Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, March 24th 2019  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
KONFERENSI PERS MENTERI KEUANGAN MENGENAI HASIL PERTEMUAN DELEGASI NEGARA-NEGARA G20
March 19th 2009
 

Graha Sawala, Senin, 16 Maret 2009

Seluruh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 melihat perkembangan kondisi perekonomian global saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat kritis. Hal ini menyebabkan pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 mencapai kesepakatan mengenai pentingnya segera melakukan langkah-langkah yang konkret dan maksimal untuk dapat menyelesaikan  atau mengkontribusikan solusi terhadap permasalahan global ini.

Pertama  semua meng-confirm bahwa kondisi ekonomi dunia sudah semakin mengalami kontraksi yang cukup serius. IMF memberikan proyeksi ekonomi global tahun 2009 yang telah direvisi, dengan proyeksi ekonomi global yang sudah sampai pada zona negatif saat ini, yaitu sebesar  -0,5 sampai -1,5. Proyeksi ini mengalami penurunan yang cukup tajam, karena  sebelumnya diproyeksi pada level 0,5% - 0. Artinya tahun ini hampir semua negara dipastikan masuk dalam kondisi kontraksi ekonomi.

Kedua  bahwa trade dan industrial activity mengalami kemerosotan yang sangat tajam di semua negara, karena aktivitas ini sangat dipengaruhi oleh berfungsi atau tidaknya bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan. Artinya sebelum kondisi keuangan atau lembaga keuangan dan bank-bank internasional dapat disehatkan kembali, maka pengaruh kontraksi ekonomi ini terhadap sektor riil tidak akan dapat dihindari.

Ketiga yaitu bahwa penyelesaian masalah menjadi semakin sangat urgent, terutama perbankan internasional dan lembaga keuangan nonbank yang sangat tidak sehat, sehingga perlu segera disehatkan. Tahapan dan cara penyehatan perbankan internasional dan lembaga keuangan nonbank yang harus segera dilakukan: pertama, direkapitalisasi, yaitu neraca harus direkap, diinjeksi lagi dengan modal; kedua aset-aset yang macet/buruk  atau bad asset atau toxic asset atau distress asset atau non performing loan harus dibersihkan atau dikeluarkan dari neraca.

Keempat  bahwa saat ini banyak negara yang meminta supaya Amerika dan Eropa terutama Inggris dan beberapa negara Eropa tertentu agar segera menangani toxic asset tersebut agar segera dikeluarkan dari bank, sehingga tidak mengganggu dan dapat segera kembali dinormalkan.

Yang paling penting adalah mengembalikan confidence, trust dan fungsi lembaga-lembaga keuangan. Sebelum confidence, trust dan fungsi lembaga keuangan berjalan sebagaimana mestinya, maka mengembalikan atau menyembuhkan atau recovery dari perekonomian global akan menjadi sangat tidak mungkin dapat dilakukan.

Implikasi kebijakan yang lebih luas

Pertama, untuk dapat mengurangi penurunan suasana ekonomi, maka seluruh dunia sepakat bahwa seluruh negara harus mencoba melakukan ekspansi fiskal atau yang disebut program counter cyclical. Instrumen counter cyclical ini adalah kebijakan fiskal atau APBN. Nilai atau ukuran dari counter cyclical majore  dalam bentuk kebijakan fiskal yang ekspansif minimal 2% supaya ekonomi dunia tidak mengalami pemburukan yang makin dalam, dan harus dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut. Ekspansi APBN atau fiskal untuk negara-negara yang APBN-nya masih sehat mungkin tidak menjadi masalah. Yang menjadi persoalan, banyak negara-negara yang sebetulnya memiliki APBN yang tidak sehat, sehingga jika dipaksa ekspansi, maka negara-negara tersebut akan menghadapi  APBN atau fiskal yang tidak sehat, yang biasanya akan menyebabkan confidence terhadap negara tersebut akan goyah.

Kedua, dalam kesepakatan terutama para Menteri Keuangan menyepakati bahwa selain harus melakukan ekspansi fiskal, bahkan sampai 2% dari GDP, juga harus ada suatu niat atau komitmen dari negara-negara G-20 terutama untuk segera melakukan fiscal discipline apabila ekonominya sudah mulai pulih kembali, dan ini tidak terjadi untuk Indonesia.

