Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Ir. H. Suswono, MMA, Peternakan Masih Terabaikan
October 08th 2009
 
 

Impor dan swasembada daging (sapi dan unggas) merupakan dua kutub yang berseberangan. Bagi pedagang, tak terlalu mempersoalkan dari mana sumber dagingnya, apakah impor atau dari dalam negeri, yang penting memperoleh keuntungan. Bagi pelaku industri daging, yang perlu ditekankan justru menggenjot produksi dalam negeri untuk mencapai swasembada. Daging impor, bisa menjadi ancaman bagi investasi yang telah ditanamkan.

Di mata Ir. H. Suswono, MMA, impor diperlukan kalau memang kebutuhan daging belum bisa dipenuhi pasokan dari dalam negeri. “Impor ini ‘kan sebetulnya dalam kondisi darurat. Jangan dijadikan permanen,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, yang membidangi Pangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan, kepada AGRINA.

Memang, menurut pria kelahiran Tegal, Jateng, 20 April 1959, itu adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk daging sapi dan unggas. Jika pasokan di dalam negeri belum mencukupi, maka keran impor dibuka. Sebab, “Kalau negara tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar (rakyatnya), dapat dikatakan government failure (kegagalan pemerintah),”  katanya ketika ditemui di gedung DPR-RI.

Berikan Subsidi

Namun, di sisi lain, negara harus melindungi industri peternakan di dalam negeri, apalagi sebagian besar pelakunya adalah peternakan rakyat. Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono: pro poor, pro growth, dan pro job. “Kalau sampai terjadi, impor itu yang penting murah, itu ‘kan sama saja membunuh peternakan di dalam negeri,” cetus alumnus Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan, IPB, itu.

Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menyadari, daya saing industri peternakan kita masih lemah. Karena itu, imbuh dosen IPB ini, pemerintah harus memberikan subsidi kepada peternak, apakah dalam bentuk bibit, harga, dan sebagainya. “Kalau selama ini yang mendapatkan insentif itu petani dalam bentuk subsidi pupuk Rp17,5 triliun, peternakan terus terang masih terabaikan,” lanjut Suswono, yang juga mengajar di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor.

Ayah empat anak itu memberikan contoh. Sekarang peternak sapi perah dalam posisi ditentukan industri pengolahan susu (IPS). Misalnya, kalau harga susu di pasar internasional jatuh, harga susu di tingkat peternak juga jatuh. Sebaiknya, kata suami Mieke Wahyuni itu, ada patokan harga susu di tingkat peternak. Kalau harga di luar negeri di bawah harga domestik, selisih harga beli IPS itu disubsidi pemerintah.

Atau, kalau tidak mau memberikan subsidi harga, kata pelajar teladan tingkat SLTA di tingkat Kabupaten Tegal, 1978 itu, pemerintah bisa menciptakan pasar langsung susu segar. Misalnya Departemen Pendidikan Nasional memberikan subdisi agar anak-anak SD sampai SLTA minum susu seminggu sekali. “Itu bisa menambah protein sehingga anak-anak bisa lebih cerdas. ‘Kan anggaran Depdiknas besar,” katanya.

Semestinya, menurut Suswono, peluang-peluang seperti itu perlu dimanfaatkan negara untuk menciptakan pasar. Kalau benar biaya produksi peternakan kita lebih tinggi dari luar negeri, pemerintah wajib memberikan subsidi agar peternak tetap bergairah. Adalah wajar, imbuhnya, kita memberikan subsidi kepada orang-orang yang bekerja seperti peternak. Orang-orang yang tidak bekerja saja kita berikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Peternak ‘kan jelas, bekerja. Justru orang-orang yang bekerja inilah yang seharusnya diberikan insentif,” kata putra dari pasangan H. Asyraf dan Hj. Suratni, ini.

Target Swasembada

Kelahiran UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UUPKH) merupakan salah satu upaya membina dan melindungi peternak. “Kalau UU ini dikatakan tidak pro-rakyat tidak benar. Justru UU ini memberikan perlindungan. Kita tahu, banyak peternak yang putus asa. Dengan UU ini, justru kita bangkitkan semangatnya,” tegas Suswono.

Ia memberikan contoh. Ada suatu peternakan yang tadinya jauh dari kawasan pemukiman, tetapi, karena perkembangan penduduk, semakin banyak masyarakat yang  bermukim mendekati kawasan peternakan tadi. Yang disalahkan justru peternaknya dan dinilai beternak di kawasan pemukiman. “Kasihan mereka (peternak). Dengan UU ini kita atur. Di sini pemerintah harus mengatur kawasan-kawasan peternakan,” katanya.

Selain itu, menurutnya, UUPKH ini justru menekankan pentingnya swasembada daging. “Impor itu bersifat sementara. Justru yang kita upayakan adalah bagaimana supaya target-target pencapaian ke arah swasembada harus dilakukan secara sistematis oleh pemerintah,” tuturnya. Kalaupun keran impor daging dibuka, kata Suswono, tetap harus ada seleksi yang ketat, baik dari segi bebas dari penyakit maupun dari segi kehalalannya.

Di dalam UUPKH itu justru mengandung ada unsur-unsur yang “memaksa” semua entitas pemerintahan, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam peternakan tentang pentingnya swasembada daging. Misalnya dalam Pasal 3 huruf b disebutkan: mencukupi kebutuhan pangan, barang, jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan bekelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat.

Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah “dipaksa” untuk meningkatkan produksi di dalam negeri untuk mencapai swasembada daging. Namun, Suswono menambahkan, produksi di dalam negeri itu tidak boleh hanya dikuasai pemain-pemain besar, tetapi juga pemain-pemain menengah, kecil, dan mikro. “Kita mengharapkan kemitraan yang saling menguntungkan. Di sinilah pentingnya peran pemerintah untuk mengawasi kerjasama itu,” pungkas lulusan Progam S2 Magister Manajemen Agribisnis IPB itu.

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us