Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Hakim nakal kembali tak hadir, Sidang MKH diskor 30 menit
September 28th 2009
 

Jakarta - Mantan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Sudiarto yang menjadi hakim terlapor pada sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kembali tidak hadir pada kesempatan yang terakhir diberikan padanya.
 
"Berhubung hakim terlapor tidak hadir sampai detik ini. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum acara MKH sidang kita skors 30 menit," kata Ketua MKH Hatta Ali, di ruang Wirjono Projodikuro, Gedung MA, Jakarta, Selasa (29/9).
 
Hatta menambahkan, karena ini merupakan kesempatan terakhir, maka skors sidang tersebut ditujukan agar majelis dapat bermusyawarah. "Untuk beri kesempatan bagi majelis untuk bermusyawarah sidang dibuka kembali 30 menit kemudian," kata dia.
 
Pemeriksaan itu akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB di Ruang Wirjono Prodjodikuro, Gedung Mahkamah Agung (MA), serta merupakan kesempatan terakhir bagi Sudiarto untuk membela dirinya.

Padahal, hakim Sudiarto yang sudah dinonpalukan oleh MA itu, diberikan tanggungan biaya perjalanan dinas oleh MA dari kediamannya di daerah Yogyakarta agar bisa datang dalam sidang MKH hari ini.

Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu diusulkan oleh MA karena sudah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sehingga, MA merekomendasikannya untuk diberhentikan.

Sudiarto telah mengaku kepada MA telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp 250 juta dari orang yang masih dalam proses penyidikan. Dia, telah secara aktif berhubungan dengan seseorang yang merupakan calon tersangka.

Padahal, hakim itu baru bertugas di Banjarmasin dan menjabat sebagai Ketua Pengadilan dari 20 Mei-18 Agustus 2009.

Bahkan, Sudiarto dilaporkan oleh calon tersangka yang merupaka pengusaha batu bara itu, telah meminta Rp 250 juta, kemudian sang hakim, sebelumnya sempat meminta uang senilai Rp 10 miliar, lalu turun menjadi Rp 5 miliar dan pada akhirnya menjadi Rp 250 juta.

Sebuah mobil Toyota Camry juga dikabarkan telah diberikan, tetapi disangkal dengan menyatakan status mobil itu hanya pinjaman.

Majelis anggota MKH dari MA terdiri dari Ketua MKH Hatta Ali, Artidjo Alkostar dan Imron Anwari, sedangkan empat orang majelis dari KY akan terdiri dari Mustafa Abdullah, Thahir Saimima, Zainal Arifin, dan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sehingga, MA merekomendasikannya untuk diberhentikan.


sumber : primaironline.com

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us