Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Kerahasiaan Negara Makan Biaya Besar
August 31th 2009
 
Jakarta - Penerapan aturan tentang rahasia negara secara konsekuen dan serius, menyusul Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara disahkan dan diterapkan, dipastikan bakal menyedot alokasi anggaran sangat besar, terutama untuk mempersiapkan dan menggerakkan infrastruktur pendukungnya.

Penerapan secara serampangan dikhawatirkan hanya memicu penyalahgunaan kewenangan dan pengkriminalan masyarakat.

”Apalagi dalam kebanyakan pasal RUU itu terkesan ada lebih banyak ancaman hukuman bagi pembocor rahasia negara dari kalangan masyarakat daripada pihak pengelolanya,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Masyarakat Sipil Global Universitas Indonesia Andi Widjojanto, Minggu (30/8). Jika terus dipaksakan, RUU Rahasia Negara hanya akan menjadi bentuk birokratisasi ketimbang untuk melindungi rahasia negara.

”Akibat ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pengamanan rahasia negara, potensi kebocorannya semakin besar. Yang ditakutkan, kebocoran itu ujung-ujungnya berpotensi mengkriminalkan masyarakat, termasuk pers,” ujar Andi.

Padahal, keberadaan aturan tentang rahasia negara seharusnya lebih memaksa pemerintah lebih fokus pada upaya melindungi rahasia negara dan bukan untuk mengkriminalkan masyarakat, yang diduga terlibat dalam kebocoran rahasia negara itu.

Sementara, Jumat lalu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramowardhani, mengingatkan, pengesahan dan pemberlakuan RUU Rahasia Negara akan berimplikasi besar pada kebutuhan alokasi anggaran sangat besar terkait upaya perlindungan rahasia negara itu.

”Hasil penelitian Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) tahun 2007 mengungkapkan, Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan dana besar hingga 9,9 miliar dollar AS untuk melindungi kerahasiaan negaranya. Kondisi itu juga dikritik keras di dalam negeri AS sendiri, yang banyak menilai upaya itu karena pemerintah terlalu berlebihan,” ujar Jaleswari pada jumpa pers yang juga dihadiri anggota Komisi I dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie dan Mufty Maakarim (IDSPS).

Menurut Jaleswari, hingga saat ini Pasal 6 RUU Rahasia Negara masih mencantumkan 64 butir hal yang harus dirahasiakan. Padahal, banyak pula dari ke-64 butir itu sebetulnya tidak perlu dirahasiakan karena terkait hak publik untuk tahu.

sumber : kompas.com

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us