Ketiga, yang relevan untuk Indonesia adalah bahwa Indonesia harus melakukan fiscal counter cyclical (ekspansi fiskal) tersebut. Hal ini berarti penerimaan lebih kecil dari belanja, artinya APBN defisit dan perlu pembiayaan. Persoalannya, dengan adanya krisis global ini semua negara mengalami defisit fiskal. Sebagai contoh, Amerika yang mengalami defisit sebesar 2% dari GDPnya yang sebesar 13 triliun USD, yang merupakan angka yang sangat besar. Jika kita berbicara tentang angka-angka yang mencapai ratusan ribu USD, maka yang terjadi semua negara di seluruh dunia berebut capital, karena semua menerbitkan surat utang. Dengan demikian, negara-negara emerging country, middle income country dan low income country diperkirakan akan sulit mendapatkan capital counter, karena jumlah modal yang mengalir ke  negara-negara emerging country berkurang drastis.

Hal ini sesuai dengan apa yang diterbitkan oleh IIF (Institution of International Finance), yang memperkirakan bahwa arus modal yang masuk ke negara-negara berkembang drop dari yang tadinya di atas 400 billion USD (sekitar 700 billion USD) menjadi sekitar  160-170 billion USD. Jadi, dropnya bisa mencapai sekitar 400-500 billion USD. Artinya apabila capital sedikit sementara surat utang banyak, negara-negara di dunia  berkompetisi untuk memperebutkan capital, dan dikhawatirkan negara-negara berkembang atau negara-negara emerging harus membayar dengan harga mahal untuk dapat membiayai ekspansi fiskal. Ini yang kemudian akan menciptakan dampak domino krisis ini. Banyak negara-negara developing akan mengalami  side back  dalam pembangunan ekonominya, dan kemungkinan akan meningkatkan jumlah kemiskinan yang ada di seluruh dunia.

Untuk dapat fokus terhadap topik-topik yang akan dibahas, G20 dibagi menjadi empat working group. Working group pertama berhubungan dengan peraturan, regulation and transparencies. Fokus pembahasan working group pertama adalah bahwa krisis ini ditengarai merupakan kegagalan dari regulation dan gagalnya disclosure atau transparencies informasi-informasi yang menyebabkan orang salah membuat kalkulasi resiko. Oleh karena itu, salah satu fokus G20 adalah bagaimana memperbaiki atau mengoreksi regulation itu dan meningkatkan transparansi informasi-informasi keuangan agar masyarakat (dalam hal ini dunia usaha) dapat membuat assesment risk yang lebih baik. Hal ini juga berkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan yang selama ini dianggap tidak transparan atau tidak pernah di bawah pengawasan yang cukup seperti hedge fund, instrumen-instrumen derivatives , dan juga negara-negara atau kawasan-kawasan yang disebut tax heaven, karena mereka punya sekresi, sehingga masuk ke dalam target yang harus didisclose.

Working group kedua yang berhubungan dengan market integrity, yaitu mengenai standar akuntansi, information sharing, bagaimana antarnegara dapat memperoleh informasi yang sama, dan lain-lain. Sebagai contoh, ada bank dengan headquarternya  di negara A, branchesnya di negara C, D, E, apakah nanti dalam prakteknya informasi antara negara asalnya dan negara kursnya sama atau tidak, dan lain-lain.

Working group ketiga berkaitan dengan reformasi IMF. Globalisasi keuangan saat ini sebetulnya mengalami missmatch, karena tidak ada institusi global yang mampu mengatur koordinasi policy dan mengatur atau mendeteksi resiko dari sistem keuangan global ini. Satu-satunya institusi multilateral yang diangap sudah mempunya mandat tetapi dianggap tidak cukup berfungsi dalam krisis ini adalah IMF. Oleh karena itu, G20 meminta supaya IMF direformasi, karena dianggap tidak cukup berperan atau tidak mampu memperingatkan bahwa akan terjadi krisis, untuk kemudian dilakukan preparation.

Working group keempat berhubungan  dengan reformasi Bank Dunia dan bank-bank pembangunan di regional, termasuk Islamic Development Bank. Dalam hal ini Indonesia sebagai co-chair atau ketua bersama dengan Perancis.

Sementara itu mengenai prinsip-prinsip komunike yang disepakati yaitu semua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20  pada intinya menyepakati pentingnya memulihkan pertumbuhan ekonomi di dunia dan melanjutkan reformasi untuk memperkuat sistem keuangan global.

 

Pemulihan pertumbuhan ekonomi global

Poin satu akan dilakukan upaya yang nyata dan terkoordinir serta komprehensif untuk meningkatkan permintaan pasar dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini  dikarenakan dampak dari krisis ini sudah sangat nyata, antara lain adalah demand drop, unemployment naik, sehingga harus ada upaya nyata untuk  mentackle masalah ini. Oleh karena itu disebutkan “Kami akan melakukan segala upaya yang diperlukan untuk memulihkan pertumbuhan”. Di beberapa negara bahkan telah melakukan second round, atau second package of stimulus, sebagai contoh Malaysia dan Singapura sudah melakukan, dan Amerika juga akan segera mengumumkan.

