Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
RUU Lembaga Penjamin Simpanan Disahkan Agustus
October 07th 2009
 
Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Paskah Suzetta mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Agustus dalam sidang paripurna DPR. "Setelah reses dalam sidang pertama akan langsung disahkan," katanya usai menghadiri pelantikan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Selasa (27/7).

Menurut Paskah, dalam rancangan itu ada 474 pasal yang akan mengatur perbankan dan dana nasabah di setiap bank. Ia menjelaskan, lembaga ini akan mulai beroperasi setelah undang-undangnya disahkan. "Beroperasi penuh setelah 18 bulan kemudian," katanya.

Setahun pertama setelah undang-undang disahkan, penjaminan bank masih dipegang oleh pemerintah. Setelah itu, penjaminan bank akan sepenuhnya ditanggung oleh lembaga ini.

Pada enam bulan pertama setelah undang-undang disahkan, dana diperbankan yang dijamin oleh pemerintah meliputi dana pihak ketiga pinjaman antar bank dan transaksi obligasi antar bank. Enam bulan kedua dana yang dijamin hanya sebesar Rp 5 miliar, yang meliputi dana pihak ketiga dan pinjaman antar bank saja. Enam bulan berikutnya dana yang dijamin setelah LPS beroperasi penuh hanya sebesar Rp 1 miliar yang berupa dana pihak ketiga saja. "Setelah 18 bulan dana yang dijamin sebesar Rp 100 juta kebawah berupa dana pihak ketiga saja," katanya. Dana nasabah yang dijamin itu meliputi dana rupiah dan valuta asing yang nilainya dikonversi ke dalam nilai rupiah.

Menurut Paskah, sebelum beroperasi penuh pemerintah akan menjalankan penjaminan bank dengan masih memakai Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998 tentang blanked guarantee. Lembaga ini, katanya, nantinya akan dipimpin oleh dewan komisioner yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan dilantik oleh presiden.

Dewan ini akan beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari, perwakilan dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan. Namun, karena lembaga ini belum terbentuk, keanggotaannya dirangkap oleh Bank Indonesia. "Anggota itu sebagai official," katanya. Sedangkan, untuk anggota non-official akan diambil dari para profesional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan diangkat oleh presiden.

Anggota non-official ini tidak mempunyai hak voting. "Dalam pemilihan anggota LPS, DPR sudah tidak terlibat lagi," katanya. Menurut Paskah, UU ini juga akan mengatur kewenangan LPS yang menentukan sebuah bank ambruk keuangannya mengajukan pencabutan izin oleh lembaga pengawas perbankan atau otoritas jasa perbankan. Namun, kewenangan pengajuan izin pembekuan itu hanya sebatas pada kerusakan bank yang nonsistemik. Sedangkan, bank yang rusak secara sistemik keputusan pembekuannya akan diambil dalam rapat komite koordinasi yang anggotanya terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. "Keanggotaan ini karena menyangkut beban pemerintah yang harus membayar dana nasabah," katanya.

Menurut Paskah, pasal-pasal yang menyangkut otoritas jasa keuangan didrop selama pembahasan. Masalahnya pembentukan lembaga ini masih belum ada kesepakatan antara pemerintah dan BI.

sumber: tempointeraktif
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us