Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Industri Manufaktur Maksimalkan Jurus Redam FTA
August 24th 2009
 

Departemen Perindustrian akan memaksimalkan mekanisme prosedur non tarif (non barrier) dalam menghadapi akses negatif perdagangan bebas. Hal tiu dilakukan mengingat prosedur tarif tidak mungkin lagi dilakukan pada saat pelaksanaan perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang akan diberlakukan.

"Isu kedepan itu proteksi dalam tarif sudah tidak ada, yang ada yaitu bagaimana instrumen lain seperti non tarif dimaksimalkan," Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian Ansari Bukhari, di kantornya Jumat (21/8/2009).

Ansari menjelaskan, saat ini instrumen non tarif yang harus di optimalkan sesuai dengan desakan kalangan pengusaha di tanah air adalah mempercepat proses penerapan safeguard, yaitu instrumen pengenaan bea masuk tambahan yang ditetapkan jika pasar dalam negeri dibanjiri produk impor sehingga industri dalam negeri mengalami kerugian.

"Itu yang kita minta, yaitu proses pembuktian safeguard lebih cepat, saya katakan bisa nggak dalam tiga bulan," kata Ansari.

 

Ia mengatakan, selama ini proses pembuktian injury dalam pengenaan safeguard memerlukan waktu yang lama hingga 9 bulan lebih. Padahal, kata dia, secara prinsip hanya memerlukan pembuktian rush impor, dan dampak kerugian yang berkaitan keduanya.

"Pak Gusmardi (Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Depdag) yang menawarkan akan meneliti, pengusaha meminta untuk dipercepat (proses pengenaan safeguard)," ungkapnya.

Selain memaksimalkan proses prosedur pengenaan safeguard yang lebih cepat, pihaknya juga akan memaksimalkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), instrumen anti dumping, anti subsidi dan TBT (technical barriers to trade). Sehingga mekanisme yang akan dimaksimalkan paling tidak ada 5 instrumen dalam menghadapi FTA.

Seperti diketahui, Indonesia bersama negara ASEAN lainnya telah bersepakat melakukan perdagangan dengan China, India, termasuk IJEPA dengan Jepang secara bilateral.


Sumber : yahoo.com , 22 Agustus 2009

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us