Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Sebuah persiapan rapi untuk sejarah
September 28th 2009
 
Jakarta - Pemeriksaan hakim pada sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) akan segera dimulai. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin berinisial S merupakan orang pertama yang diadili oleh majelis gabungan dari Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) ini.
 
Di ruang Wirjono Projodikuro, Lantai II Gedung MA, sekitar pukul 10.00,  nanti, hakim yang sudah menjadi mantan Ketua PN itu akan diadili bak terdakwa. Di ruangan sebesar aula itu, sudah terlihat rapi tujuh meja mejelis untuk anggota MKH. Di tengah terlihat bangku untuk hakim ketua.
 
Di samping tujuh bangku milik MA dan KY itu ada bangku dan meja untuk sekretaris MKH yang akan mencatat jalannya sidang untuk hakim S itu. Lalu, di tengah ruangan terdapat kursi pesakitan hakim yang untuk pertama kalinya dapat dilihat publik.
 
Untuk pengunjung, sudah disediakan kursi yang biasa dihadirkan dalam acara pesta. Jumlahnya sekitar 40 kursi. Dari situlah pengunjung, baik wartawan ataupun masyarakat bisa melihat ketegasan tiga orang majelis dari MA dan empat orang dari KY dalam memeriksa si hakim nakal.
 
Karena hakim nakal yang sudah di non palukan itu adalah usulan dari MA mengenai pemberhentiannya, maka Ketua MKH-nya dari MA pula, yakni Ketua Muda Pengawasan MA Hatta Ali, Hakim Agung Artidjo Alkostar dan Imron Anwari. Serta, Sekretaris yang mencatat sidang dari MA pula, yaitu Kepala Badan Pengawasan MA Syarifuddin.
 
Sementara itu, majelis dari KY akan terdiri dari Mustafa Abdullah, Thahir Saimima, Zainal Arifin, dan Soekotjo Soeprapto.
 
Menurut informasi yang diterima Primair Online, seluruh anggota mejelis dan Sekretaris MKH, saat ini berada di ruang tunggu Wakil Ketua MA sebelum persidangan dimulai.

Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu diusulkan oleh MA untuk diperiksa oleh MKH pada tanggal 15 September 2009 karena sudah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sehingga, MA merekomendasikannya untuk diberhentikan.

Pasalnya, dari laporan yang diterima MA, sang hakim telah melakukan perbuatan terkait suap dan pemerasan dalam suatu pemeriksaan perkara di pengadilan.

Padahal, hakim itu baru bertugas di Banjarmasin dan menjabat sebagai Ketua Pengadilan dari 20 Mei-18 Agustus 2009.

Sementara itu, Ketua PN Banjarmasin, belum terdengar datang. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi menyatakan hakim non palu itu, akan diberikan kesempatan sekali lagi apabila pada kesempatan ini tidak hadir.
 
"Kalau kesempatan kedua tidak hadir juga, maka akan langsung ditetapkan untuk dipecat," tegas Nurhadi.
 
MA pun sanagat antusias menyelenggarakan ini, kata Nurhadi, ini merupakan sejarah di MA untuk bisa memperlihatkan ketegasanya dalam menindak hakim nakal. "Ini pertama kalinya loh," kata dia. Telihat petugas mempersiapkan dengan rapi seluruhnya, pengeras suara diperiksa, siaran pers pun sudah disiapkan.
 
Sang hakim nakal, nantinya akan diputus bersalah atau tidak, tentu saja setelah seluruh mekanisme pembelaan di MKH selesai. Kalau dinyatakan bersalah, usulan pemberhentiannya akan diberikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

sumber : primaironline.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us