Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Peradin dorong satu organisasi advokat
October 16th 2009
 
Tangerang - Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), S.F. Marbun meminta beberapa organisasi advokat bergabung dalam satu organisasi.

"Ke depan harus ada satu wadah yang menaungi sejumlah organisasi advokat," katanya, saat menghadiri Kongres VII Peradin di Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (16/10).

Marbun mengatakan pembentukan satu wadah advokat tersebut bertujuan untuk mengontrol kegiatan organisasi advokat maupun pengacara agar tidak lepas kontrol saat menjalankan tugasnya.

Disebutkannya, advokat tidak jarang melanggar kode etik advokat, bahkan meninggalkan kliennya setelah terjadi transaksi atau kontrak untuk menjadi kuasa hukumnya dan perebutan klien antaradvokat.

Menurutnya, pembentukan satu wadah advokat juga bisa memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik profesi. Namun, lanjut dia, selama ini advokat yang melanggar kode etik hanya mendapatkan sanksi administrasi atau pemecatan dari organisasinya, setelah itu bergabung dengan organisasi lain.

"Dengan adanya wadah atau federasi advokat maka pengacara yang melanggar kode etik bisa dicabut sertifikat advokatnya," ujar Marbun.

Praktisi hukum tersebut menyebutkan organisasi profesi satu wadah advokat bisa berbentuk seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau dewan kehormatan yang mampu menjaga kode etik advokat.

Upaya pembentukan wadah tunggal itu melalui Petisi 5 yang sudah dikaji oleh berbagai akademisi, pakar hukum termasuk advokat, bahkan Mahkamah Agung (MA) sempat ikut membahasnya. Ditegaskannya, dasar pembentukan wadah advokat tunggal mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Saat ini jumlah organisasi advokat di Indonesia, mencapai sembilan lembaga, antara Kongres Advokat Indonesia (KAI), Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Pengacara Syariah, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia dan Serikat Perikat Indonesia.

(Ant)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us