Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Anggaran bantuan hukum masuk pos Dirjen HAM dalam APBN 2010
August 26th 2009
 
Jakarta - Anggaran bantuan hukum untuk rakyat miskin rencananya akan masuk dalam anggaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM.

Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Patra M Zen bahkan mengatakan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta telah berkomitmen mendukung pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin dengan mengalokasikan dana di APBN 2010.

"Inilah kado indah menjelang perayaan kemerdekaan Republik dan menjelang akhir periode jabatan Menkumham. Jika ini terealisasi, Pak Andi meninggalkan legacy yang patut diingat, ia menginkorporasi bantuan hukum sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia di Departemen Hukum dan HAM," ujar Patra seusai mengadakan pertemuan dengan Andi Matalatta di Jakarta, Rabu (12/8).

Sebenarnya, Depkumham memiliki program peningkatan pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun, sayangnya tidak ada alokasi dana untuk bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

"Alokasi dana, baru diperuntukkan bagi peningkatan pelayanan di bidang keimigrasian, hak kekayaan intelektual dan administrasi hukum, senilai tidak kurang Rp 51,1 miliar. Karenanya, Depkumham mesti juga mengalokasikan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, melalui Dirjen Hak Asasi Manusia," papar Patra.

Kepada Yayasan LBH Indonesia, kata Patra, Dirjen HAM Harkristuti Harkrisnowo meminta masukan perihal mekanisme dan prosedur pengalokasian anggaran, kriteria penerima dan pemberi bantuan hukum.
 
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, yang hadir dalam pertemuan tersebut meminta pemerintah turun tangan untuk memenuhi hak masyarakat miskin memperoleh bantuan hukum. "Pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakan kewajiban pemerintah," tegas advokat senior yang juga pendiri YLBHI itu.

Sebagai informasi, saat ini Depkumham juga tengah menyusun draf RUU Bantuan Hukum. Rencananya, rapat konsinyering Panitia Penyusunan RUU Bantuan Hukum akan dilaksanakan pada 14-16 Agustus mendatang.

sumber : primair.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us