Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
UU Penerbangan Baru Jamin Kepastian Hukum
October 16th 2009
 

Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) Tengku Burhanuddin menilai, UU Penerbangan baru membuat kepastian hukum di industri penerbangan Indonesia, lebih terjamin.

Selain itu, menurut dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/12), terkait dengan pengesahan UU Penerbangan yang baru oleh DPR RI itu akan membantu maskapai yang selama ini mendapatkan pembiayaan ke luar negeri.

"UU itu secara tegas telah mengatur soal permodalan. Intinya, maskapai Indonesia saat ini menjadi lebih dipercaya di luar negeri untuk mendapatkan leasing (sewa guna) pesawat," katanya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan, dalam mengatur peraturan pelaksanaan nantinya pemerintah tidak terlalu mengatur secara ketat aspek bisnis dan layanan.

"Pemerintah harus mempercayakan mengelola bisnis ke maskapai. Kalau semua diatur secara ketat bisa-bisa tidak ada kompetisi nantinya," katanya.

Selain itu "kita harapkan birokrasi yang panjang dalam pengurusan rute juga dipangkas," katanya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara, Dephub Budhi Mulyawan Suyitno mengungkapkan, UU baru ini isinya 70% menyangkut masalah keselamatan penerbangan hasil adopsi Cape Town Convention.

Untuk itu, dia mengakui bahwa UU yang baru itu ingin jadi dijadikan sebagai salah satu agar Uni Eropa (UE) mau mencabut larangan terbang maskapai Indonesia ke langit Eropa.

Dikatakannya juga, secara kelembagaan UU yang baru itu juga mengatur secara tegas soal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini dikelola oleh masing-masing pengelola bandara (Angkasa Pura I dan II, maupun Unit Pelaksana Teknik (UPT).

Departemen Perhubungan (Dephub) sebagaimana disampaikan Menhub Jusman Syafii djamal juga tengah bersiap menerbitkan sedikitnya lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penerbangan.

"Kami telah siapkan lima RPP dan peraturan pelaksana lainnya setelah pengesahan ini demi terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang memenuhi standar safety (keamanan) internasional," kata Jusman.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan menyiapkan sejumlah keputusan yang meliputi ketentuan mengenai bandar udara, navigasi penerbangan, pesawat udara, angkutan udara dan keselamatan penerbangan.

Jusman juga mengatakan, semula RUU yang diajukan pemerintah ke DPR terdiri dari 14 bab dan 102 pasal, namun dalam pembahasan ternyata berkembang menjadi 24 bab dengan 466 pasal.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan, Bambang S. Ervan menyebutkan, UU Penerbangan sebelumnya yakni No 15/1992 terdiri dari 15 bab dan 76 pasal.

"Mengapa cukup banyak tambahan pasal? Karena ada beberapa peraturan setingkat UU seperti ordonansi 100 dimasukkan dalam UU Penerbangan yang baru," kata Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, untuk transparansi aturan-aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri yang menjadi substansi UU Penerbangan yang baru.


(kapanlagi.com)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us