Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, March 24th 2019  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Mendagri Ingatkan Pengawasan Pemasukan Data Pemilih Pilpres
April 30th 2009
 
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota untuk memperhatikan dan mengawasi dengan betul proses pemasukan data pemilih tetap (DPT) pemilu anggota presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2009.

"KPU di daerah yang akan memasukkan data elektronik ini. Jangan sampai salah memasukkan data," katanya, di Jakarta, Kamis, setelah menghadiri acara Musyawarah Nasional II Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) dan peluncuran buku.

Mendagri berharap proses pemasukan DPT pilpres dari KPU di daerah ke KPU pusat yang dilakukan secara elektronik berlangsung dengan benar dan diawasi sehingga tidak ada kesalahan yang mengakibatkan DPT pilpres memuat data ganda maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pilpres yang berlangsung pada 8 Juli 2009.

Saat ini proses pemutakhiran data pemilih sementara untuk pilpres masih berlangsung hingga 10 Mei 2009. Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih ini, KPU dapat meminta bantuan pada pemerintah daerah. Mendagri mengatakan pemda telah dibenarkan untuk membantu dan mendukung KPU sesuai dengan tataran masing-masing.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pemilu legislatif dan telah memenuhi syarat untuk memilih harus dicantumkan dalam daftar pemilih pilpres. Jika masih ada pemilih ganda dalam DPS pilpres harus dicoret, demikian pula untuk pemilih yang tidak jelas identitasnya dan pemilih yang bersatus sebagai TNI atau Polri aktif.

"Ini bukan tugas pemerintah tetapi penyelenggara pemilu, kita hanya memberikan saran pada KPU cara menertibkan daftar pemilih," katanya.

Lebih lanjut, Mendagri menuturkan baik bupati dan wali kota untuk membantu KPU dalam mensosialisasikan daftar pemilih pilpres ini pada masyarakat. Mendagri meminta agar sosialisasi daftar pemilih ini tidak hanya dilakukan di tingkat kelurahan saja, tetapi juga hingga tingkat RT dan RW sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat setempat.

Proses pemutakhiran data pemilih sementara pilpres berlangsung 10 April hingga 10 Mei 2009. Sementara pengumuman serta tanggapan masyarakat dimulai sejak 11 Mei hingga 18 Mei 2009.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa setiap bantuan yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah pada KPU adalah atas permintaan KPU sendiri. Tanpa permintaan dari KPU, maka pemerintah tidak akan memberikan bantuan karena dapat dianggap sebagai intervensi.

"Kalau tidak diminta membantu maka pemerintah tidak akan memberikan bantuan. Kita tidak boleh salah langkah, dan hanya memberikan bantuan karena ada permintaan," katanya.

sumber:antaranews.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us