Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pengesahan RUU Rahasia Negara Tinggal Selangkah
September 08th 2009
 

Jakarta - Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara sudah mulai memasuki tahap akhir. Dari total 80 butir daftar inventarisasi masalah RUU yang dibahas di tingkat Panitia Kerja RUU Rahasia Negara Komisi I dan pemerintah, tiga hari rapat intensif pada akhir pekan kemarin tinggal menyisakan empat poin DIM lagi.

Menurut Ketua Panja RUU Rahasia Negara Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat, Senin (7/9), empat daftar inventarisasi masalah (DIM) terakhir yang rencananya kembali dibahas Selasa ini, terkait ketentuan ancaman pidana dan sanksi denda, baik terhadap individu maupun korporasi, seperti tercantum dalam Pasal 44-49.

Menurut Guntur, Panja RUU Rahasia Negara selama ini telah selesai membahas sejumlah DIM tentang definisi, pembuat dan pengelola rahasia negara, perlindungan, dan juga soal ruang lingkupnya, seperti rahasia negara terkait intelijen, pertahanan, dan hubungan luar negeri.

Selain itu juga disepakati soal ketentuan masa retensi rahasia negara, yang menurut Guntur lebih maju dari banyak negara lain. Masa retensi disepakati per kategori, sangat rahasia (30 tahun), rahasia (15 tahun), dan rahasia terbatas (lima tahun).

Guntur menyebutkan soal kemungkinan pembentukan semacam dewan pengawas pelaksanaan kerahasiaan negara, yang seperti sejumlah negara maju lain, berasal dari kalangan legislatif, yang ketika diangkat terlebih dahulu disumpah untuk menjaga kerahasiaan rahasia negara yang mereka tahu.

Saat dihubungi terpisah, Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ideologi dan Politik Agus Brotosusilo menyatakan, pemerintah telah melakukan sejumlah perbaikan, terutama terkait ketentuan soal sanksi pidana, yang selama ini dikhawatirkan sejumlah kalangan masyarakat sipil.

”Misalnya soal ketentuan sanksi pada korporasi seperti dalam Pasal 49. Kami akan menghilangkan (klausul) ancaman akan membekukan dan mencabut izin korporasi yang melakukan tindak pidana rahasia negara. Kemarin aturan ini dikhawatirkan bisa membredel perusahaan pers,” ujar Agus.

Dalam kesempatan terpisah, Ahmad Faisol dari Institut Studi Arus Informasi mengaku khawatir ketiadaan lembaga pengawas khusus, yang mengawasi pelaksanaan keseharian rahasia negara, bisa berdampak buruk penyelewengan kewenangan oleh pemerintah.

”Kami akan coba tawarkan konsep dewan pengawas independen itu ke satu per satu anggota panja. Jadi, nantinya dewan pengawas independen itu terdiri dari kalangan masyarakat independen dan tidak ada unsur pemerintahnya. Sekarang ini kami tinggal menunggu niat baik dari DPR saja,” ujar Faisol.

sumber : kompas.com

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us