Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
MAHFUD: ITU BOHONG BESAR
July 28th 2009
 

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membantah isu adanya pemanggilan dirinya ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, pada Minggu (26/7) pagi. Mahfud menilai berita tersebut hanyalah gosip yang sengaja disebarkan agar MK berlaku tidak adil dalam sengketa pemilu presiden.

Demikian diungkapkan Mahfud, Senin. Menurut dia, dirinya tidak berada di Jakarta sejak 23 Juli. Ia menghadiri pengukuhan Profesor Yuliandri sebagai guru besar di Padang. Dari Padang, ia langsung terbang ke Yogyakarta untuk menguji disertasi bersama Prof Bagir Manan dan mengajar S-3 hingga Minggu sore. Senin pagi kemarin, Mahfud berada di Surabaya.

”Tak mungkin SBY memanggil saya, memangnya apa-apaan? Itu berita hanya untuk menekan secara psikologis agar MK berlaku tidak adil dengan cara mengikuti skenario gosip. Tetapi, jangan harap akan berhasil menekan MK. Kami mempertaruhkan segalanya untuk itu,” tegas Mahfud.

Kabar dipanggilnya Ketua MK Mahfud MD oleh Presiden Yudhoyono beredar di tim Mega-Prabowo. Wakil Ketua MK disebutkan dipanggil oleh Sudi Silalahi dan salah satu hakim anggota MK dipanggil oleh Hatta Rajasa. Inti dari pemanggilan itu adalah untuk menolak gugatan pemilu presiden.

Sekretaris Umum Tim Mega-Prabowo Fadli Zon juga mengakui menerima informasi tersebut. Namun, dia pun tidak mengetahui kebenaran informasi itu dan meminta pers untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

”Sudah dengar belum, apa benar Ketua MK dipanggil Presiden?” tanya Fadli.

Harus dibuktikan

Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin dan Saldi Isra yang dihubungi secara terpisah mengungkapkan, MK harus membuktikan tidak adanya intervensi dalam penanganan sengketa pilpres dari pihak mana pun. Pembuktian itu harus diwujudkan dalam putusan MK yang harus dibangun dengan argumentasi hukum yang jelas.

Irman menjelaskan, MK sudah selayaknya tidak terpengaruh oleh arus politik besar mana pun meskipun arus tersebut mengatasnamakan demokrasi dengan legitimasi suara terbanyak.

”Jubah merah akan berubah jadi comberan jikalau ada salah satu yang mencoba mengikuti tarian arus politik dalam sengketa pilpres. Konstitusi dan masa depan republik ini akan luluh lantak tak bernilai. Oleh karena itu, kekuatan politik jangan coba-coba dan hakim jangan mau dicoba untuk melakukan negosiasi politik dalam sengketa pilpres. Biar langit runtuh, konstitusi harus ditegakkan,” ujarnya.

Saldi menjelaskan, MK harus mengingat bahwa mereka adalah benteng terakhir untuk menyelesaikan semua kekacauan yang terjadi di pilpres. ”Kita tidak percaya KPU karena banyak hal. Sekarang ini ada yang mempersoalkan independensi MK, MK harus buktikan. Kalau intervensi, hal itu memang mungkin dilakukan, tapi MK harus menolak,” tambahnya.

Lebih lanjut Saldi menyarankan agar hakim MK tidak menjalin komunikasi dengan para pihak (semua pasangan calon presiden/wakil presiden). ”Siapa pun yang mengundang, sebaiknya ditolak,” ujar dia.


sumber: kompas.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us