JAKARTA  - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengingatkan agar pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatang bebas dari orang-orang yang terindikasi terlibat kasus-kasus korupsi.

"Jangan jadikan orang-orang yang "berbau" korupsi duduk di BPK," tegasnya di Jakarta, Selasa (8/9), menanggapi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota (pimpinan, red) BPK oleh Komisi XI DPR pada 7-11 September 2009.

Menurut dia, "fit and proper test" calon  pimpinan BPK tidak akan ada gunanya apabila orang-orang yang terindikasi terlibat kasus korupsi ikut diproses, apalagi kalau sampai terpilih.

Ia mengharapkan, kinerja BPK ke depan harus lebih baik lagi dibandingkan dengan BPK pimpinan Anwar Nasution yang dinilai telah berhasil menunjukkan integritasnya.

"BPK ke depan harus menjadi pintu perbaikan persepsi masyarakat tentang situasi pemerintahan. BPK bukan sebagai sarana pelengkap pengawasan DPR semata, tetapi juga pelurus kebijakan pemerintahan yang salah di bidang keuangan dan perencanaan keuangan," ujar Ichsanuddin.

Terkait dengan peran dan fungsinya, katanya, BPK saat ini juga telah ikut berperan dalam melakukan pemberantasan korupsi melalui audit keuangan yang dilakukannya.

Ia menilai, kinerja BPK dibawah kepemimpinan Anwar Nasution cukup memuaskan jika dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), walau di beberapa segi masih belum memuaskan, seperti ketika harus mengaudit lebih dalam beberapa BUMN, yang seharusnya bisa "lebih dahsyat".

Kinerja BPK ke depan, katanya, masih bisa ditingkatkan lagi jika orang-orang yang terpilih menjadi pimpinannya mendatang, benar-benar memiliki kemampuan dan kompetensi di bidangnya dan bersih dari kasus korupsi.

Ichsanuddin menyebut lima indikator penting dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK, yakni keluasan dan kedalaman dalam menjaring calon, seberapa jauh kriteria calon memenuhi syarat akademik (indeks pribadi secara umum, penilaian kinerja, dan analisis jenjang karir atau rekam jejak).

Kemudian, , kebutuhan akan dibawa kemana BPK ke depan, bagaimana kebijakan yang akan diambil, serta  keputusan politik.  Karena itu, ia menilai, adalah salah menjadikan BPK bagi anggota DPR sebagai jenjang karir.

"Memang boleh-boleh saja jadi jalur karir anggota DPR, tetapi BPK nantinya akan lebih banyak pertimbangan politiknya. Ini degradasi," katanya.

Dari 50 calon anggota BPK yang menjalani "fit and proper test" oleh Komisi XI DPR, sedikitnya ada tujuh anggota DPR yakni Endin AJ Sofihara, Ali Masykur Musa, M Yunus Yosfiah, Nur Sanita Nasution, Rizal Djalil dan Hafiz Zawawi.
Dari ketujuh nama itu, salah satu di antaranya telah ditetapkan BPK menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).