Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
BPK Harus Bebas dari Orang Berbau Korupsi
September 08th 2009
 

JAKARTA  - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengingatkan agar pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatang bebas dari orang-orang yang terindikasi terlibat kasus-kasus korupsi.

"Jangan jadikan orang-orang yang "berbau" korupsi duduk di BPK," tegasnya di Jakarta, Selasa (8/9), menanggapi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota (pimpinan, red) BPK oleh Komisi XI DPR pada 7-11 September 2009.

Menurut dia, "fit and proper test" calon  pimpinan BPK tidak akan ada gunanya apabila orang-orang yang terindikasi terlibat kasus korupsi ikut diproses, apalagi kalau sampai terpilih.

Ia mengharapkan, kinerja BPK ke depan harus lebih baik lagi dibandingkan dengan BPK pimpinan Anwar Nasution yang dinilai telah berhasil menunjukkan integritasnya.

"BPK ke depan harus menjadi pintu perbaikan persepsi masyarakat tentang situasi pemerintahan. BPK bukan sebagai sarana pelengkap pengawasan DPR semata, tetapi juga pelurus kebijakan pemerintahan yang salah di bidang keuangan dan perencanaan keuangan," ujar Ichsanuddin.

Terkait dengan peran dan fungsinya, katanya, BPK saat ini juga telah ikut berperan dalam melakukan pemberantasan korupsi melalui audit keuangan yang dilakukannya.

Ia menilai, kinerja BPK dibawah kepemimpinan Anwar Nasution cukup memuaskan jika dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), walau di beberapa segi masih belum memuaskan, seperti ketika harus mengaudit lebih dalam beberapa BUMN, yang seharusnya bisa "lebih dahsyat".

Kinerja BPK ke depan, katanya, masih bisa ditingkatkan lagi jika orang-orang yang terpilih menjadi pimpinannya mendatang, benar-benar memiliki kemampuan dan kompetensi di bidangnya dan bersih dari kasus korupsi.

Ichsanuddin menyebut lima indikator penting dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK, yakni keluasan dan kedalaman dalam menjaring calon, seberapa jauh kriteria calon memenuhi syarat akademik (indeks pribadi secara umum, penilaian kinerja, dan analisis jenjang karir atau rekam jejak).

Kemudian, , kebutuhan akan dibawa kemana BPK ke depan, bagaimana kebijakan yang akan diambil, serta  keputusan politik.  Karena itu, ia menilai, adalah salah menjadikan BPK bagi anggota DPR sebagai jenjang karir.

"Memang boleh-boleh saja jadi jalur karir anggota DPR, tetapi BPK nantinya akan lebih banyak pertimbangan politiknya. Ini degradasi," katanya.

Dari 50 calon anggota BPK yang menjalani "fit and proper test" oleh Komisi XI DPR, sedikitnya ada tujuh anggota DPR yakni Endin AJ Sofihara, Ali Masykur Musa, M Yunus Yosfiah, Nur Sanita Nasution, Rizal Djalil dan Hafiz Zawawi.
Dari ketujuh nama itu, salah satu di antaranya telah ditetapkan BPK menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Sumber : Ant
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us