Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Penyerahan Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2009 Oleh Menteri Tenaga Kerja dan
October 16th 2009
 
Pemerintah memberikan Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada 437 perusahaan. Selain itu, pemerintah pun memberikan Penghargaan Pembina K3 tingkat Provinsi kepada 14 Gubernur dan Penghargaan Pembina tingkat Kabupaten / Kota kepada 29 Bupati / Walikota.

Penyerahan Penghargaan K3 dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si, di Jakarta, Rabu (14/10). Dengan adanya pemberian Penghargaan K3 ini diharapkan dapat mendukung upaya sosialisasi demi terwujudnya tekad Indonesia Berbudaya K3 serta memberikan motivasi bagi Pemda, Perusahaan dan masyarakat agar meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan K3.

Menakertrans menjelaskan pada tahun 2009 ini tercatat sebanyak 437 perusahaan berhasil meraih Penghargaan K3,yang terdiri dari 287 perusahaan yang meraih Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) serta 150 perusahaan yang meraih Penghargaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil melaksanakan program K3 sehingga mencapai nihil kecelakaan kerja pada waktu tertentu, dengan mempertimbangkan factor jumlah tenaga kerja, sector usaha berdasarkan klasifikasi lapangan usaha dan bobot resiko bahaya kerja serta penghitungan jam kerja orang.

Sedangkan Penghargaan SMK3 diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan SMK3 berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan telah menjalani proses audit oleh badan yang ditunjuk.

Adapun Penghargaan Pembina K3 diberikan kepada Gubernur / Bupati / Walikota yang telah berhasil melaksanakan program pembinaan K3 kepada perusahaan sehingga perusahaan yang bersangkutan memperoleh penghargaan SMK3 dan Kecelakaan Nihil sebanyak 0,05 % dari jumlah perusahaan di wilayahnya.

Menakertrans mengatakan dalam era globalisasi ini, terutama dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional, azas penerapan K3 merupakan syarat utama yang berpengaruh besar terhadap nilai investasi, kualitas dan kuantitas produk, kelangsungan usaha perusahaan serta daya saing sebuah negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk mendukung penerapan K3 sebagai salah satu upaya meningkatkan pembangunan perekonomian nasional.

Namun yang paling penting, lanjut Menakertrans, semua pihak harus menyadari bahwa penerapan K3 merupakan hak dasar perlindungan bagi tenaga kerja. Setiap pekerja wajib mendapat perlindungan dari resiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi. Dengan adanya perlindungan kerja yang maksimal, dapat dipastikan akan berpengaruh pada ketenangan bekerja, produktifitas, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Dengan adanya penerapan K3 dalam aktivitas kerja , diharapkan dapat menekan terjadinya kasus- kasus kecelakaan kerja yang selama ini banyak terjadi pada sector konstruksi, perhubungan baik darat, laut, dan udara, pertambangan serta sektor lainnya.

Menakertrans menegaskan selain melaksanakan fungsi pembinaan, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan, termasuk penerapan K3 di perusahaan-perusahaan. Hal ini telah dilakukan Depnakertrans dengan melakukan revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan.

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us