Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pengusaha Gugat Sertifikasi Halal
October 08th 2009
 
JAKARTA-Kalangan pengusaha makanan-minuman mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal itu terkait kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman berbahan baku dari hewan.

”Kami sudah putuskan untuk mengajukan judicial review atas UU Nomor 18 Tahun 2009. Permohonan ini akan masuk ke Mahkamah Konstitusi minggu pertama Oktober,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Industri Makanan dan Minuman (Gapmmi) Franky Sibarani di Jakarta, Minggu (13/9). Gugatan dilayangkan kalangan industri yang tergabung dalam Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM).

Franky menjelaskan, uji materi diajukan untuk materi 58 ayat 4 UU Nomor 18/2009 yang menyatakan, ”Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah negara kesatuan RI untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal”.

Dampak dari ayat itu bagi industri, menurut Franky, sangat luas karena bila dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat 13 yang menyatakan, produk hewan adalah semua bahan dari hewan yang masih segar, ataupun yang sudah diolah untuk keperluan konsumsi, farmaseutika, pertanian dan kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan manusia, maka semua yang terkait produk hewan wajib mencantumkan sertifikat halal, dan sertifikat veteriner.

Itu berarti, lanjut Franky, telur, madu dan susu pun wajib disertifikasi. Bahkan, bahan baku pakan ternak yang dari hewan, dan produk lain, seperti tas kulit, sepatu kulit, serta semua produk kerajinan dari tanduk, bulu, kuku atau tulang hewan, juga harus disertifikasi halal.

”Pedagang yang menjual STMJ atau susu, telur, madu dan jahe harus mendapatkan sertifikat halal dan sertifikat veteriner untuk tiga bahan bakunya. Bagaimana kita memastikan kehalalan sebutir telur?” ujarnya.

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang berasal dari hewan atau turunannya semakin memberatkan kalangan dunia usaha bila kelak Rancangan Undang- Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH), yang kini dibahas di DPR, disahkan jadi UU.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan dan Kepabeanan, Sistem Fiskal dan Moneter Kadin Hariyadi Sukamdani menjelaskan, RUU yang diharapkan menjamin kehalalan suatu produk melalui sertifikat halal akan mengancam kelangsungan usaha, terutama usaha kecil dan menengah.

”Mereka yang terbatas modal dan akses terhadap informasi akan sangat sulit memenuhi ketentuan ini,” kata Hariyadi.

Menurut Hariyadi, telah banyak undang-undang yang melindungi konsumen, terutama soal kehalalan. Sebut saja UU Nomor 23/1992 tentang Kesehatan, UU 71/1996 tentang Pangan, dan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU tersebut telah dilengkapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan PP 28/2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

Selama ini industri pangan, obat dan kosmetika telah sukarela melaksanakan sistem jaminan halal terhadap produknya. Dalam 11 tahun terakhir, misalnya, catatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan telah menerbitkan sertifikat bagi sekitar 8.000 produk

sumber : kompas.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us