Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
DPR Belum Tereformasi
August 03th 2009
 

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dijadwalkan disetujui di Rapat Paripurna Luar Biasa DPR, Senin (3/8), belum mendorong terciptanya reformasi internal Dewan.

Hal itu terutama terkait dengan kandasnya gagasan untuk lebih mengefektifkan kinerja DPR dengan mengurangi jumlah fraksi. RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang akan ditetapkan menjadi UU itu masih memberikan peluang terbentuknya sembilan fraksi, seperti DPR periode 2004-2009.

Demikian kajian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) atas RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebastian Salang, Koordinator Formappi, menyampaikan hal itu di Jakarta, Sabtu lalu.

Dalam RUU, pembentukan fraksi diatur dalam Pasal 81 Ayat 4. Disebutkan, fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Hasil Pemilu Legislatif 9 April lalu, ada sembilan parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara untuk mendapat kursi DPR. Mereka adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dengan demikian, besar kemungkinan masing-masing mendirikan fraksi DPR.

Berdasarkan pengalaman selama ini, Sebastian berpandangan, jumlah fraksi yang besar membuat proses pengambilan keputusan di DPR menjadi tidak efektif. Dalam pembuatan UU, juga harus lebih dahulu mendengarkan pandangan fraksi sehingga bertele-tele. Begitu pula dalam rapat kerja dengan pemerintah atau mitra kerja DPR sehingga pembahasan menjadi tidak banyak pendalaman.

”Idealnya fraksi di DPR itu dua saja, yaitu partai yang duduk di kabinet dan partai di luar kabinet. Publik juga semakin jelas membacanya. Paling banyak empat atau lima fraksi,” kata Sebastian.

Secara terpisah, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD Hajriyanto Y Thohari mengaku, Pansus tak bisa berupaya membentuk parlemen yang lebih efektif dan efisien, terutama terkait penambahan jumlah pimpinan MPR, DPR, dan jumlah fraksi.

”Ini bukan karena Pansus tak konsisten pada cita-cita idealnya. Namun, untuk dua hal itu ada intervensi pimpinan fraksi,” katanya lagi.

sumber : kompas.com

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us