Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, March 24th 2019  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pemerintah Didesak Rombak Komisaris Pertamina
April 19th 2009
 
JAKARTA,-Pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto mendesak pemerintah mengganti seluruh komisaris PT Pertamina (Persero) karena dinilai tidak independen.

"Jika ingin Pertamina maju, maka susunan komisaris yang ada mesti dirombak. Bahkan, kalau perlu, semua komisaris diganti, dengan ’fit and proper test’ yang terbuka dan transparan," katanya di Jakarta, Minggu (19/4).

Menurut dia, susunan komisaris yang ada sekarang cenderung hanya berisikan personil "titipan" para elite tertentu yang tidak berbasis profesionalitas.

Pri yang Direktur Eksekutif ReforMiner Institute juga  mengatakan, komisaris yang ada sekarang, tidak ada satupun yang mantan pegawai karier Pertamina. "Bahkan, komisaris yang tahu seluk beluk migas juga hanya 1-2 orang saja. Sisanya, cenderung terkait kepentingan politik tertentu," katanya.

Apalagi, lanjutnya, sejumlah komisaris juga diketahui memiliki jabatan rangkap dan bisnis di perusahaan lain yang terkait langsung dengan Pertamina. Dari sisi praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), lanjutnya, hal tersebut tidak bisa dibiarkan. "Komisaris mestinya adalah orang yang memang betul-betul tahu seluk beluk migas dan tidak mempunyai atau menjalankan bisnis yang terkait usaha Pertamina," ujarnya.

Direktur Pusat Studi kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menambahkan, pembentukan sejumlah komite di lingkungan komisaris Pertamina juga dikhawatirkan menjadi peluang komisaris menekan direksi atau pejabat Pertamina sesuai kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Menurut dia, sebaiknya komisaris mengangkat staf ahli dalam jumlah terbatas misal dua orang saja setiap komisaris.

"Dengan personil komite yang luar biasa banyaknya itu masyarakat pasti menilai sebagai bagi-bagi kursi dan honor," katanya.

Sofyano meminta, agar keberadaan komite tersebut dihapuskan saja karena tidak jelas efektifnya dan tidak lazim dalam struktur organisasi perusahaan.

Sedang, anggota Dewan Energi Nasional, Agusman Effendi menilai, pembentukan komite diperlukan, sepanjang demi efektifnya kinerja Pertamina. Namun, ia mengingatkan, keberadaan komite agar tak sampai menimbulkan birokrasi baru yang malah menghambat tugas direksi Pertamina. Jika sampai menghambat tugas direksi, maka komite tersebut sebaiknya dibubarkan dan lebih baik mengefektifkan peranan komisaris yang ada.

Dewan Komisaris Pertamina sesuai keputusan No 07 dan No 08/KPTS/K/DK/2009 yang sama-sama tertanggal 26 Februari 2009 membentuk lima komite yakni audit, investasi dan risiko usaha, hulu, pengolahan, pemasaran dan niaga, dan SDM dan teknologi.

Total personil kelima komite tersebut berjumlah 40 orang dengan ketua dan wakil ketua dijabat anggota komisaris Pertamina kecuali Komisaris Utama, Sutanto. Saat ini, selain Sutanto, anggota Dewan Komisaris Pertamina  adalah Gita Wirjawan, Umar Said, Muhammad Abduh, Humayunbosha, Maizar Rahman, dan Sumarsono.


sumber : kompas.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us