Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pemerintah Kukuh dan Dianggap tidak Peduli Aspirasi Masyarakat
September 17th 2009
 
JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta menemui jalan buntu, karena pemerintah tetap bersikukuh suksesi Gubernur Yogyakarta dengan mekanisme pemilihan bukan penetapan. Hal itu bertentangan dengan aspirasi masyarakat Yogyakarta lewat yang disampaikan lewat DPRD yang tetap menginginkan penetapan.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi II dari FPPP Chosin Chumaidy di Jakarta, Rabu (16/9). Dikatakannya, sembilan Fraksi DPR, selain FPD sudah mendukung mekanisme penetapan. "Belum ada titik temu antara DPR dan pemerintah. Sedangkan aspirasi masyarakat Yogyakarta dan pandangan para pakar mengatakan lebih baik suksesi Gubernur DIY langsung dengan penetapan Sultan," tukasnya.

Jika memang semua pihak ingin RUU itu disahkan masa jabatan saat ini, pemerintah harus kompromi. Chosin mengungkapkan, jika sikap pemerintah terus seperti itu, sangat pesimistis pembahasan bisa rampung pada periode sekarang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II dari FPKB Ida Fauziah mengungkapkan bahwa pemerintah masih akan membawa klausul tersebut dalam rapat kabinet dengan meminta pertimbangan presiden. "Kita akan desak pemerintah untuk segera mengambil sikap. Akan sia-sia jika dibiarkan terus berlarut," ujarnya.

Ia mengatakan, ada beberapa klausul yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak sepakat dengan DPR. Pertama, bagaimana perimbangannya, ketika provinsi lain ada pemilihan kepala daerah, sedangkan yang lain tidak. "Juga bahwa Sultan sebagai Gubernur bukanlah orang yang kebal hukum, sedangkan raja kebal hukum," tegasnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah memberikan jalan keluar dengan usul pembentukan Parardhya atau Wali Nagari. Namun, kata Ida, DPR menilai hal itu belum bisa menyelesaikan masalah. "Penetapan Sultan yang otomatis menjadi Gubernur DIY merupakan keistimewaan Provinsi DIY yang tetap perlu dilestarikan," ungkapnya.

sumber : mediaindonesia.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us