Jakarta - Semua fraksi di Komisi IV DPR sepakat bila Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disahkan menjadi undang-undang. Namun, sebagian fraksi mengingatkan agar ada jaminan harga pada komoditas pertanian.

Sikap fraksi-fraksi di Komisi IV DPR itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono, serta yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (9/9).

RUU itu dijadwalkan disahkan menjadi UU pada 15 September dalam Sidang Paripurna DPR.

Meskipun menyepakati RUU itu menjadi UU, tetapi Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menekankan perlunya perhatian yang lebih terhadap upaya menyejahterakan petani.

Dalam pandangan akhir mini fraksi, juru bicara F-PDI-P, Idham, menegaskan agar pengesahan RUU itu segera ditindaklanjuti dengan UU tentang Komoditas dan Jaminan Harga Komoditas.

Materi RUU Perlindungan LPPB mengutamakan aspek perlindungan lahan pangan. Ini untuk menjaga agar produksi pangan dapat memenuhi kebutuhan dengan meningkatnya jumlah penduduk, penurunan kesuburan lahan, perdagangan bebas, dan perubahan iklim global.

Apalagi, sifat ekonomi pasar yang cenderung berorientasi pada pemilik modal semakin meminggirkan petani. Hal ini setidaknya tampak dari meningkatnya jumlah petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Tahun 1983, petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar hanya 40,8 persen dari total jumlah petani pemilik lahan, tetapi tahun 1993 menjadi 48,5 persen dan 2003 mencapai 56,5 persen.

Akibatnya, petani semakin tidak sejahtera. Nilai ekonomi lahan untuk pertanian menjadi jauh lebih rendah dibanding lahan untuk industri. ”Ini karena tidak ada jaminan harga dan pasar bagi komoditas pertanian. Karena itu, petani jangan terus menjadi obyek dan alat pengendali inflasi,” kata Idham.

Juru bicara Fraksi PDS, Leander Ohoiwutun, mengingatkan perlunya pemenuhan pangan nasional secara mandiri, selain pemihakan pada aspek manusia, yaitu melalui upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Menanggapi perlunya jaminan pasar dan harga komoditas untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Mentan mengatakan, jaminan harga komoditas pangan merupakan hal yang juga penting dan harus ditangani.

Jaminan harga tidak perlu diberikan pada semua komoditas, tetapi hanya untuk komoditas tertentu seperti beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

”Ke depan bukan cuma jaminan harga komoditas, tetapi ada perlindungan kepada petani kecil yang mengalami gagal panen,” kata Mentan.

Semua fraksi di Komisi IV DPR sepakat, perlindungan lahan pertanian pangan sudah mendesak. Permintaan pangan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, tetapi konversi lahan pertanian pangan terus terjadi. Tanpa ada pengendalian laju konversi lahan, pemenuhan kebutuhan pangan dalam jangka panjang akan jadi persoalan serius.

sumber : kompas.com