Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
HARUS DIUPAYAKAN TEROBOSAN HUKUM
July 29th 2009
 

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum diminta segera melakukan terobosan hukum terkait dengan putusan Mahkamah Agung. Terobosan itu, misalnya, mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA terkait penghitungan tahap kedua dan ketiga perolehan kursi DPR.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay seusai menjadi pembicara dalam diskusi ”Putusan MK Vs Putusan MA” di KPU, Selasa (28/7).

”KPU harus melawan secara hukum. KPU harus bertanggung jawab terhadap peraturan yang dibuatnya. Dengan adanya putusan MA, KPU jangan diam saja, tetapi harus melakukan upaya hukum,” kata Hadar.

Partai politik yang merasa dirugikan juga bisa ajukan peninjauan kembali. ”Putusan hukum harus dilawan dengan putusan hukum, jangan dengan keputusan politik, apakah mau hasil pemilu dikompromikan,” ujarnya.

Sementara mantan anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Agus Purnomo, mengatakan, sebaiknya KPU melaksanakan putusan MK saja, sedangkan putusan MA diabaikan saja. ”Risiko paling tinggi bila KPU mengabaikan putusan MK. Bila putusan MK diabaikan, seluruh anggota KPU bisa diberhentikan,” katanya.

Menurut Agus, meski tidak ada sanksi pidana, Pasal 259 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menegaskan, KPU wajib menindaklanjuti putusan MK. Namun, ada juga aturan UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan, anggota KPU akan diberhentikan bila melanggar undang-undang.

”Bila KPU melaksanakan putusan MA, maka tidak bisa melaksanakan putusan MK. PKS akan mengajukan gugatan bila KPU melaksanakan putusan MA,” tandasnya.

Mantan hakim konstitusi Prof HAS Natabaya mengungkapkan, KPU harus segera mengambil keputusan untuk mengatasi berbagai kekacauan hasil pemilu setelah ada putusan MK dan MA. ”Harus segara diputuskan. Semua pihak harus duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang terbaik,” kata dia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menyatakan sangat kecewa terhadap putusan MA soal tata cara pembagian kursi DPR.

”Saya sangat kecewa kalau kemudian PPP kehilangan 16 atau 17 kursi,” katanya.

Dari Salatiga, Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum 2001- 2007 sekaligus guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti, mengingatkan, putusan MA mengenai cara penghitungan kursi DPR tahap kedua tetap harus dijalankan meski muncul keberatan dan gugatan dari berbagai pihak.

”Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum karena KPU harus taat pada hukum dan tidak boleh mendasarkan keputusannya berdasar pertimbangan politis,” katanya.

Sementara Direktur Lembaga Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik) Salatiga Dr Pradjarta Dirdjosanjoto mengutarakan, partai politik perlu merevitalisasi posisinya. Untuk itu, perlu penyebaran pendidikan politik kepada masyarakat.

Sumber: kompas.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us