Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pemerintah dan DPR Memang Tak Konsisten
October 09th 2009
 

Jakarta - Sikap pemerintah yang mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang pembentukan daerah otonom baru menunjukkan tidak konsistennya kedua lembaga negara itu dalam menata pemekaran daerah.

”Tindakan ini akan memancing masyarakat daerah untuk mengajukan pemekaran daerah,” kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Alfitra Salamm, di Jakarta, Kamis (8/10).

Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang, Rabu lalu, mengatakan, Presiden telah mengirim surat ke DPR yang berisi agar DPR mengajukan usul RUU pembentukan kabupaten/kota atau provinsi baru (Kompas, 8/10).

Alfitra menilai Presiden dan DPR seharusnya tegas untuk menghentikan sementara atau melakukan moratorium pemekaran daerah selama beberapa tahun.

Pemekaran dapat dilakukan kembali setelah ada kejelasan atas hasil evaluasi pemekaran yang sudah dilaksanakan dan ada upaya jelas untuk memperbaiki kekurangan pemekaran selama ini.

Gagal

Sebagian besar proses pemekaran yang dilakukan selama ini justru mengalami kegagalan. Pemekaran daerah terbukti tak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya manusia di daerah hasil pemekaran juga tak mampu mengelola sumber daya alam yang ada bagi kemanfaatan masyarakat setempat. Akibatnya, pemekaran daerah hanya membebani keuangan pemerintah pusat ataupun daerah.

”Evaluasi pemekaran yang dilakukan baru secara administrasi, tetapi tidak pernah dilihat implikasi pemekaran itu terhadap kehidupan politik dan ekonomi lokal,” kata Alfitra.

Tak sengaja

Secara terpisah, peneliti Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan, moratorium pemekaran yang dilakukan satu tahun terakhir terjadi bukan atas inisiatif atau perencanaan dari pemerintah dan DPR.

Penghentian sementara pemekaran daerah terjadi secara tak sengaja akibat pelaksanaan Pemilu 2009 dan kasus tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat dalam unjuk rasa menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli pada awal Februari. ”Moratorium setahun terakhir ini justru memberikan waktu lebih leluasa bagi sejumlah orang di daerah untuk mengajukan usulan pemekaran daerahnya,” ujarnya.

Pembukaan kembali pemekaran daerah sesudah Pemilu 2009 selesai dicurigai Robert sebagai upaya para elite partai politik dan pemerintahan untuk membagi-bagi kekuasaan di daerah. Pada kampanye pemilu lalu, sejumlah calon anggota DPR menjanjikan pemekaran daerah untuk meraih dukungan masyarakat.

Dengan pemekaran daerah otonom baru pascapemilu, sejumlah caleg yang gagal dalam pemilu lalu dapat terpilih menjadi caleg di daerah pemekaran. Karena itu, pembukaan kembali pemekaran daerah banyak dijadikan sebagai alat tawar para elite politik.

”Dari parameter obyektif, pemekaran daerah tidak menguntungkan apa-apa, baik bagi pemerintah maupun DPR. Bahkan, beberapa kali pemerintah juga mengeluhkan pemekaran yang tak terkendali,” ungkapnya.

sumber : kompas.com

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us