Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, March 24th 2019  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Nunggak PPN, Ditjen Pajak Blokir Rekening PTPN
March 31th 2009
 

JAKARTA — Kegiatan operasional PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara X, dan PT Perkebunan Nusantara XI terganggu. Ini terjadi menyusul diblokirnya rekening bank perusahaan gula yang dikelola badan usaha milik negara itu oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dampak lanjutan dari terganggunya kegiatan operasional adalah pada perawatan mesin produksi, perbaikan infrastruktur transportasi, perawatan tanaman tebu, dan pengadaan pupuk bagi petani. Musim giling yang dijadwalkan dilakukan dua bulan lagi juga bisa mundur.

Ketua Koordinator Wilayah II PTPN VIII-XIV Adji Muljono, Selasa (31/3) di Jakarta, menjelaskan, mundurnya musim giling akan berakibat pada turunnya kualitas tebu petani yang akan berdampak pada pendapatan petani tebu.

”Ancaman mundurnya musim giling menyebabkan kerusakan kualitas tebu siap giling karena tingkat rendemen akan berkurang. Akibatnya, pendapatan pabrik gula dan petani menurun,” kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil.

Arum mengingatkan, dampak yang lebih serius dari mundurnya musim giling adalah terganggunya pasokan gula nasional dan pencapaian swasembada gula.

Pemblokiran rekening bank tersebut, menurut Ditjen Pajak Departemen Keuangan, karena telah terjadi tunggakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa Giling 2001-2008.

Total PPN Jasa Giling yang harus dibayar oleh PTPN X tahun 2001, 2003, dan 2004 sebesar Rp 89,88 miliar. PTPN XI harus membayar PPN Jasa Giling Rp 18,58 miliar. Sementara, PTPN VII harus membayar pajak kurang bayar Rp 13,8 miliar.

Pemblokiran rekening PTPN X dan PTPN XI telah dilakukan sejak 2 Maret 2009. Dasar pemblokiran rekening PTPN X di bank Mandiri adalah surat Ditjen Pajak Nomor S-15/2009 tanggal 24 Februari 2009. Adapun pemblokiran rekening PTPN XI berdasarkan surat Ditjen Pajak No S-16/2009 tanggal 24 Februari.

Sisa dana PTPN X di rekening bank yang diblokir sekitar Rp 25 miliar. PTPN XI sebesar Rp 20 miliar dan PTPN VII hanya cukup untuk kegiatan operasional sebulan.

Butuh waktu lama

Anggota Tim Advokasi PTPN dan RNI Arry Bawono menyayangkan pemblokiran tersebut. Apalagi, hal itu dilakukan setelah upaya banding PTPN X dan PTPN XI dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Jakarta, pada tahun 2002 dan 2006.

Menanggapi hal itu, Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan, Ditjen Pajak, Slamet Sutiantyo menegaskan, Ditjen Pajak tidak mudah melakukan pemblokiran. Ada beberapa tahap yang harus dilalui dan butuh waktu relatif lama. Pemblokiran hanya dilakukan jika wajib pajak menunggak pajak cukup lama.

Ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum pemblokiran, antara lain, penagihan pajak kurang bayar. ”Kalau tak membayar juga, kami layangkan surat paksa membayar, lalu surat sita. Jika tak berhasil, kami lakukan lelang. Jika itu juga tidak berhasil juga, pemblokiran pajak baru bisa dilakukan,” ujar Slamet.



Sumber : Kompas Cetak

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us