Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Atasi Kekacauan, Upaya Pemerintah Serba Terbatas
September 09th 2009
 
 

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan berbagai upaya demi mengatasi kekacauan lalu lintas. Akan tetapi, realisasi program serba terbatas, baik dari segi anggaran maupun tenaga. Akibatnya, masalah lalu lintas tidak pernah tuntas teratasi, hanya sebatas memberikan terapi kejut.

”Sebut saja ada program three in one yang justru menelurkan tumbuh suburnya praktik joki. Tujuan untuk mengurangi jumlah mobil pun kandas. Sepeda motor yang dulu diminta melaju di jalur kiri dan menyalakan lampu, sekarang mana ada yang memerhatikan. Penggembokan mobil yang parkir liar tidak efektif,” kata Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Selasa (8/9).

Kepala Dinas Perhubungan DKI M Tauchid mengakui, untuk mengatur parkir liar, pihaknya tetap menggalakkan penilangan dan penggembokan. Namun, karena jumlah gembok masih lebih sedikit daripada jumlah kendaraan yang parkir di tempat parkir liar, masalah ini belum dapat diatasi.

Selain itu, Tauchid juga sadar bahwa di Jakarta banyak rambu rusak, pudar, atau tertutup pohon dan bangunan tinggi. Survei yang dilakukan Kepolisian Daerah Metro Jaya pada 14 Juli sejak pukul 07.00 hingga 12.00, ada tujuh rambu penting di lokasi rawan macet di sekitar kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang bermasalah.

Di Lebak Bulus, Patal Senayan, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Sudirman di Jakarta Selatan juga ada rambu yang sulit dilihat oleh pengguna jalan. Kondisi serupa ditemukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, kawasan Tanah Abang, Pejompongan, dan Cideng di Jakarta Pusat. Dipastikan masih ada puluhan rambu bermasalah di Jakarta yang belum terdata.

Traffic Management Center Polda Metro Jaya juga mencatat, hampir setiap hari terdapat lampu pengatur lalu lintas yang tidak berfungsi karena arus listrik terhenti atau ada kerusakan pada peralatannya.

Padahal, Tauchid menyatakan, Pemprov DKI memiliki anggaran cukup besar, yaitu mencapai Rp 20 miliar untuk pengadaan lampu pengatur lalu lintas. Namun, di sisi lain, ia mengakui, ketidaktersediaan suku cadang selalu menjadi masalah dalam perbaikan lampu pengatur lalu lintas.

Pemprov DKI, kata Tauchid, juga serius menata rambu dan lampu pengatur lalu lintas. Pada triwulan III-2009 ini dilakukan pelelangan proyek pengadaan dan penggantian rambu-rambu lalu lintas yang rusak. Semuanya ditargetkan bakal siap dipasang pada November 2009.

Rencana Pemprov DKI tersebut diharapkan terealisasi sesuai target mengingat kebutuhan di lapangan sudah sangat mendesak. Tulus menambahkan, rambu bermasalah dan minimnya petugas memicu pengambilalihan pengaturan lalu lintas oleh ”pak ogah”. Praktik membuka jalan demi mengalirkan arus asal pengendara membayar sejumlah uang ini terjadi di seluruh penjuru Jakarta. Hasilnya, kemacetan justru makin parah dan tak terkendali.

Hak publik diabaikan

Kekacauan lalu lintas Jakarta dan penanganannya yang serba terbatas adalah bentuk pengabaian hak publik. Ketua Program Studi Doktor Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, warga sebenarnya berhak menuntut pemerintah, tetapi masalahnya, mereka sendiri tidak paham hak dan kewajibannya.

”Ketika reformasi terjadi, kita kembali ke demokrasi. Terjadi euforia, Indonesia seperti baru merdeka lagi. Bebas. Di sini pemerintah tidak tanggap, tidak bisa segera menelurkan kebijakan yang mampu mengakomodasi dinamika politik, sosial, ekonomi, termasuk terselenggaranya sistem transportasi umum yang baik,” kata Hamdi.

Hamdi menambahkan, masyarakat yang biasanya di bawah aturan ketat era Orde Baru tiba-tiba merasa bebas. Kondisi ini tidak diimbangi dengan pendidikan hak dan kewajiban publik.

Padahal, kata Hamdi, di negara-negara berkembang yang bergerak untuk maju, seperti di Bogota, tempat mantan Gubernur Sutiyoso ”mencuri” ide pembangunan busway, perubahan pembangunan kota selalu diikuti dengan pendidikan masyarakat sejak dini. Di Bogota, misalnya, ketika bus khusus diperkenalkan, anak-anak TK langsung diajari cara membeli tiket hingga antre di halte. Perilaku berkendara secara tertib juga diajarkan sejak dini. Sarana dan prasarana untuk jenis kendaraan lain pun dipenuhi, antara lain kecukupan jalan nonbus.

Untuk itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Nuzul Achjar, mengatakan, metode pendidikan dini dan pembangunan di semua aspek terkait perbaikan sistem transportasi publik harus segera diterapkan pemerintah.

sumber : kompas.com

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us