Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
GMNI nilai RUU Rahasia Negara berpotensi bungkam demokrasi
August 25th 2009
 
Jakarta - Rancangan Undang Undang Rahasia Negara yang kini tengah dibahas di DPR RI berpotensi menutup akses publik dan media untuk mendapatkan informasi tentang negara yang bermuara pada pembungkaman demokrasi.

"Lebih dari itu, ini mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan masyarakat sipil dalam mengontrol penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," kata Sekjen Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cokro Birowo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/8).

Ia mengatakan itu, merespons keinginan sementara kalangan di lingkup eksekutif, juga legislatif yang berupaya keras menuntaskan pembahasan RUU Rahasia Negara, agar segera bisa diundangkan di akhir periode DPR RI 2004-2009 ini.

"Bagi kami, undang-undang ini juga bisa merupakan pembungkaman demokrasi atasnama rahasia negara," tegas Cokro Birowo, yang didampingi Ketua Bidang Advokasi Rakyat Presidium Pusat GMNI, Muhammad Item.

GMNI juga melihat kemungkinan undang-undang ini nantinya bisa menjadi alat persembunyian para pejabat dari pelangaran hak azasi manusia (HAM), dugaan tindak pidana korupsi dan fungsi kontrol media massa.

"Kami sudah mengkajinya dan itu antara lain kesimpulannya. Tegasnya, undang-undang ini bisa juga mengebiri hak publik untuk mengontrol dokumen-dokumen publik," kata Cokro Birowo.

Lepas dari pentingnya sebuah undang-undang menyangkut kerahasiaan negara, Presidium GMNI menilai, perlu kearifan dan kesadaran baru di lingkup elite (eksekutif dan legislatif) agar jangan menjadikan patron masa lalu sebagai tolak ukur RUU Rahasia Negara.

"Artinya, jangan sampai RUU Rahasia Negara ini nantinya digunakan penguasa sebagai alat melegitimasi hukum untuk mengembalikan cengkeraman kekuasaan yang represif dan Indonesia menuju pada apa yang disebut orde baru jilid dua," kata Cokro Birowo mengingatkan.

Sumber : primair.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us