Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Advokat daftarkan judicial review Perppu Pimpinan Sementara KPK
October 05th 2009
 
Jakarta - Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal Konstitusi (PAIPK) mengdaftarkan pengajuan judicial riview terhadap Perppu Plt pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Kami sebagai advokat tidak menemukan hal-hal yang kegentingan memaksa sebagai alasan pengeluaran Perppu ini," kata anggota PAIP Konstitusi, Sandi E Situngkir, ketika mengajukan pendaftaran gugatan di MK, Jakarta, Senin (5/10).
 
Menurutnya, dikeluarkannya Perppu oleh Presiden tidak beralasan karena tidak ditemukannya kegentingan dalam permasalahan di KPK.  "Justru presiden kemudian memaksa kegentingan itu, tetapi memaksa digentingkan. Menurut kami cukup banyak alasan kemudian untuk Judicial Riview Perppu ini," ungkapnya.
 
Dalam petitumnya, mereka menginginkan Perppu Plt KPK tersebut dibatalkan karena sudah melanggar konstitusi.

"Bagi kami presiden melanggar konstitusi tersebut.Sebagai advokat kami mengingikan kepastian hukum dan tugas kami sebagai penegak hukum. Kami memohonkan pada MK bahwa Perppu ini tidak mengikat dan tidak berlaku, supaya harapan kami tidak menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan UU sebagai negara hukum," tambahnya.
 
Sementara itu, anggota lainnya, Saor Siagian menilai adanya kesewenang-wenangan dalam penerbitan Perppu Plt KPK tersebut dan sudah merusak sistem hukum Indonesia. "Jadi kita melihat ada kesewenangan pemerintah karena jelas Pasal 3 UU No.30 Tahun 2002 jelas KPK tidak bisa diintervensi mana pun termasuk SBY sebagai presiden," paparnya.
 
Menurutnya, Perppu semestinya hanya mengatur ranah eksekutif atau pemerintahan dan tidak menyangkut soal kelembagaan yang bersifat independen termasuk KPK. "Artinya semangat reformasi karena gagalnya polisi dan jaksa, agenda pertama adalah KPK. Eksekutif menghambat masuk keranah lembaga independen," pungkasnya.

sumber : primaironline.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us