Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pembiayaan Infrastruktur Gempa Padang dari APBN 2010
October 09th 2009
 
Jakarta - Sekretaris Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas Syahrial Loetan mengatakan pemulihan infrastruktur gempa di Padang dapat menggunakan dana cadangan di APBN 2010.

"Pada 2010 UU APBN sudah diketok, di situ ada dana cadangan, nanti mungkin pakai itu juga. Kalau APBN saat ini, untuk mengubah-ubah waktunya terlalu pendek," katanya di Jakarta, Kamis.

Menurut Syahrial, dana cadangan pada APBN dapat digunakan terlebih dahulu bila diperlukan. Untuk tahap awal ini, menurut dia pemerintah akan menggunakan dana cadangan gempa yang dimiliki sekitar Rp2,2 triliun. Selain itu juga mengoptimalkan bantuan dari berbagai negara yang kini mengalir.

"Jadi kita masih menunggu, beberapa negara yang sudah komitmen dengan itu," katanya.

Ia menambahkan, sebelumnya untuk bencana yang terjadi di Jawa Barat (Tasikmalaya) estimasi Bappenas terhadap kerugian mencapai Rp8,79 triliun. Menurut dia tidak semua kerugian yang akan ditalangi oleh pemerintah pusat.

Pemerintah hanya menalangi kerugian rumah penduduk. Untuk itu pemerintah hanya menalangi sebesar Rp2,7 triliun.

Untuk gempa bumi di Padang, ia memperkirakan kerugiannya lebih besar dibandingkan di Tasikmalaya. "Tapi kita masih menghitung, mungkin sebulan lagi kita tahu estimasi kerugiannya," katanya.

Sementara itu, menurut dia, kerugian yang mungkin ditanggung pemerintah adalah kerusakan rumah penduduk. Namun ini hal ini belum ditetapkan besaran berapa yang akan diganti. Sedangkan untuk prasaran publik juga akan ditanggung.

"Untuk bangunan komersial tidak ditanggung, tapi kita memiliki perhatian khusus, mungkin pemberian keringanan berusaha misalnya," katanya.

Sementara itu, dalam APBN 2010, dana cadangan untuk bencana alam dianggarkan Rp3 triliun. Namun demikian, APBN 2010 memiliki fleksibilitas dalam belanja dimana pemerintah diperbolehkan meningkatkan tambahan belanja maksimal dua persen dari pagu belanja pemerintah yang disepakati yaitu Rp1.047,66 triliun.

sumber : ant
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us