Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Datang Telat, Pemohon Ditegur Hakim
July 16th 2009
 
JAKARTA - Hakim Konstitusi, Harjono menegur pemohon uji materiil Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Teguran tersebut dilontarkan karena pemohon telat hadir dalam persidangan.

Sesuai jadwal, sidang uji materi UU Pilpres dimulai pada pukul 10.00 WIB. Namun hingga persidangan dimulai, dari tiga pemohon baru satu pemohon yang hadir yaitu Damal Doa. Sedangkan dua pemohon lainnya, yakni Abdul Hamid Usman dan Lukman Syamra baru datang dan memasuki ruang sidang pada pukul 10.30 WIB. Sehingga salah satu hakim panel memberikan teguran kepada kedua pemohon tersebut.

"Buat pemohon, mungkin ini pengalaman pertama bagi anda. Kita selalu bersidang tepat pada waktunya," kata Harjono, salah satu hakim panel mengingatkan pemohon dalam sidang uji materi UU Pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 16 Juli 2009.

Harjono mengatakan persidangan di MK dari dulu selalu digelar dengan tepat waktu. Sehingga, bagi para pemohon diminta untuk menghormati jadwal dan hadir tepat pada waktunya. "Kalau anda punya pengalaman di tempat lain jangan dijadikan rujukan untuk bersidang di MK," kata dia.

Uji materiil ini diajukan oleh tiga pemohon, yaitu Djamal Doa, Abdul Hamid Usman, dan Lukman Syamra. Para pemohon menggugat Pasal 5 huruf k yang menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah membayar pajak selama lima tahun terakhir dengan hanya menunjukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan saja.

Pemohon mendalilkan pemberlakuan pasal itu telah menimbulkan diskriminasi. Karena wajib pajak selain capres dan cawapres, untuk membuktikan bahwa dirinya telah membayar pajak penghasilan harus
melalui pemeriksaan oleh Direktur Pajak. Sedangkan capres dan cawapres cukup menunjukkan SPT saja tanpa diperiksa oleh Direktur Pajak Jenderal Pajak. "Harusnya diperiksa oleh Dirjen Pajak. Saya tidak percaya capres itu telah membayar pajak. Seharusnya dia memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," kata salah satu pemohon, Djamal Doa.

Sidang kali ini merupakan sidang pertama dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan pemohon. Hakim panel dipimpin oleh hakim Arsyad Sanusi dan beranggotakan hakim Harjono dan Muhammad Alim.

sumber : vivanews
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us