknya sulit. Bagir enggan membukanya dengan dalih kaidah hak asasi manusia dan hukum tak boleh menyebutkan nama-nama para hakim yang telah dijatuhi hukuman. “Yang boleh mengumumkan namanya hanya putusan hakim,” tegasnya.

 

Busyro bisa memahami alasan Bagir. Namun, dengan ketertutupan ini, Busyro tak mengetahui apakah 18 hakim itu termasuk dari 27 hakim bermasalah yang sempat direkomendasikan KY. “Mudah-mudahan termasuk 27 nama itu,” ujarnya. Ia juga meminta MA agar segera memberi jawaban terkait rekomendasi KY itu. Sebagai catatan, selama kurun waktu akhir tahun 2005 sampai 2008, KY telah merekomendasikan sejumlah hakim bermasalah ditindak. Sampai saat ini belum ada respon dari MA.

 

Juru Bicara MA Djoko Sarwoko justru berbicara lugas mengenai persoalan ini. “Saat ini kita masih mengandalkan dari pengawasan yang dilakukan internal saja dulu,” tegasnya. Ia mengatakan sanksi terhadap delapan belas hakim itu bukan berdasarkan rekomendasi dari KY. Ia malah mengungkapkan pengawasan dari KY baru dibutuhkan apabila pengawasan internal MA tak berjalan.

 

No

Posisi

Jenis Hukuman

Jumlah

1.

Hakim Pengadilan Tinggi

Diberikan izin kepada Kepolisian untuk memeriksa yang bersangkutan sehubungan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana

1 orang

2.

Ketua Pengadilan Negeri

Dibebaskan dari jabatannya dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di Pengadilan Tinggi

2 orang

3.

Ketua Pengadilan Agama

Dibebaskan dari jabatannya dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di Pengadilan Tinggi Agama

1 orang

4.

Kepala Pengadilan Militer

Dikenakan penahanan ringan selama 14 hari

2 orang

5.

Kepala Pengadilan Militer

Dikenakan penahanan ringan selama 7 hari

1 orang

6.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Dibebaskan dari jabatannya dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di PTUN

1 orang

7.

Wakil Ketua Pengadilan Agama

Dibebaskan dari jabatannya dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di PTA

1 orang

8.

Wakil Ketua PTUN

Dibebaskan dari jabatannya dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di Mahkamah Agung

1 orang

9.

Hakim PN

Tidak diperbolehkan melaksanakan tugas pokok sebagai Hakim dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di Pengadilan Tinggi

6 orang

10.

Hakim PN

Tidak diperbolehkan melaksanakan tugas pokok sebagai Hakim dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di PT dan dikenakan penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama selama 1 (satu) tahun

1 tahun

11.

Hakim PN

Tidak diperbolehkan melaksanakan tugas pokok sebagai Hakim, dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di PT dan diberikan izin kepada Kepolisian untuk memeriksa yang bersangkutan sehubungan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana

1 tahun

Sumber: Mahkamah Agung

 

Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto berpendapat perlunya MA membuka nama-nama hakim tersebut ke masyarakat. “Masyarakat berhak tahu siapa hakim-hakim bejat itu,” tandasnya. Hal ini, lanjut Hasril, bertujuan menciptakan efek jera bagi hakim yang bermasalah. “Kan bisa jadi sanksi sosial,” tambahnya.

 

Selain itu, Hasril juga mempertanyakan jumlah 18 hakim bermasalah. Padahal, dalam kurun waktu yang sama, MA telah menerima 532 pengaduan. Ia mencurigai mekanisme pengawasan dan penindakan masih menggunakan pola-pola yang lama. Pola-pola yang dimaksud Hasril adalah membuang hakim nakal ke bagian penelitian dan pengembangan (litbang) atau malah membuangnya ke Indonesia bagian timur. Padahal, menurut Hasril posisi Litbang merupakan posisi yang strategis untuk mencetak hakim yang berkualitas. “Seharusnya juga jangan dibuang ke Indonesia karena daerah sana justru membutuhkan hakim berkualitas,” ujarnya.  

 

Mekanisme pengawasan

Kritikan ini pun segera dijawab oleh Djoko. Ia menegaskan bahwa MA telah menggunakan pola baru dalam bidang pengawasan. Ia mengatakan sistem pengawasan yang berlaku sekarang melibatkan para pimpinan di tingkat Pengadilan Negeri. Masing-masing ketua PN harus mengawasi hakim-hakim yang ada di bawahnya. “Ketuanya yang bertanggung jawab,” ujarnya.

 

Memang, Djoko mengakui sistem pengawasan tak akan berjalan efektif bila ketuanya menjadi bagian dari masalah. “Tapi kan masih ada pimpinan yang ada di atasnya, yaitu Ketua Pengadilan Tinggi,” ujarnya. Sistem ini memang sudah terintegrasi sedemikian rupa. Dua hari lalu, MA sempat mengumpulkan 65 Ketua Pengadilan tingkat banding di empat lingkungan peradilan untuk mengikuti pelatihan  pedoman perilaku hakim. Setelah itu, diharapkan para Ketua PT ini bisa mensosialisasikan kepada bawahannya.

 

Djoko mengungkapkan, salah satu bagian dari pengawasan yang baru adalah melakukan fit and proper test bagi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan di kelas 1A. Setelah terpilih, lanjut Djoko, nama-nama tersebut akan dikirim ke pengawasan internal MA. Djoko pun akan memberi catatan. “Kalau dilaporkan tiga kali dalam perkara yang berbeda, maka kita anggap bermasalah,” tuturnya. Setelah itu, akan diperiksa secara intensif. (*)

 

 

(*) Sumber: Hukum Online

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us