Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Tuesday, March 26th 2019  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Jangan terjebak Privatisasi Air
May 01th 2009
 

DENPASAR - Indonesia diharapkan berhati-hati dalam mengolah air dengan pembiayaan dari pinjaman lembaga keuangan internasional. Hal ini untuk mengantisipasi agar Indonesia tidak terjebak pada hutang dan privatisasi air.

Hal itu terungkap dalam dialog publik bertajuk "Pemenuhan Hak atas Air dan Peran Institusi Keuangan Internasional" yang diselenggarakan di Denpasar, Jumat. Hadir sebagai pembicara seorang ilmuwan lingkungan dari Sri Lanka, Hemantha Withanage, wakil Freedom from Debt Coalition (FDC) Milo Tsculing, wakil Asia Pacific Network for Food Souvereignity (AFNES), Dwi Astuti dan profesor dari Universitas Udayana, Nyoman Sutawan.

Masing-masing pembicara saling berbagi pengalaman dan permasalahan air yang terjadi di negara mereka masing-masing. Para pembicara pada pokoknya menyatakan setuju bahwa dalam penanganan dan pengolahan air harus tetap memperhatikan hak azasi manusia, di mana air tidak dapat diperlakukan sebagai aset swasta, melainkan milik seluruh masyarakat.

"Air bukanlah aset ekonomi, tapi bagian dari hak azasi manusia dan lingkungan. Sungai juga memiliki hak sebagai sungai, tidak bisa dikuasai dan ditampung begitu saja untuk kepentingan ekonomi," kata Hemantha Withanage.

Withanage juga mengatakan bahkan pemenuhan air sangat penting, di atas berbagai hal yang terkait dengan hak azasi manusia. Karenanya, sudah sewajarnya semua negara harus menolak privatisasi air.

Sedangkan Milo Tsculing menuding privatisasi air yang terjadi di Manila tidak mambawa kebaikan apapun, bahkan menjebak Filipina dalam jurang hutang yang lebih dalam. "Dapat saya katakan privatisasi air di Manila ternyata tidak sesuai dengan keinginan bahkan memperburuk keadaan di Manila. Bahkan membuat Filipina terjebak pada hutang-hutang baru dari lembaga keuangan internasional," papar Milo Tsculing.

Dialog publik ini diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, debt-WatchIndonesia, Aliansi Rakyat Untuk Citarum, KruHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air) dan Asia Pacific Network for Food Souvereignity (APNFS).

sumber : kompas.com

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us