Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
MK JANJIKAN KEADILAN
July 29th 2009
 

Jakarta - Mahkamah Konstitusi berjanji tidak akan terpaku pada keadilan yang bersifat prosedural. MK akan mengedepankan terwujudnya keadilan substantif dalam memutus sengketa pemilu presiden yang diajukan tim kampanye pasangan calon Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto.

”Kami nilai apakah terjadi pelanggaran serius, apakah melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apakah terjadi pelanggaran sistemik dan masif,” ujar Wakil Ketua MK Abdul Mukhtie Fadjar kepada pers, Selasa (28/7).

Namun, lanjutnya, hal tersebut sangat bergantung pada bukti yang diajukan pemohon. Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalilnya. ”Putusan sela mungkin terjadi,” ujar Mukhtie.

Dalam sengketa pemilu legislatif lalu, MK mengeluarkan sejumlah putusan sela berupa perintah pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Perintah pemungutan suara ulang misalnya dijatuhkan kepada Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Kabupaten Yahukimo, Papua, dan lainnya.

Sikap MK mengenai bagaimana akan memutus sengketa perselisihan hasil pemilu sudah berulang kali dinyatakan Ketua MK Mahfud MD ataupun Abdul Mukhtie Fadjar.

Dalam wawancara sepekan sebelumnya, Mukhtie secara tegas menyatakan bahwa kehadiran MK tidak semata-mata untuk menghitung suara. MK juga hadir dalam rangka menumbuhkan kesadaran berkonstitusi.

Mukhtie menyoroti soal kecurangan dalam pemilu yang dinilai sudah membudaya. ”Pelanggaran dalam pemilu itu seolah telah menjadi budaya dalam proses pemilu di Indonesia. Karena itu, kita tidak menutup mata terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Mungkin putusan MK tidak terlalu signifikan, tetapi menjadi peringatan untuk perbaikan UU Pemilu, aparat penyelenggara pemilu yang lebih baik, sekaligus memberikan pendidikan politik dan hukum. Tidak sekadar memutus. MK memiliki fungsi menumbuhkan kesadaran konstitusi kepada masyarakat,” ujar Mukhtie.

Dugaan penggelembungan

Tim kampanye pasangan calon presiden Megawati-Prabowo kemarin mendaftarkan sengketa perselisihan hasil suara ke MK. Mereka meminta MK memerintahkan pemilu ulang di seluruh Indonesia. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, mereka meminta agar dilakukan pemungutan ulang setidaknya di 25 provinsi.

Tim kampanye Megawati-Prabowo menduga terjadi penggelembungan suara untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono sebesar 28.658.634 suara. Penggelembungan ini mengakibatkan perolehan suara mereka melonjak hingga 73.874.562 suara (60,8 persen). Menurut tim kampanye Megawati-Prabowo, perolehan suara pasangan calon nomor urut dua 45.215.927 (48,7 persen).

Salah satu kuasa hukum Megawati-Prabowo, Arteria Dahlan, mengatakan, hal itu terjadi akibat kesalahan penghitungan suara di setiap jenjang. Setidaknya, kesalahan penghitungan terjadi di 25 provinsi.

Menurut versi tim kampanye Megawati-Prabowo, perolehan kliennya 35,8 persen, SBY-Boediono 48,7 persen, dan JK-Wiranto 16,24 persen.

Selain itu, kata Arteria, pihaknya juga mempersoalkan pelanggaran kualitatif yang dilakukan KPU. KPU dinilai telah dengan sengaja tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap, tidak menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penghilangan 69.791 tempat pemungutan suara sehingga mengakibatkan hilangnya 34.459.000 suara pemilih, dan sebagainya.

Arteria pun menyitir pendapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyatakan telah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa penghilangan hak pilih warga negara. Penyelenggara dinilai tidak hanya gagal menyelenggarakan pemilu, tetapi sudah lalai memenuhi hak konstitusional sejumlah besar warga negara. ”Kami akan bawa hal ini ke Mahkamah Internasional,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, tim kampanye pasangan JK-Wiranto juga mendaftarkan gugatan.

MK rencananya akan menggelar sidang perdana pada 4 Agustus 2009. Permohonan dua tim kampanye tersebut akan disidangkan bersamaan (digabung). Sidang akan dilakukan secara maraton dengan hasilnya akan diputuskan pada 12 Agustus.

Secara terpisah, mantan hakim konstitusi Prof HAS Natabaya mengingatkan, pasangan capres dan calon wapres yang mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK harus mempunyai alat bukti yang kuat. ”Bila alat bukti kurang kuat, sulit untuk bisa memengaruhi hasil Pemilu Presiden 2009,” katanya.

Natabaya mengatakan, daftar pemilih tetap bisa diajukan sebagai alat bukti, tetapi apakah itu bisa menjadi bukti pelanggaran masif dan terstruktur harus diuji di MK.

Bawaslu siap menjadi saksi dalam sengketa perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden di MK.

Sementara Forum Rektor Indonesia meyakini tidak ada alasan mendelegitimasi Pilpres 2009 meski masih dijumpai berbagai cacat, kekurangan, kesalahan, kekurangtelitian, dan kealpaan dalam penyelenggaraannya.

”Proses lanjutan pilpres, yakni pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, tetap harus jalan. Namun, proses hukum juga tetap dibiarkan berjalan. Jika hasilnya berbeda, ya, kita juga mesti menerima,” kata Ketua Forum Rektor Indonesia Edy Suwandi Hamid, yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia.

Dalam kesempatan itu hadir sejumlah pemimpin perguruan tinggi negeri dan swasta, antara lain Rektor Institut Teknologi Bandung Djoko Santoso, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi, mantan Rektor Universitas Diponegoro Eko Budihardjo, dan Rektor Universitas Mercu Buana, Jakarta, Suharyadi.

Sumber: www.koran.kompas.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us