Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
KPEI Tak Boleh Kelola Dana Penjaminan Anggota Kliring
October 07th 2009
 

JAKARTA - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) tak boleh lagi mengelola dana penjaminan yang dikutip dari anggota kliring demi kelancaran bertransaksi. Dalam rancangan amandemen Undang-Undang (UU) Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengusulkan adanya lembaga khusus yang mengelola dana itu.

Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK Robinson Simbolon menjelaskan, ketentuan baru tersebut bertujuan agar KPEI terbebas dari tuntutan apabila terjadi pelanggaran pengelolaan dana jaminan. "Jadi nanti ada lembaga semacam LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mengelola dana jaminan. Tapi apa lembaganya, masih dalam kajian internal kami," tutur Robinson, kemarin (20/8).

Robinson menambahkan, Bapepam-LK mencantumkan aturan tentang dana jaminan itu dalam UU Pasar Modal untuk menegaskan bahwa status dana itu bukan milik KPEI, tapi dana industri.

Selama ini, Peraturan Bapepam-LK Nomor III B 7 tahun 2004 memang mewajibkan KPEI untuk mengelola dana jaminan. Untuk mengawasi dana ini, KPEI bekerjasama dengan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko (K3PR) bentukan Bapepam-LK. Setiap bulan, KPEI wajib melaporkan jumlah dana jaminan kepada Bapepam-LK, dengan tembusan ke K3PR dan komisaris KPEI.

Dari jasa pengelolaan dana penjaminan ini, KPEI memperoleh 10% dari hasil investasi bersih. Dus, jika lolos, ketentuan itu tentu akan memotong penghasilan KPEI.

Direktur Utama KPEI Hoesein enggan menanggapi rencana perubahan aturan pengelolaan dana jaminan itu. Dia hanya mengungkapkan, per 31 Juli 2009, total dana jaminan yang berada di KPEI mencapai Rp 1,056 triliun.

KPEI menginvestasikan dana ini ke dalam tiga instrumen investasi, yakni deposito berjangka sekitar 81%, Surat Utang Negara (SUN) 18%, dan selebihnya berbentuk giro.

Robinson bilang, tidak akan ada perubahan lain terkait KPEI, termasuk soal iuran yang dikutip oleh KPEI. Saat ini, KPEI memungut ongkos jasa kliring 0,01% dari nilai setiap transaksi. KPEI memakai dana ini untuk menutupi kegagalan transaksi yang tak dapat dipenuhi oleh kolateral.

sumber : kontan

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us