Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
RAHASIA NEGARA RUU Kontroversial Biasa Keluar di Akhir Pemerintahan
August 05th 2009
 
Jakarta - Masyarakat harus terus diingatkan soal betapa berisiko dan berbahaya Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara jika disahkan dan diberlakukan. Apalagi menjelang masa injury time akhir masa kerja pemerintah dan DPR periode 2004-2009 seperti sekarang.

Hal itu terungkap dalam diskusi Institut Studi Arus Informasi ke Redaksi Kompas, Selasa (4/8). Hadir dalam kunjungan itu Direktur Eksekutif ISAI Irawan Saptono dan jajarannya, Wiratmo Probo dan Ahmad Faisol.

Masyarakat juga diminta tidak mudah melupakan perilaku yang pernah dilakukan pemerintah, yang juga dilakukan pada akhir masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Saat itu, pemerintah berupaya mengegolkan RUU kontroversial, RUU Keselamatan dan Keamanan Negara, yang mendapat reaksi keras dari masyarakat sipil dan berhasil digagalkan.

Saat ini proses pembahasan RUU RN sudah masuk tahap finalisasi, pembahasan sejumlah pasal yang dinilai masih mengganjal, di tingkat panitia kerja yang dibentuk Komisi I. Dijadwalkan, panitia kerja akan mulai bekerja begitu masa reses usai pada pertengahan Agustus.

”Sikap kami jelas menolak RUU RN disahkan. Aturan tentang kerahasiaan sudah ada dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak perlu lagi ada RUU RN,” ujar Irawan.

Saat dihubungi terpisah, Deputi Direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi Agus Sudibyo menuntut Komisi I dan Departemen Pertahanan segera menghentikan proses pembahasan RUU RN di tingkat panitia kerja. Pihaknya terus berupaya memberikan masukan RUU RN alternatif.

”Masukan terus kami coba berikan supaya pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, berhenti menuduh kalangan masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat hanya bisa memprotes tanpa memberikan masukan konkret,” ujar Agus.

Ia menambahkan, Selasa kemarin telah ditemui dua anggota Komisi I, Hajriyanto Y Thohari (Fraksi Partai Golkar) dan Dedi Djamaluddin Malik (Fraksi Partai Amanat Nasional), dan diserahkan masukan serta draf dan daftar inventarisasi masalah alternatif yang disusun Pacivis Universitas Indonesia.

sumber : kompas.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us