Dalam poin satu dicatat bahwa dalam melakukan pemulihan ini semua negara berkomitmen untuk saling memerangi bentuk-bentuk proteksionisme, karena apabila negara-negara makin saling tertutup, maka ekonomi dunia bukannya sembuh atau recover, sebaliknya akan semakin kontraktif. Jadi, proteksionisme dalam hal ini untuk adanya suatu interaksi investasi dan perdagangan akan tetap dijaga. Ada juga proteksionisme dibidang finansial yang juga disebutkan.

Poin dua adalah prioritas agar lembaga-lembaga keuangan mulai memulihkan pinjaman dan penanganan sistem keuangan yang sifatnya sistemik dengan memberikan injeksi likuiditas, rekapitalisasi dan penanganan aset-aset bermasalah dengan suatu kerangka kerja bersama. Sebelum lembaga-lembaga keuangan atau sistem keuangan itu berfungsi lagi, maka seluruh upaya recovery akan menjadi relatively sia-sia. Oleh karena itu harus ada bentuk-bentuk bagaimana cara menjaga likuiditas lembaga-lembaga keuangan, menciptakan recap maupun penanganan aset bermasalah.

Poin tiga ekspansi fiskal merupakan suatu instrumen yang vital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, karena problemnya ada di sektor ini. Seluruh negara G20 akan bersama-sama memperkuat dan juga telah mengumumkan fiscal stimulus. Saat ini akan dilakukan suatu kajian dampak dari kebijakan ini, yaitu untuk menguji apakah negara yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan stimulus fiskal benar-benar memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Namun, yang juga penting untuk diperhatikan, jangan sampai fiskalnya ugal-ugalan sehingga menjadi colaps atau tidak sustainable.

Poin empat  mengenai tingkat bunga yang telah diturunkan. Hampir semua negara sudah menurunkan tingkat bunganya, bahkan disebutkan secara drastis di sebagian besar negara-negara G20 melalui kebijakan bank sentralnya. Instrumen kebijakan yang sifatnya kebijakan moneter yang nonkonvensional dapat dilakukan meskipun harus konsisten dengan kebijakan stabilitas harga.

Poin lima mengenai komitmen untuk  membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi masalah yang timbul akibat membaliknya arus modal keluar dari negara-negara berkembang (reverse capital outflow). G20 menyadari bahwa perlu meningkatkan atau memobilisasi resources atau dana dan sumber daya dari lembaga-lembaga keuangan internasional (International Financial Institutions). Dalam terminologi dunia biasanya terdiri dari IMF, Bank Dunia, Regional Development Bank seperti ADB, Inter American Development Bank, African Development Bank, dan Islamic Development Bank. Artinya untuk dapat membantu negara-negara berkembang menghadapi capital outflow ini, maka lembaga-lembaga tersebut harus diberikan cukup dana dan sumber daya. Tujuannya adalah agar dana-dana tersebut dapat dipakai saat ada negara yang mengalami persoalan perbankan untuk recap bila perlu untuk membangun infrastruktur, karena tujuannya adalah untuk menciptakan growth dan employement. Untuk pembiayaan ekspor dari trade financing yaitu mengenai roll over risk dan bantuan sosial. Negara-negara developing country atau negara berkembang biasanya mengalami situasi dimana baik negaranya maupun private sector-nya berhutang. Sekarang hutangnya tidak dapat diroll over, artinya negara-negara tersebut harus membayar pada saat hutang jatuh tempo. Sedangkan yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah bantuan sosial untuk safety net, contohnya BLT di Indonesia,  dan lain-lain.

Artinya dalam komunike nomor lima ini G20 sepakat bahwa International financial Institution harus membantu negara berkembang untuk dapat mendanai atau membiayai negara-negara tersebut saat menghadapi kesulitan dalam trade finance, roll over risk atau jika negara tersebut harus melindungi masyarakat miskinnya agar terlindung dari shock. Oleh karena itu G20 sepakat untuk menaikkan sumber dana IMF, termasuk dalam hal ini adalah untuk multilateral development bank, dimulai dengan Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia), dengan kemungkinan kenaikan mencapai 200%. Seluruh kenaikan ini bertujuan untuk dapat memberikan akses kepada negara berkembang agar dapat menghadapi shock international dimana capital menjadi sangat langka dan bahkan mengalami arus pembalikan keluar. Di dalam poin lima ini yang juga penting untuk dosororti adalah baik IMF, Bank Dunia, ADB, Inter Development Bank, Islamic development Bank harus mampu menghasilkan instrument yang flekisbel dan berespon cepat.

