Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
MK diminta batalkan 2 Pasal UU Pembentukan Kabupaten Tambrauw
October 19th 2009
 
Jakarta - Lima warga Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan isi Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Pembentukan kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
 
"Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 3 dan Pasal 5 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya," kata Stevanus Syufi, salah satu pemohon dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/10)..

Menurutnya, pengajuan permohonan tersebut dipicu adanya surat usulan Bupati Manokwari dan Bupati Sorong tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw yang menyebutkan pembentukan Kabupaten Tambrauw mencakup dua bagian wilayah dari Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong.
 
Dalam surat tersebut, mengusulkan bahwa pembentukan Kabupaten Tambrauw meliputi 10 distrik yakni distrik di wilayah Kabupaten Manokwari antara lain distrik Kebar, Amberbaken, Murbani, Senopi sedangkan wilayah Kabupaten Sorong yakni distrik Moraid, Sausapor, Yembun, Abun, Fef dan Miyah.
 
"Saya di luar Tambrauw, kami minta pada hakim cepat betulkan ini konflik cepat-cepat. Menangkan kami pak hakim untuk menyenangkan kita semua," ungkap Stevanusi.
 
Namun, kata Stevanus, wilayah Kabupaten Tambrauw yang mencakup 10 distrik tersebut tidak memasukan lima distrik yakni Maberbaken, Kebar, Mubrani, Senopi dan Moraid.
 
"Sebagaimana, yang ada dalam musyawarah masyarakat adat Tambrauw, surat Bupati Manokwari, Keputusan DPRD kabupaten Manokwari, surat Bupati Sorong, rekomendasi provinsi Papua Barat, Surat dari Gubernur Papua Barat dan RUU tentang pembentukan kabupaten Tambrauw ke dalam UU No. 56 Tahun 2008, secara struktural telah menyimpangi aspirasi masyarakat adat Tambrauw bahkan menyebabkan terjadinya pembunuhan karakter terhadap masyarakat adat Tambrauw," paparnya.
 
Ditegaskannya, wilayah Tambrauw tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. "Wilayah Tambrauw satu kesatuan wilayah yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Kita tidak ada hubungan dengan Manokwari. Termasuk Gubernur yang paling kacau," jelasnya.

(ant)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us