Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
3 Indikasi Korupsi Pembangunan Jalan Nasional
September 14th 2009
 
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan tiga kelemahan sistematis yang berpotensi terjadinya korupsi dan penggunaan uang negara dalam Sistem Penyelenggaraan Jalan Nasional yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM).
 
"Berdasarkan data yang diperoleh KPK, pada tahun 2008 dana yang dianggarkan sebesar Rp 18,4 triliun. Namun, pada tahun yang sama dari 34.628,83 km panjang jalan nasional, hanya 49,67 persen yang berada dalam kondisi baik," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, di Gedung KPK, Jakarta, Senin 14 September 2009.
 
Yasin mengatakan, KPK megupayakan perbaikan-perbaikan yang bersifat pencegahan. Kajian KPK dilakukan sejak April 2008 hingga Juni 2009.
 
Yasin memaparkan ketiga aspek tersebut yaitu, aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, dan aspek ketatalaksanaan. Aspek kelembagaan dijelaskannya, hingga kini belum dilakukan penyesuaian kelembagaan DJBM dengan keberadaan balai.
 
Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen mutu penanganan jalan nasional, belum akuntabelnya manajemen aset dan belum efektifnya pengendalian dan pengawasan internal. "Aspek sumber daya manusia terjadinya dualisme pengelolaan SDM Balai dan SNVT," jelasnya.
 
Sedangkan dari aspek ketatalaksanaan, Yasin menjelaskan yaitu, hingga kini belum diterbitkannya Peraturan Menteri PU bidang jalan sebagai tindak lanjut PP No. 34 tahun 2006, belum dimiliki SOP dalam tahap manajemen PJN, dan tidak dilakukannya feasibility study sesuai amanat PP No. 29/2000. Serta belum optimalnya pengawasan penanganan jalan nasional.
 
Atas temuan kajian KPK tersebut, Yasin meminta kepada Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) agar melakukan upaya-upaya perbaikan pada tiga aspek tersebut. "Sebagai tindak lanjut, DJBM diminta untuk menyampaikan rencana tindak (astion plan). Kemudian, secara berkala melaporkan tindak lanjut pelaksanaan action plan tersebut kepada KPK," ucapnya.
 
Sementara, Direktur Jenderal DJBM Hermanto Dardak mengatakan, pihaknya akan kooperatif untuk memberikan seluruh kebutuhan KPK untuk memantau Sistem Penyelenggaraan Jalan Nasional.
 
"Pada dasarnya, kami menyambut baik upaya yang dilakukan KPK. Sejauh ini kami telah memberikan informasi yang dibutuhkan," katanya.

sumber : vivanews.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us