Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Analisis Politik J. Kristiadi: Mahkamah Agung Versus KPU
August 04th 2009
 

Penghitungan suara dan penetapan kursi merupakan bagian yang penting dalam proses elektoral. Prinsip utama proses tersebut adalah menghasilkan anggota parlemen dan pemerintahan memenuhi beberapa harapan masyarakat.

Yaitu, pertama, sesuai dengan aspirasi rakyat dan karena bersedia mendarmakan diri memperjuangkan kepentingan rakyat; kedua, memungkinkan pejabat terpilih dikontrol dan taat pada aspirasi publik; ketiga, memiliki kekuatan legitimasi yang kuat untuk menjalankan perannya secara optimal.

Pemilihan umum legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pemilu 2004 adalah sistem proporsional. Bentuk paling murni dari sistem proporsional dimanifestasikan dalam asas OPOVOV (one person, one value one vote).

Namun, prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara murni karena DPR tidak hanya mewakili jumlah penduduk, melainkan juga mewakili wilayah. Karena itu, pembagian kursi selalu mempertimbangkan keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa yang ketimpangan jumlah penduduknya sangat besar.

Faktor lain karena peran Dewan Perwakilan Daerah masih minimal. Rekayasa politik tersebut juga bertujuan agar wakil rakyat mempunyai tingkat representasi dan akuntabilitas yang tinggi.

Persoalan yang muncul dewasa ini disebabkan formula yang dijadikan pedoman menerjemahkan suara menjadi kursi, Pasal 205 Ayat 4 UU No 10/2008, tidak jelas. Dikutip: Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari BPP DPR.

Formula penetapan kursi dalam UU Pemilu No 12/2003 lebih tegas. Menurut Pasal 106 UU tersebut, sisa suara meliputi dua pengertian. Pertama, sisa suara dalam arti jumlah suara yang tersisa setelah dibagi dengan bilangan pembagi pemilihan. Kedua, sisa suara sebagaimana disebut dalam arti pertama serta jumlah suara yang tidak memenuhi bilangan pembagi pemilihan. Dalam pengertian ini, sisa suara terbanyak menentukan alokasi kursi sampai kursi terbagi habis.

Ketidakjelasan rumusan Pasal 205 Ayat 4 UU No 10/2008 oleh KPU, melalui Peraturan KPU No 15/2009, ditafsirkan sebagai sisa suara sesuai dengan prinsip sisa suara terbanyak (the largest remainder). Namun, tafsiran KPU mendapat reaksi masyarakat dan mereka yang merasa dirugikan mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU No 15/2009 bertentangan dengan UU No 10/2008.

Tak selesaikan persoalan

Namun, anehnya putusan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru membuat permasalahan semakin rumit dan membingungkan.

Hal tersebut dapat dicermati melalui kasus uji materi oleh Hasto Kristiyanto (PDI-P) agar Mahkamah Agung membatalkan Peraturan KPU No 15/2009 ditolak. Namun, perkara yang sama atas nama Zaenal Ma’arif (Partai Demokrat) dikabulkan, yang intinya meminta KPU membatalkan pasal-pasal tentang penetapan calon terpilih pada tahap kedua serta diharuskan merevisi Keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/2008 tentang penetapan perolehan kursi.

Keputusan Mahkamah Agung yang tidak memberikan kepastian hukum tersebut dikhawatirkan dapat memicu keresahan masyarakat. Selain itu, putusan Mahkamah Agung dapat pula merusak pakem pemilu proporsional karena deviasi perolehan suara dan kursi di parlemen cukup besar.

Perhitungan Cetro, jika KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung, jumlah kursi Partai Demokrat bertambah 31, Golkar 25, dan PDI-P 6 kursi. Hal itu menyebabkan deviasi jumlah suara dan kursi secara berturut-turut sekitar 12 persen, 9 persen, dan 5 persen. Sementara Hanura berkurang 18 kursi, Gerindra 26 kursi, PAN 15 kursi, dan PPP 6 kursi. Deviasi masing-masing sekitar minus 3 persen.

Disproporsional dalam menerjemahkan suara menjadi kursi bukan hal yang tabu, tetapi hak itu harus dilakukan dengan paradigma yang jelas dan desain konstitusional yang demokratis. Bukan karena kekaburan regulasi, lebih-lebih bukan pula karena keputusan Mahkamah Agung yang kontroversial dan membingungkan.

Ketidakpastian dan multitafsir terhadap formula pembagian kursi harus segera dapat diselesaikan. Namun, mengharapkan penyelesaian politik sudah mustahil karena para mantan anggota pansus penyusun UU No 10/ 2008 yang seharusnya dapat mengungkapkan alasan yang melatarbelakangi lahirnya Pasal 205 UU No 10/2008 terjebak dalam kepentingan kekuasaan. Mereka yang merasa diuntungkan Peraturan KPU No 15/2009 memberikan kesan mendukung putusan Mahkamah Agung, sementara yang merasa dirugikan terkesan menolak putusan tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa adil bagi semua pihak, serta dapat menyelamatkan Pemilu 2009, yang oleh masyarakat internasional disebut sebagai pemilu yang demokratis.

(Sumber: koran.kompas.com)

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us