Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, March 24th 2019  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Hakim Pertanyakan Pengendapan Uang di Brankas Gubernur NTB
February 26th 2009
 
Mataram (antara) - Majelis hakim mempertanyakan pengendapan uang sebanyak Rp460 juta yang bersumber dari dana tidak tersangka DPRD NTB tahun anggaran 2003 di brankas Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2003-2008.

Pertanyaan majelis hakim itu ditujukan kepada dua orang saksi dari kalangan mantan pejabat Setda NTB, dalam persidangan terpisah di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis.

Kedua mantan pejabat itu masing-masing mantan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Nanang Samudra, dan Mantan Kepala Biro Keuangan Setda NTB, H. Mansyur.

Nanang yang dimintai kesaksiannya terlebih dahulu, mengaku tidak mengetahui lokasi pengendapan dana sebesar Rp460 juta itu, meskipun majelis hakim berkali-kali mempertanyakannya karena berasumsi saat menjabat Sekda NTB Nanang cukup leluasa keluar-masuk ruang kerja gubernur.

"Saya masuk ke ruang kerja Pak Gubernur kurang dari 10 kali, selebihnya di ruang pertemuan yang terpisah dari ruang kerja gubernur, sehingga saya tidak tahu," ujar Nanang menjawab majelis hakim tentang posisi brankas tempat pengendapan uang tersebut di ruang kerja gubernur.

Majelis hakim menghujani pertanyaan tentang pengendapan uang ratusan juta rupiah itu karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disebutkan bahwa dana tidak tersangka itu masih mengalir ke tangan Serinata meskipun sudah menjabat Gubernur NTB.

Dalam salah satu berkas dakwaannya, JPU menyatakan dana tidak tersangka di pos DPRD NTB tahun anggaran 2003 sebesar Rp2,5 miliar disalahgunakan oleh Serinata.

Menurut JPU Serinata selaku Ketua DPRD NTB telah menyimpangkan dana tidak tersangka sebesar Rp1 miliar yang pencairannya sebanyak dua kali yakni sebesar Rp540 juta pada tanggal 26 April 2003 dan Rp460 juta pada tanggal 14 Juli 2003 ketika Serinata sudah menjabat Gubernur NTB periode 2003-2008.

Dana sebesar Rp1 miliar itu semula dialokasikan untuk dana pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 1999-2004.

Dana tak tersangka lainnya yang diduga disimpangkan Serinata yakni biaya honor panitia khusus (pansus) penyusunan tata tertib dan panitia pemilihan, dan uang lembur panitia pendamping yang nilainya mencapai Rp510.534.000.

Total dana tak tersangka yang disimpangkan Serinata sebagaimana diungkapkan dalam dakwaan Tim JPU dalam persidangan perdana 22 Januari lalu itu mencapai Rp2,5 miliar lebih.

Majelis hakim juga menanyakan hal serupa kepada saksi Mansyur dalam sidang terpisah, dan mantan Kepala Biro Keuangan Setda NTB pada tahun 2003 itu mengakui dirinya yang mengantar uang tunai Rp460 juta itu kepada Serinata yang menjabat Gubernur NTB.

"Saya yang bawa uang itu ke Pak Gubernur karena ditelepon untuk mengantar uang itu," ujar Mansyur kepada majelis hakim.

Namun, saksi Mansyur tidak mengetahui secara jelas uang itu disimpan di brankas mana hingga uang tersebut dikembalikan ke kas daerah ketika penyidik kejaksaan memeriksa Serinata sebagai tersangka Nopember 2008.

Dengan demikian, uang tunai sebesar Rp460 juta itu mengendap di tangan Gubernur NTB selama empat tahun lebih.

Nanang dan Mansyur merupakan saksi ke-20 dan 21 dari total 56 orang saksi yang akan dihadirkan JPU untuk memperkuat dakwaannya terhadap mantan Gubernur NTB periode 2003-2008, Drs H. Lalu Serinata sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us