Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Wednesday, January 23rd 2019  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Jakarta Akan Punya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak
July 10rd 2009
 
JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan perempuan dan anak ke DPRD DKI pada tahun 2010. "Kami telah menyerahkan naskah akademis kepada Pemprov DKI Jakarta melalu Biro Kesejahteraan Sosial dan Biro Hukum agar dapat menjadi bahan dalam mengusulkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak," kata Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, Wien Ritola Tasmaya di Balaikota, Kamis (9/7).

Ia mengemukakan hal itu saat acara evaluasi kerja sama P2TP2A DKI Jakarta dengan instansi terkait dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia mengatakan, awal tahun 2010 Rancangan Perda itu diharapkan telah diajukan ke DPRD DKI sehingga pertengahan tahun sudah disahkan. Menurut Wien, Perda tersebut perlu antara lain karena perempuan dan anak merupakan kaum yang rentan dianiaya dan terampas haknya.

Selain itu, sejumlah provinsi di Indonesia telah mengesahkan Perda sejenis, antara lain Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Berdasarkan data Komite Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2008, DKI Jakarta menduduki peringkat keempat dari 33 provinsi di seluruh Indonesia dalam hal jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu 1.448 kasus. Tahun 2007, DKI Jakarta menempati peringkat pertama, yaitu 1.583 kasus.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak telah diatur dalam sejumlah undang-undang, seperti UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, serta UU No 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Namun DKI Jakarta, sejauh ini, belum memiliki Perda sebagai turunan dari UU tersebut. "P2TP2A DKI akan berupaya melakukan presentasi mengenai isi Perda tersebut di hadapan DPRD DKI agar dapat segera dibahas dan disahkan. Implementasi perda tersebut yang paling penting adalah penegakan hukumnya," kata Wien.

Sebelum Perda disahkan, Pemprov DKI Jakarta melalui P2TP2A DKI yang dibentuk tahun 2004 telah memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak dengan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam membentuk pelayanan hukum bagi perempuan dan anak. P2TP2A juga menjalin kerja sama dengan RS Polri, RSCM, RSAL, dan LKBH Peka untuk pelayanan medis dan psikososial. Selain itu, P2TP2A bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI untuk pelayanan medis secara gratis bagi para korban kekerasan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin) di mana korban kekerasan dapat dilayani di 17 RS dan 44 puskesmas kecamatan.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta, Effendi Anas, mengatakan, Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak itu telah melewati kajian akademis tahun 2007, dan di tahun 2008 draf Raperda diserahkan kepada Biro Hukum DKI untuk dikaji secara teknis hukum. "Pembahasan di Biro Hukum sudah selesai, tinggal diajukan ke DPRD DKI. Tadinya mau tahun ini, tapi karena ada penggantian anggota Dewan, maka kami tangguhkan hingga tahun depan," kata Effendi.

sumber : kompas.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us