Poin enam adalah perbaikan dan penguatan sistem keuangan global, yang tujuannya adalah seluruh pasar, institusi, maupun instrumen keuangan di seluruh dunia harus diawasi secara memadai, termasuk hedge fund, derivative dan lain-lain. Dalam poin keenam ini yang paling penting adalah G20 meminta supaya dapat dilakukan pendeteksian dini/ early warning apabila di kemudian hari kembali terjadi krisis  keuangan global. Oleh karena itu akan ditugaskan dua institusi, yaitu Financial Stability Forum (FSF) dan IMF untuk bekerja bersama.

Poin tujuh adalah bahwa G20 sepakat untuk melakukan regulatory oversight yaitu bahwa seluruh lembaga yang melakukan regulasi dan mengawasinya harus diregister, termasuk pendaftaran semua Credit Rating Agencies, yang harus memiliki standar yang sama yaitu ditetapkan oleh International Organization of Securities Commission (IOSCO) .

Poin delapan adalah bahwa selama ini International Financial Institution dianggap tidak kredibel atau tidak trustable karena dianggap tidak mencerminkan kepentingaan seluruh negara di dunia, terutama negara-negara berkembang. Oleh karena itu agar International Financial Institution  seperti World Bank dan IMF dapat berfungsi, maka harus direformasi. Yang paling radikal adalah reform dari sisi komposisi kuotanya, agar kepemilikannya tidak dominasi oleh Amerika dan Eropa lagi, sehingga negara-negara berkembang/emerging country yang selama ini sangat besar kontribusi dan peranannya dapat tercermin dalam shareholder maupun kuotanya dan mempunyai pengaruh terhadap decision making proses dan voice-nya. Pimpinan tertinggi World Bank tidak lagi dipilih berdasarkan jatah dari Amerika dan Eropa, tetapi harus dipilih melalui proses yang terbuka, transparan, berbasis kinerja. Siapa  yang memiliki reputasi bagus, kompetensi bagus, kredibilitas bagus dapat menjadi pimpinan dari kedua lembaga ini.

Hasil konkrit untuk Indonesia

Pertama, dengan partisipsi dan peranan Indonesia di G20 saat ini,  Indonesia telah menjadi anggota FSF yang merupakan forum yang cukup prestisius, dimana regulator (BI dan Bapepam-LK) nantinya akan mampu untuk selalu ada dalam forum ini bersama-sama membentuk atau membantu membentuk peraturan-peraturan yang berlaku bagi sektor keungan di seluruh dunia.

Kedua, Indonesia mendukung perbaikan yang signifikan di sektor keuangan dunia, terutama persoalan yang terjadi di Amerika dan Eropa dalam hal ini Indonesia aktif untuk mencegah regulasi-regulasi yang kurang atau tidak memadai, sehingga memungkinkan terjadinya krisis, dan juga agar jangan sampai terdapat regulasi-regulasi yang memberatkan Indonesia.

Ketiga, melalui G20 Indonesia adalah negara yang pertama kali maju untuk mendapatkan akses likuiditas APBN. DDO atau standby stability Indonesia adalah yang pertama di antara negara-negara berkembang lain yang mendapatkannya. Kasus Indonesia dijadikan kasus contoh sebagai suatu negara yang policynya cukup baik, fundamentalnya cukup kuat namun masih dapat terkena atau tidak dijamin tidak terkena akibat krisis global. Oleh karena itu perlu mendapatkan dukungan dari sisi akses likuiditas melalui support budget maupun suport neraca pembayarannya melalui bilateral maupun multilateral. Indonesia juga melakukan peranan yang sangat aktif dan menyuarakan suara negara-negara berkembang yang selama ini di forum-forum International Financial Institution biasanya dianggap tidak terlalu penting. Jadi, Indonesia termasuk yang paling aktif menyuarakan diplomasi international di bidang International Financial Institution. Masukan-masukan dan keikutsertaan Indonesia di berbagai tim atau komisi untuk mereformasi ini sudah dihormati dan diakui, sehingga Indonesia menempati posisi-posisi yang cukup penting.  

Keempat,  Indonesia memperoleh tambahan General Capital Increase (GCI) atau modal dari ADB yang dapat mencapai 200%, salah satunya adalah karena Indonesia sangat aktif memperjuangkannya.

 

Sumber: http://www.depkeu.go.id/

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us