Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
KPU Harus Lakukan Kajian Yuridis Putusan MA
August 18th 2009
 
Yogyakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan putusan peraturan penetapan kursi Pemilu Legislatif 2009, sehingga keputusan yang diambil tidak memihak kelompok maupun partai politik tertentu.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah mada (UGM) Yogyakrata, AAGN Arie Dwipayana MSi, di Yogyakarta,  mengatakan, KPU harus berhati-hati melakukan kajian politik dan hukum. Keputusan MA harus direspons menggunakan basis kajian hukum yang komprehensif dan imparsial.

"Jika KPU hanya menggunakan analisis politik saja, maka akan memunculkan kesan keberpihakan pada kelompok atau partai tertentu. Jika menyetujui putusan MA maka orang bisa bilang kalau KPU berpihak pada partai besar," katanya.

Ia mengatakan, KPU harus benar-benar cermat, karena kasus ini ibaratnya makan "buah simalakama", dimana kedua pilihan sangat berat untuk dilakukan karena masing-masing memiliki konsekuensi.

"KPU harus juga melakukan kajian hukum dan mulai melakukan upaya antisipasi sambil menunggu proses hukum yang dilakukan partai yang dirugikan dan setelah itu baru memunculkan keputusan yang dinilai paling tepat," katanya.

Ari mengatakan, di luar itu KPU harus mendorong pertemuan segitiga antara KPU, MA, dan Mahkamah Konstitusi (MK) agar dari pertemuan tersebut dapat dibangun kesepahaman bersama berkaitan dengan aspek putusan MA tersebut.

"Keputusan tersebut tetap harus komprehensif dengan duduk bertiga untuk mencari kesepahaman bersama karena KPU harus tetap bermain pada landasan yuridis objektif," katanya.

Ia menagatakan, KPU tidak boleh hanya berdasarkan alasan politik saja, karena dikhawatirkan akan berdampak luas jika menuai gugatan dari partai politik.

"Begitu juga jika KPU hanya berdasarkan hukum semata, maka banyak tokoh maupun partai politik yang kehilangan kursi akan memprotes. Ini butuh kejelian dan harus dicari titik temu bersama dengan MA dan MK," katanya.

sumber : antnews.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us