Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Beberkan Hasil Audit
October 01th 2009
 

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan diminta membeberkan hasil temuannya terkait audit investigasi terhadap kebijakan penyelamatan Bank Century. Ini termasuk mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dalam kebijakan itu.

Dorongan itu disampaikan Menkeu sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (30/9), seusai Sidang Paripurna DPR. ”Jika BPK menemukan penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, bahkan korupsi, silakan dibuka, siapa yang korupsi, di event apa, berapa jumlahnya, memakai kewenangan apa, siapa yang melakukan, dan pejabatnya siapa,” kata dia.

Pada Selasa lalu, BPK menyerahkan hasil sementara audit investigasi terhadap kebijakan penyelamatan Century ke DPR.

Menyikapi hasil audit BPK, Komisi XI DPR menyampaikan tiga sikap, yaitu DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Perppu itu dianggap menjadi dasar hukum penyelamatan Century.

Kedua, diduga terjadi tindak kejahatan perbankan yang membuat gagalnya Bank Century. Ketiga, diduga ada penyalahgunaan kewenangan dan atau kesalahan penilaian oleh Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam penyelesaian masalah Century, yang mengakibatkan kerugian negara.

Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafiz Zawawi menyebutkan, penyalahgunaan wewenang itu antara lain mengubah peraturan BI tentang syarat pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP). Semula, bank penerima FPJP wajib memiliki rasio kecukupan modal (CAR) 8 persen, diubah menjadi CAR positif. Dengan perubahan ini, BI bisa mengucurkan FPJP ke Century yang saat itu CAR-nya 2,35 persen.

Sidang Paripurna DPR menyetujui rekomendasi Komisi XI, yakni meminta BPK melakukan audit investigasi atas jumlah dan penggunaan penyertaan modal sementara lembaga penjamin simpanan (LPS), status pengucuran dana, setelah perppu ditolak DPR, 18 Desember 2008.

Menurut temuan BPK, ketidakjelasan informasi BI atas sejumlah risiko pada Bank Century membuat biaya penyelamatan Century membengkak, dari Rp 632 miliar jadi Rp 6,7 triliun. Ini disimpulkan dari surat Gubernur BI No 10/232/GBI/Rahasia, 20 November 2008, ke Menkeu.

Untuk menyelamatkan Century, Gubernur BI, Menkeu, dan LPS rapat hingga subuh. Padahal, soal Century sudah dibahas dalam empat kali rapat, tanggal 14, 17, 18, dan 19 November 2008.

Laporan BPK menyebutkan, dari notulensi rapat konsultasi KSSK terungkap sejumlah pejabat tinggi Depkeu tak setuju dengan upaya penyelamatan Century.

sumber : kompas

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us