Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Putusan MK dinilai cermin persamaan di muka hukum
October 01th 2009
 
Jakarta - DPR menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD RI dan DPRD terhadap UUD 1945 yang memberi peluang kepada anggota DPD untuk menjadi Ketua MPR mendatang.

"DPR menghargai keputusan MK tersebut," kata Agung kepada pers di Gedung DPR/MPR/DPD di Senayan Jakarta, Rabu (30/9).

Dengan keputusan itu, menurut Agung, peluang anggota DPR dan DPD terkait komposisi pimpinan MPR terutama peluang menjadi Ketua MPR adalah sama dan mencerminkan prinsip kesamaan di depan hukum.

Selanjutnya, Agung mempersilakan anggota MPR, baik yang berasal dari unsur DPR maupun DPD RI untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan posisi Ketua MPR.

"Putusan MK ini mencerminkan persamaan hak (untuk menjadi Ketua MPR) sekalipun kewenangan dalam menjalankan tugas (antara DPD dan DPR) berbeda," katanya.

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, hanya anggota DPR yang berhak menjadi Ketua MPR. Sedangkan DPD hanya berhak menjadi Wakil Ketua MPR. Namun dengan keputusan MK, maka pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan itu tidak memuaskan anggota DPD RI, yang kemudian melalui lima anggota DPD, yaitu Wahidin Ismail, Marhany Victor, Poly Pua, Sri Kadarwati, Sofyan Yahya dan Intsiawati Ayus mengajukan gugatan ke MK.

Keputusan MK dibacakan Ketua MK Mahfud MD pada sidang MK di Gedung MK Jakarta, Rabu.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Pasal 14 Ayat (1) sepanjang frasa yang mengatakan `Ketua MPR berasal dari DPR`. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat," kata Mahfud.

Dengan keputusan MK tersebut, maka anggota DPD periode 2009-2014 yang akan bersaing memperebutkan posisi Ketua MPR memiliki peluang yang sama dengan calon yang akan diajukan fraksi-fraksi DPR.

Pemilihan Ketua MPR dilakukan Kamis (1/10) malam setelah dilakukan pemilihan terhadap Ketua dan Wakil Ketua DPR serta Ketua dan Wakil Ketua DPD.

Sejumlah nama di kalangan DPD telah disebut-sebut akan diajukan menjadi pimpinan MPR, termasuk Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, sedangkan fraksi-fraksi di DPR telah pula mempersiapkan nama.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan pihaknya akan mengajukan calon Ketua MPR. Begitu juga Fraksi PPP DPR sudah mempersiapkan Lukman Hakim Syaifuddin, sedangkan Fraksi Partai Golkar sudah menetapkan Hajriyanto Y Tohari dan Fraksi PDIP mengajukan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas.

 (primaironline.com)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us