Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
UU Pemilu dikriminasikan keyakinan politik pemilih
September 07th 2009
 
Jakarta - UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dianggap telah mendiskriminasikan keyakinan politik rakyat yang memilih parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah di parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) 2,5 persen.
 
"Memilih parpol-parpol yang akhirnya tidak mencapai PT adalah keyakinan politik para pemilih yang telah memberikan suara kepada parpol tersebut. Tidak seharusnya keyakinan politik tersebut didiskriminasi dengan tidak mengikutkan suara tersebut dalam penentuan perolehan kursi berupa penetapan BPP," kata Edward Tanari, salah satu pemohon uji materi UU pemilu dalam sidang yang memasuki perbaikan permohonan di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/9).

Menurutnya, Pasal 205 Ayat 1 UU Pemilu tentang hasil perhitungan suara sah peserta pemilu telah melanggar prinsip nondiskriminasi yang tercantum dalam UUD 1945. "Bahwa dapat dikatakan suara sah dari rakyat pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah 2,5% telah dihilangkan," ungkap dia.

Oleh karenanya, kata Edward, pemohon menginginkan pasal 205 ayat 1 yang menyangkut frase "yang memenuhi ketentuan pasal 202 did aerah pemilihan yang bersangkutan dihapuskan.
 
Dalam Pasal 205 Ayat 1 UU Pemilu itu berbunyi penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR partai politik peserta pemilu berdasarkan atas hasil perhitungan seluruh suara sah dari setiap parpol peserta pemilu yang memenuhi ketentuan pasal 202 didapil yang bersangkutan.
 
Sementara itu, Ketua Panel Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, mengatakan bahwa pengajuan uji materi ini seharusnya diajukan sebelum dilaksanakan pemilihan umum.  "Pengajuan uji ini harusnya sebelum pemilu. Sudah berulang kali diadakan pasal ini maka kami sudah cukup bahan tidak perlu mendengar keterangan pemerintah, ahli, jadi MK merasa tidak perlu mendengarkan itu," katanya.
 
Lebih lanjut, Abdul Mukthie juga mengatakan pengujian materi ini akan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda putusan perkara tersebut. "Sidang akan datang pleno akan langsung putusan. Karena sudah cukup perdebatan masalah ini. Kami beri waktu, satu minggu sebelum lebaran sudah masuk putusan," paparnya.

Uji materi tersebut diajukan tiga pemohon yakni, Andi Jamaro Dulung (PDIP), Hamka Haq (PDIP), dan Edward Tanari (PPP). Mereka mendalilkan bahwa norma hukum dalam Pasal 205 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menjadi dasar penetapan BPP bagi kursi anggota DPR RI telah mengabaikan suara sah rakyat.

primaironline.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us