Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, March 24th 2019  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pemerintah Tetapkan Subsidi Pajak Penghasilan untuk 464 Industri
March 04th 2009
 
JAKARTA - Pemerintah menetapkan tiga sektor usaha, yang meliputi 464 industri, berhak mendapat subsidi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 bagi karyawan. Tapi, perusahaan yang masuk kategori itu tetap wajib memotong pajak karyawannya, namun potongannya tidak disetorkan ke Kantor Pajak.

Potongan pajak itu wajib diserahkan kepada pekerja setiap bulannya, bersamaan dengan pemberian gaji.

Subsidi diberikan kepada karyawan dengan gaji di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), tapi tidak sampai Rp 5 juta per bulan. ''Fasilitas ini memang yang menikmati adalah karyawan,'' kata Dirjen Pajak Depkeu Darmin Nasution di kantornya kemarin (3/3).

Ada beberapa kategori usaha yang mendapatkan subsidi pajak karyawan. Pertama, 73 subsektor pada usaha pertanian, termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan. Kedua, 19 subsektor pada usaha perikanan. Usaha yang ketiga adalah 372 subsektor industri pengolahan. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) berlaku untuk masa pajak Februari 2009 sampai November 2009, yang dilaporkan paling lambat 20 Desember 2009.

Beberapa subsektor industri yang mendapatkan insentif pajak karyawan adalah gula, pakan ternak, minuman keras, tembakau, tekstil, barang jadi tekstil (kecuali pakaian jadi berbulu), industri kulit dan alas kaki, serta bahan bangunan. Lantas, industri kertas, industri penerbitan, percetakan, reproduksi media rekaman (termasuk surat kabar, jurnal, buku, dan majalah), industri batu bara, pengilangan minyak bumi dan pengelolaan gas bumi, serta barang-barang hasilnya.

Darmin mengatakan, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pekerja saat pembayaran gaji sebesar PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja. Jika pemberi kerja selama ini menanggung PPh pasal 21 pekerja, PPh pasal 21 yang ditanggung tersebut harus tetap diberikan kepada pekerja.

Pemberi kerja juga wajib melaporkan realisasi pemberian subsidi PPh Pasal 21 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat. Laporan itu harus disertai daftar pekerja yang diberi fasilitas subsidi PPh Pasal 21. ''Pemberi kerja wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 DTP kepada pekerja,'' tutur Darmin. (sof/dwi)
Sumber : Jawa pos
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us