Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Putusan MA Bisa Benturkan KPU
July 31th 2009
 

Jakarta - Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tata cara pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota rawan menimbulkan konflik di tingkat akar rumput. Saat ini seluruh kursi DPRD kabupaten/kota sudah ditetapkan dan tinggal menunggu pelantikannya mulai awal Agustus nanti.

”Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah bisa menjadi korban jika rencana pelantikan anggota DPRD kabupaten/kota yang sudah ditetapkan ditunda,” kata anggota KPU Papua, Hasjim Sangadji, Kamis (30/7) ketika dihubungi dari Jakarta.

Menurut Hasjim, kondisi sosial politik warga Papua berbeda dengan Jakarta dalam memahami setiap putusan hukum. Penundaan pelantikan calon terpilih anggota DPRD bisa memancing kemarahan masyarakat. Anggota KPU dipastikan menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena dianggap plin-plan dengan tidak segera melantik calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang sudah ditetapkan.

Caleg sudah berkorban banyak untuk menjadi caleg terpilih. Sebelumnya, sistem nomor urut dalam penentuan caleg terpilih dibatalkan. Padahal, untuk mendapatkan nomor urut atas bukan hal mudah dan murah. Sekarang, hasil penetapan caleg terpilih yang sudah ada juga dibatalkan. Hal ini tidak hanya memicu kemarahan caleg, tetapi juga pendukungnya.

Dari 27 kabupaten/kota di Papua, separuh DPRD di antaranya harus dilantik pada akhir Agustus 2009. Dengan putusan MA itu, KPU kabupaten/kota tak berani mengajukan surat penetapan caleg terpilih DPRD kabupaten/kota ke gubernur.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU di daerah hanya pelaksana aturan KPU. Namun, dengan pembatalan peraturan KPU tentang pembagian kursi DPRD kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota yang akan menanggung bebannya. ”Kenapa aturan baru dibatalkan setelah caleg terpilih ditetapkan dan tahapan selesai dijalankan?” tanya Hasjim.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Zaini Shofari minta MA, Mahkamah Konstitusi, KPU, partai politik, dan DPR segera duduk bersama menyelesaikan persoalan itu. Mereka harus menyatukan persepsi tentang aturan hukum yang multitafsir untuk mengakhiri ketidakpastian yang ditimbulkan dari adanya berbagai putusan terkait pembagian kursi DPR/DPRD.

”Jika kerancuan ini tak segera diselesaikan, akan menimbulkan ’teror sosial’ di masyarakat. Hal ini tak hanya mengganggu kinerja pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memicu konflik horizontal di masyarakat,” ujarnya.

Pembiaran persoalan itu membahayakan iklim politik ke depan. Masyarakat juga akan semakin antipati terhadap politik dan hukum. Nilai etika dan kearifan dalam berpolitik pun akan kian tergerus dan tergantikan kanibalisme politik, yaitu yang kuat dan berkuasa adalah yang mampu bertahan.

Tunggu tanggapan KPU

Dari Bandung, Ketua KPU Jawa Barat Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis, meminta KPU segera menanggapi putusan MA yang membatalkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 terkait penghitungan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu disebabkan pekan depan sejumlah daerah kota/kabupaten di Jabar mulai melantik anggota DPRD periode 2009-2014.

”Kami menunggu saja putusan KPU pusat, apakah akan ada perubahan penetapan calon terpilih atau tidak. Sebaiknya kepastian itu kami peroleh sebelum pelantikan anggota DPRD di sejumlah daerah berlangsung pekan depan,” kata Ferry.

Praktisi hukum Memet Ahmad Hakim mengatakan, KPU harus menghormati putusan peradilan, yakni dengan melaksanakannya.

Ketua KPU Kota Bandung Heri Sapari mengaku dalam kondisi dilematis. Jika KPU mengikuti putusan MA, caleg yang dirugikan dengan putusan itu tentu akan bertindak. Sebaliknya, jika KPU mengabaikan putusan MA, caleg yang diuntungkan oleh putusan itu juga akan bereaksi.

KPU Kabupaten Banyumas dan KPU Kabupaten Magelang di Jawa Tengah juga menunggu keputusan KPU terkait putusan MA. Anggota KPU Banyumas, Agus Wahyudi, Kamis, mengatakan, jika KPU memutuskan mengikuti keputusan MA, penghitungan perolehan kursi harus dihitung ulang karena penghitungan kursi di setiap daerah pemilihan akan berbeda

sumber : kompas.com

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us